Sihiteezra's Weblog

WikiLeaks dan Julian Assange, pahlawan atau kriminal?

Me — Sun, 19 Dec 2010 13:17:08 +0000

Ia ditahan bukan karena membocorkan ratusan ribu dokumen rahasia AS, tapi karena standar kesusilaan Swedia.

www.openleaks.org

Julian Assange, pembuat situs WikiLeaks, yang di pekan pertama Desember lalu ditahan di penjara di London, pahlawan atau kriminal? Tergantung di mana posisi anda: dirugikan atau diuntungkan. Kata Perdana Menteri Vladimir Putin: “Kenapa Julian Assange ditahan? Inikah demokrasi?” Malah Putin mengusulkan Julian Assange sebagai calon penerima Hadiah Nobel Perdamaian.

Alasannya, dengan WikiLeaks, perang antardua negara bisa dicegah. Tapi kata orang Amerika, kalau saja yang dibocorkan WikiLeaks adalah dokumen rahasia pemerintah Rusia atau Cina, Julian Assange pasti sudah tewas dalam suatu kecelakaan yang penyebabnya tidak jelas.

Mereka yang berpendirian bahwa negara merdeka dan sedemokratis apa pun memerlukan kerahasiaan untuk melawan kekuatan jahat yang mengancam dunia, mendukung agar Julian Assange diadili. Para musuh WikiLeaks ini berandai-andai. Andaikata rencana serangan Normandia yang merupakan titik awal kekalahan Hitler waktu itu dibocorkan oleh WikiLeaks, Perang Dunia II akan berkepanjangan dan menyengsarakan berjuta orang.

Bahkan ada yang berpendapat, ulah Julian Assange dengan WikiLeaks-nya sama dengan teroris yang menabrakkan pesawat ke menara kembar New York, 11 September 2001. Pendapat ini tampaknya berlebihan. Sejauh ini yang dibocorkan WikiLeaks lebih pada gosip di balik diplomasi AS dan beberapa negara, yang kalau disebarluaskan hanya bikin muka merah.

Misalnya, seorang diplomat AS mengatakan hubungan antara PM Putin dan Presiden Medvedev bak Batman dan Robin. Atau ia bilang bahwa kepala negara Lybia suka menghabiskan waktunya dengan perawatnya yang paling pirang. Namun beberapa yang dibocorkan situs ini memang memperingatkan dunia bahwa ada kejahatan kemanusiaan yang mesti diakhiri.

Itulah yang membuat pertama kali WikiLekas menjadi berita di mana-mana. Yaitu tentang tentara Amerika di Afganistan pada 2007, yang dengan helikopter Apache melakukan serangan terhadap yang mereka sebut gerilyawan bersenjata. Ada serangan salah sasaran, ada penembakan yang begitu brutal, dan ada beberapa korban sipil, termasuk wartawan.

Adalah kantor berita Reuters yang melakukan investigasi tentang serangan ini yang juga menewaskan dua wartawannya. Tak berhasil. WikiLekas yang kemudian “menemukan” rekaman itu yang konon tidak mudah dibuka. Perlu tiga bulan agar rekaman bisa diputar dan dipahami. Maka para jaksa Amerika Serikat kini sibuk mempelajari, adakah Julian Assange dengan WikiLeaks-nya melanggar UU Spionase AS atau tidak. Soalnya ini hal baru. Biasanya, terutama dulu, UU Spionase ini dipakai guna menjerat pejabat negara yang membocorkan rahasia Amerika ke musuh (dulu blok Uni Soviet). Namun presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, yang sebentar lagi habis masa jabatannya, terheran-heran bahwa seseorang yang menggunakan hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers ditahan.

“Kenapa pria itu ditahan? Dan tidak terdengar protes satu pun yang membela kebebasan ekspresi dan kebebasan pers,” kata Lula seperti dikutip kantor berita UPI. “Pria itu kan hanya menyebarluaskan yang dia baca, lain tidak.”

Babak baru jurnalisme

Melalui situs WikiLeaks, 251.287 dokumen dari kawat diplomatik Amerika Serikat dibocorkan; mulai dari yang sekadar gosip antardiplomat hingga hal-hal yang sangat rahasia. Bocoran itu adalah informasi yang keluar masuk dari dan ke Washington DC, kedutaan dan konsulat jenderal Amerika di berbagai belahan dunia. Sebagian besar dokumen yang dibocorkan WikiLeaks tidak begitu penting, cenderung gosip.

Yang dicemaskan Amerika Serikat, situs ini menggertak masih akan membocorkan rahasia-rahasia penting Washington. Sementara itu dukungan dari para hacker kepada Julian Assange bermunculan. Mereka bilang, sudah beberapa lama bocoran beredar dan dunia tak ada bencana di dunia karena rahasia-rahasia yang dibocorkan itu. Paling para diplomat kini lebih hati-hati kalau melaporkan tentang pejabat negara lain. Mereka tak akan lagi menulis hal-hal yang sifatnya gosip dan olok-olok. Tapi sementara itu, untuk kasus penembakan warga sipil di Baghdad oleh tentara AS, tidakkah selama ini selalu dibantah oleh Pentagon? WikiLeaks membuktikan secara telak bahwa itu memang terjadi.

Dan siapakah yang dirugikan pembocoran itu? “Saya kira belum ada bukti bahwa rekaman itu membahayakan tentara Amerika di Irak, misalnya,” kata Carne Ross, mantan diplomat Inggris di PBB, sebagaimana dikutip oleh BBC.

Jadi? Jurnalisme WikiLeaks membuat kita harus berpikir kembali “tentang mekanisme kita berkenaan dengan demokrasi dan politik luar negeri,” kata Ross. “Kita harus, harus lebih baik.” Mantan reporter dan pembuat film Australia, John Pilger, bahkan menengarai bahwa Wikileaks mengawali babak baru jurnalisme.

Menurut Reuters yang mewawancarainya, babak baru ini akan menambal beberapa ketakmampuan jurnalisme. Pilger memberikan contoh, serangan AS ke Irak pada 2003 tak mendapat tentangan berarti dari media karena media terlalu percaya pada konfirmasi resmi.

Dan ternyata alasan serangan itu, bahwa Irak mengembangkan senjata pamungkas, meleset besar. Juga, pemberitaan televisi tentang serangan Israel terhadap kapal pembawa bantuan untuk Palestina, terutama hanya menayangkan rekaman yang dibuat oleh Israel. Jadi, kebenaran peristiwa tak akan lagi ditentukan oleh yang menang, bila WikiLeaks berkembang. Masalahnya kini, seberapa jauh WikiLeaks dan yang lain-lain nanti mampu mempertahankan kerahasiaan narasumber, hal yang penting dalam dunia jurnalistik.

Pentagon misalnya, kini menahan seorang intelijen militernya, Bradley Manning, 22 tahun, selagi bekerja di Irak. Ia ditahan di Kuwait, didakwa membocorkan sejumlah rekaman video, termasuk serangan oleh heli Apache itu.

Pembocor itu bukan orang, tapi teknologi

Tentu saja Julian Assange bisa bilang bahwa Manning sama sekali tak ada kaitan dengan rekaman video yang ia terima. Mungkin Assange yakin, tak akan ada bukti apa pun tentang pembocoran ini.

BBC melontarkan pendapat, tidakkah yang penting di zaman sekarang bukan siapa, melainkan bagaimana rahasia dibocorkan? Bukankah sang pembocor itu adalah teknologi itu sendiri, ya Internet dan sistem membaca kode (kriptografi) yang kini makin berkembang? Di pihak pemilik rahasia, Internet dan kriptografi membuat pengiriman bahan rahasia makin mudah dan aman. Di sisi lain, mereka yang menguasai teknologi tersebut akan lebih mudah dan aman juga mendapatkan rahasia itu.

Fungsi seorang deepthroat dalam Watergate yang memberikan info narasumber dan masalahnya, tak lagi diperlukan. Sang pembocor hanya perlu memberikan kunci-kunci pembuka dokumen, selebihnya tergantung kecanggihan Anda. Relatif, pembocor itu juga lebih aman, dan pers yang mengejar rahasia juga bekerja lebih aman, dibandingkan zaman Watergate. Masih ingat film All the President Men? Betapa wartawan itu begitu ketakutan berjalan pulang sehabis bertemu deepthroat? Tapi tidakkah Julian Assange hidup tenteram tanpa ketakutan?

Ternyata tidak. Sejumlah wawancara tentang dia menyatakan, Assange mengidap paranoid. Ia tak punya alamat, hinggap di mana saja. Dari bandara satu ke bandara lain, dari apartemen teman satu ke apartemen lain. Ia tak peduli pada apa pun ketika bekerja, termasuk makan, tidur, dan ganti pakaian. Teman-teman sekelilingnya yang mengurusi pemred ini, dan belum tentu berhasil. Baju yang dibawakan hanya akan dilemparkan ke samping, dan esoknya, ketika si teman datang lagi, baju itu masih di situ.Juga Assange, masih duduk di kursi yang sama dan bekerja.

Standar WikiLeaks: transparansi dan keilmuan

Konon, awalnya adalah keyakinan pada diri lelaki Australia berusia 39 tahun kini bahwa transparansi informasi adalah keniscayaan. Maka didirikanlah WikiLeaks, organisasi pers pertama yang tak bernegara, di bawah bendera Sunshine Press. Perusahaan itu sendiri sebuah usaha yang dibentuk oleh jurnalis, para ahli dan praktisi teknologi informasi dari Australia, Amerika Serikat, Taiwan, Afrika Selatan, dan Eropa, juga para pembangkang dari Cina.

Julian Assange oleh pers disebut-sebut sebagai pendiri dan pemimpin redaksinya. Tapi ia menolak pernah menyatakan hal itu. Yang pasti, menurut Wikipedia, ia adalah penentu keputusan bila terjadi perdebatan. Ketika hendak menyewa rumah di Reykjavik, 30 Maret 2006, mereka mengaku para jurnalis yang hendak meliput letusan Gunung Eyjafjallajökull, 10 km di tenggara ibu kota Islandia ini. Gunung itu mulai meletus 10 hari sebelumnya.

Sejak itu rumah mungil yang kuno itu penuh dengan komputer tapi seperti tanpa penghuni. Tirai jendela tertutup selalu. Rumah inilah yang kemudian disebut “Bunker” oleh mereka. Di Bunker ini lima staf tetap bekerja. Mereka menerima, mengedit, mengirimkan bahan-bahan ke beberapa media, terutama The Guardian, Der Spiegel, The New York Times.

Sekitar 800 pekerja peruh waktu dan puluhan sukrelawan di segala penjuru memasok informasi dan dokumen yang mereka peroleh. Tapi tak hanya itu, WikiLeaks juga membuka ruang bagi semua orang untuk memasok informasi melalui sistem teknologi informasi yang mereka nyatakan canggih dan tidak dapat dideteksi. Julian Assange yakin, sekali informasi atau dokumentasi diinternetkan, dokumen dan informasi itu “aman dan abadi”.

Inilah situs, katanya, yang tak disensor dan juga tak bisa dilacak. Siapa pun yang berniat menghapus dokumen dan informasi yang kadung dilansir oleh WikiLeaks, sama halnya menghapus Internet itu sendiri. WikiLeaks menyimpan dokumen dan informasi di 20 server dengan ratusan nama domain tersebar di seluruh penjuru. Misalnya, setelah Julian Assange menyerahkan diri dan ditahan oleh Scotland Yard, 7 Desember lalu, penyedia domain WikiLeaks mendapat tekanan hingga WikiLeaks dikeluarkan dari domain tersebut.

Tapi tak lama kemudian WikiLeaks online lagi menjadi www.wikileaks.he. Alamat ini pun beberapa hari kemudian tak lagi bisa diakses. Namun tampaknya ada saja yang kemudian menyediakan domain untuk WikiLeaks. Hanya diperlukan ketekunan Anda mencari. Situs ini juga mengaku tak asal memublikasikan informasi. Begitu mendapatkan dokumen, mereka mengonfirmasi melalui para relawan yang bekerja bak wartawan, atau relawan itu memang seorang jurnalis. Assange meyakini bahwa dunia jurnalisme harus didekati dengan dua standar: “transparansi” dan “keilmuan”.

Anda tak bisa menerbitkan sebuah risalah fisika yang datanya tak datang dari percobaan, katanya. Jurnalisme, harus seperti itu. Sebelum melansir rekaman video tentang aksi tentara Amerika di Baghdad pada 12 Juli 2007 misalnya, WikiLeaks mengirimkan dua wartawan Islandia ke Baghdad.

Di tengah penyuntingan video yang mereka peroleh itu, yang semula seperti mustahil diurai dan disambungkan lagi, masuk email dari dua wartawan tadi. Mereka menemukan dua anak yang terluka tapi selamat dalam bus mini yang terlihat di rekaman itu. Kedua anak tersebut ternyata masih ingat peristiwa itu dan bisa menceritakan tembakan dari helikopter Apache. Mereka juga menemukan pemilik rumah, rumah yang jadi sasaran tembak, yang ternyata seorang pensiunan guru warga Inggris. Pak guru itu kehilangan istri dan anaknya yang tak sempat lari dari rumah.

Jadi, pernyataan militer Amerika bahwa tak ada korban sipil pada peristiwa itu, bohong belaka. Menurut video 8 menit (setelah diedit) tersebut sama sekali warga sipil itu tidak dalam posisi melawan, dan enam orang tewas. Dua wartawan Reuters yang dikira membawa senjata, yang diberondong tembakan dan tewas, ternyata “senjata” itu adalah kamera.

Ini meyakinkan Julian Assange dan kawan-kawannya untuk segera melansir video tersebut begitu bisa dibuka, pada April 2010 lalu. Dari mana ia peroleh rekaman itu? Seseorang yang merasa terganggu dengan peristiwa itu, jawab Assange. Lantas, kalau Wikileaks tidak yakin akan nama-nama pejabat Amerika yang disebut dalam informasi, WikiLeaks mengirimkan surat ke Washington. Menurut Assange, tak satu pun surat yang dibalas.

Lalu dari mana konfirmasi diperoleh bila dokumen yang dilansir ratusan ribu? Tak ada penjelasan. Di tengah kontroversi apakah WikiLeaks kriminal atau membuka zaman baru kebebasan informasi, situs ini mendapat penghargaan. Pada 2008 WikiLeaks menerima Penghargaan Censorship Freedom of Expression dari majalah The Economist.

Pada 2009 dari Amnesty International sebagai media yang kerap menyoroti pelanggaran hak asasi manusia. Tahun ini, penghargaan dari Sam Adam. Jadi, siapa Julian Assange, pria Australia yang lahir di Townsville, di pantai utara Queensland, pada 3 Juli 1971?

International Subversives

Dikisahkan pada usia setahun ibunya, Christine, menikah dengan direktur grup teater keliling, Brett Assange, yang entah kenapa memberikan namanya untuk anak angkat ini. Jadi siapa ayah biologisnya, tak jelas. Sampai Julian berusia 8 tahun, hidupnya nomaden. Karena grup teater ini harus berkeliling, tak terhitung berapa kali keluarga ini berpindah-pindah kota.

Sang bapak angkat sudah menengarai bahwa orok angkatnya itu tajam berpikir, dan kemudian sikap pribadinya pun muncul: suka berpihak pada yang underdogs, jelata yang kalah. Ketika Julian berusia 8 tahun, ibu dan ayah angkatnya berpisah. Ibunya menikah lagi dengan seorang musisi, anggota satu sekte eksklusif. Ayah barunya ini berebut anak dengan istri lamanya, dan ini membuat Julian pun pindah dari satu “persembunyian” ke “persembunyian” lain, karena ibunya berhasil mengambil adik angkatnya itu dan agar tak diambil ibu kandungnya, mereka harus sembunyi selalu.

Ada spekulasi, karena berpindah-pindah, Julian tak bisa mengandalkan buku teks dan buku catatan. Ini membuat dia terlatih untuk mengingat. Inilah konon modal Julian menguasai komputer dan kemudian teknologi informasi. Sebentar ia berpisah dengan ibunya, karena jatuh cinta dengan seorang gadis seusianya. Ketika itu, 1987, 16 tahun sudah usianya.

Dia pun sudah mempunyai modem, dan dengan dua teman hackernya mereka menyebut diri International Subversives. Gang hacker ini mampu masuk ke jaringan komputer di Amerika dan Eropa, termasuk ke Pentagon. Celaka baru beberapa hari serumah dengan pacarnya, polisi menggerebek mereka, mengambil seluruh perangkat komputernya.

Ada tuduhan, Julian mencuri 500 ribu dollar dari Citibank. Tapi, di zaman website pun belum ada, tak polisi menemukan bukti tampaknya. Seluruh perang komputer dikembalikan. Sejak itu Julian berjanji sedikit hati-hati. Menginjak usia 17 tahun, sang pacar hamil. Mereka lalu pindah, berdekatan dengan ibu Julian. Mereka menikah diam-diam, dan tak lama kemudian Daniel Assange lahir. Sial, pada 1991 istri Julian meninggalkannya, dan orok itu dibawa. Inilah masa kacau, dan Julian seperti mengundang polisi. Ia biarkan hobinya yang dimulainya sekitar sebulan sebelum istrinya lari, masuk dalam jaringan telepon dari Kanada yang buka jaringan di Australia, terlacak.

Padahal polisi memang mencari hacker yang masuk ke jaringan tersebut. Julian didakwa melakukan lebih dari 30 pembobolan jaringan. Ia diancam 10 tahun penjara. Polisi memerlukan waktu tiga tahun untuk mendaftar tuduhan dan mengumpulkan bukti. Sementara itu Julian hidup tanpa tujuan. Ia seringkali tidur di taman kota yang banyak nyamuk, lupa makan. Baru setelah ia temukan buku Solzhenitsyn, sebuah novel yang mengisahkan para intelektual Rusia yang dibuang ke Gulag, ia tak mengembara.

Dia menemukan persamaan nasib dengan orang-orang yang dibuang itu. Dalam persidangan, wakil perusahaan itu mengklaim, ulah Julian menyebabkan kerusakan jaringan yang perbaikannya makan ongkos ratusan ribu dollar. Tapi inilah negeri yang bukan hanya menegakkan hukum, juga keadilan dengan bijaksana. Keputusan hakim ketua, Julian didenda ringan, karena tak ada bukti kerusakan berarti dan terdakwa tak mengambil keuntungan apa pun.

“Tak ada bukti terdakwa berbuat lebih daripada hanya memenuhi keinginantahuannya dan bisa menikmati yang dinamakan berselancar di beragam komputer,” begitu kata hakim seperti diceritakan oleh Raffi Khatchadourian dalam New Yorker, Juni lalu.

Dan kata polisi yang menginterogasinya, Julian memiliki sifat suka melakukan hal-hal yang menguntungkan orang lain, dan ia percaya bahwa siapa saja berhak tahu informasi penting. Tak jadi masuk penjara, Julian merampungkan kuliah fisika dan matematika di Universitas Melbourne. Ia mengembangkan perangkat lunak gratis, Strobe. Pria inilah, meski ia tak mau disebut sebagai pendiri WikiLeaks, yang pada 2006 melahirkan WikiLeaks.

Negara-negara yang merasa dirugikan situ tersebut bisa dipahami kalau mencoba memberangus Julian dan WikiLekas. Tapi ini mungkin tak mudah. Pendukung WikiLeaks juga tak sedikit. Lagipula, mereka yang memburu Julian, seorang pembela kebebasan informasi, tidakkah tergolong otoriter atau sejenisnya? Itu sebabnya Swedia, negeri pembela kebebasan pers, di akhir November mengumumkan pencarian Julian dengan tuduhan pelecehan tiga wanita secara seksual. Julian menyerahkan diri kepada polisi di London, 7 Desember. Ia kini menunggu apakah upaya Jennifer Robinson dan Mark Stephens, penasihat hukumnya, membebaskannya dengan tanggungan 240.000 poundsterling berhasil.

Sampai Kamis, 16 Desember, pengadilan London menunggu, adakah yang keberatan akan pembebasannya dengan tanggungan itu. Hari itu, hakim akan memutuskan. Sementara itu, ternyata, di dalam WikiLeaks ada perpecahan. Wakil Julian Assange di WikiLeaks mengundurkan diri beberapa lama lalu. Daniel Domscheit-Berg, wakil itu, mengumumkan berdirinya situs sejenis yang akan lebih transparan, www.openleaks.org. Menurut Daniel, WikiLeaks telah menyimpang dari misi yang disepakati bersama. Tapi ia tak menjelaskan penyimpangan itu dalam hal apa saja. Sedangkan situs baru masih belum dioperasikan, masih coming soon, hingga 13 Desember lalu.

Jadi, Julian Assange dan WikiLeaksnya, pahlawan kebebasan informasi, atau pelaku kriminal? beritasatu berpendapat, Julian dan WikiLeaks tampaknya membuka zaman jurnalisme memanfaatkan perkembangan teknologi. Sejauh prinsip jurnalistik yang check and recheck tetap diterapkan, teknologi ini akan membantu yang selama ini kurang bisa dilakukan oleh wartawan: menemukan bahan yang dirahasiakan untuk mengungkapkan kenyataan.

Writer : Ezra Sihite Editor : Bambang Bujono

Dikutip sepenuhnya dari www.beritasatu.com edisi 15 Desember 2010

Sarkozy dan Skandal Karachi

Me — Thu, 09 Dec 2010 10:16:19 +0000

Kasus ini mengandung berbagai unsur: korupsi, komisi, kampanye, teror, dan pemilihan presiden 2012 nanti.

Apa yang disebut “skandal Karachi” di Prancis tampaknya mirip kasus Bank Century. Melibatkan sejumlah pejabat tinggi, bahkan presiden, namun bukti tak kunjung ditemukan, hanya hipotesa-hipotesa.

www.elysee.fr

Peristiwa bom mobil di Karachi pada 2002 dikaitkan dengan penjualan kapal selam Prancis ke Pakistan pada 1994, dan komisi penjualan yang dibatalkan sepihak.

Pembatalan itu karena ada dugaan, sebagian uang komisi dipakai salah satu kubu kandidat presiden dalam pemilihan presiden Prancis 1995.

Bukan Al-Qaeda?

Pada awalnya adalah bom mobil meledak di depan Hotel Sheraton, Karachi, 8 Mei 2002. Korban tewas 14 orang, 11 di antaranya warga negara Prancis yang bekerja untuk DCNS, perusahaan maritim pemerintah Prancis.

Segera pemerintah Pakistan dan Prancis menduga pelaku pemboman adalah kelompok Al-Qaeda, kelompok yang memang menjadi “kambing hitam” bila ada aksi teror di sebuah negara Barat atau korbannya warga Barat setelah tragedi 11 September 2001.

Di Pakistan, dua orang yang dicurigai sebagai pelaku pemboman ditangkap. Mereka memang anggota Al-Qaeda. Namun Asif Zaheer and Mohammad Rizwan, tersangka itu, yang diadili mulai 2003 dan tak kunjung ditemukan bukti kejahatan mereka, Mei 2009 lalu dibebaskan.

Di Prancis, pemerintah pun membentuk tim investigasi, diketuai oleh hakim investigasi, Jean-Louis Bruguiere. Sampai tim ini mendapat pemimpin baru, pada 2008, tak diketahui hasil investigasinya, atau setidaknya hasil itu tak dipublikasikan.

Namun tampaknya Burguiere yakin bahwa Al-Qaeda di belakang pemboman itu. Mei lalu majalah L’Express mewawancarai Bruguiere tentang pemboman Karachi.

“Mereka [pelaku pemboman] lingkaran kedua dalam jaringan Osama bin Laden,” kata Burguire dalam wawancara itu. “Mereka itu tidak suka ada kerja sama teknologi ataupun militer antara Pakistan dan Prancis.”

Dokumen Nautilus

Sementara itu pada tahun yang sama, 2008, polisi Prancis menyita dokumen dari DCNS tentang penjualan persenjataan. Salah satu dokumen, berjudul Nautilus, menceritakan pemboman Karachi.

Dokumen yang ditulis oleh Claude Thevenet, mantan agen badan inteleijen nasional Prancis (DST), antara lain menyatakan bahwa pemboman itu mendapat “bantuan” dari seksi tertentu di angkatan darat dan agen rahasia Pakistan serta didukung oleh gerilyawan Islam.

Yang kemudian membuat kasus bom Karachi dihubungkan dengan korupsi dalam penjualan persenjataan Prancis ada pada bab selanjutnya.

“Mereka yang memanfaatkan kelompok Islam untuk melakukan aksi ini mempunyai tujuan finansial … Mereka mempertanyakan komisi yang tak dibayarkan.”

Di Prancis, komisi dalam penjualan persenjataan dihalalkan. Baru pada 2000 disahkan undang-undang antikorupsi yang melarang pemberian komisi dalam penjualan persenjataan buatan Prancis.

Pada 2008 itu polisi sedang melakukan investigasi penjualan persenjataan, adakah yang melanggar undang-undang tahun 2000 itu. Dengan kata lain, disitanya dokumen Nautilus hanyalah kebetulan.

Lalu bagaimana menghubungkan Nautilus dan pemboman Karachi? Sebelas korban warga negara Prancis adalah insinyur kapal selam yang ditugaskan memberikan bantuan teknik di tiga kapal selam Prancis yang dibeli Pakistan pada 1994.

Dokumen itulah tampaknya yang oleh dua hakim anggota tim investigasi bom Karachi, Marc Trevidic dan Yves Jannier, disebut sebagai “keeping-keping fakta” pemboman itu.

Hakim anggota tim inilah yang pada Juni 2009 mengatakan kepada keluarga korban bom Karachi, ada alasan “logis” untuk menduga bahwa pemboman itu dilakukan sebagai pembalasan tak dicairkannya komisi pembelian kapal selam pada 1994.

Kalau kemudian tuntutan keluarga korban menjadi santapan media Prancis, penjualan tiga kapal selam Prancis beserta kasus komisinya bisa dikaitkan dengan nama-nama besar, antara lain Presiden Nicolas Sarkozy.

Lebih daripada itu, nama-nama itu pun di antaranya bakal bertarung dalam pemilihan presiden Prancis pada 2012 nanti: Sarkozy dan Dominique de

Villepin, dua kandidat presiden.

Dana kampanye

Penjualan tiga kapal selam Prancis pada 1994 berlangsung menjelang pemilihan presiden pada 1995. Pemilihan presiden ini dimenangkan oleh Jacques Chirac, walikota Paris, yang tim pemenangannya dipimpin oleh Dominique de Villepin, seorang diplomat yang menjadi politisi.

Yang kalah, Edouard Balladur, perdana menteri kala itu, yang didukung tim pemenangan yang dipimpihn oleh Nicolas Sarkozy, menteri anggaran.

Kembali soal penjualan kapal selam. Kala itu Prancis bersaing dengan negara lain, antara lain Jerman, dalam menawarkan kapal selamnya ke Pakistan.

Konon, karena tak ada larangan pemberian komisi, Prancis menjanjikan komisi 10% kepada para pejabat Pakistan kalau mereka memilih kapal selam Prancis.

Pendek kata, kapal selam Prancis dipilih, dan tiga Agosta 90, nama kapal selam ini, terjual dengan harga 826 juta euro. Jadi, lebih kurang 82,6 juta euro adalah komisi untuk pejabat Pakistan.

Tapi kemenangan Jaques Chirac menjadi sebab komisi dibatalkan. Presiden baru ini, begitu melantik kabinetnya (Prancis menerapkan sistem setengah presidensial), segera memerintahkan membatalkan pemberian komisi sehubungan penjualan tiga kapal selam.

Tentang pembatalan komisi itu, Menteri Pertahanan Charles Millon (1995-1997) dalam wawancaranya dengan majalah Paris Match, Juni 2009, membenarkan.

“Beberapa hari setelah saya diangkat menjadi menteri pertahanan oleh Presiden Chirac, Presiden meminta saya memeriksa penjualan persenjataan yang sedang diproses dan menghentikan pembayaran komisi yang berindikasi sebagian komisi dikirimkan balik [ke Prancis].”

Jaques Chirac memang layak curiga bahwa uang komisi digunakan oleh lawan politiknya, Edouard Balladur.

Adalah Dewan Konstitusi, lembaga judikatif tertinggi di Prancis, yang meminta dana kampanye kubu Balladur diaudit. Disinyalir beberapa dana tak jelas asal-usulnya, dan tak jelas jumlahnya.

Tapi, setelah pemilihan presiden itu dimenangkan oleh Chirac, Dewan Kontitusi mengurungkan mengaudit pembukuan kubu Balladur. Toh, Balladur ternyata kalah.

Kalau saja tak ada bom meledak di Karachi, 2002, yang menewaskan 11 teknisi kapal selam Prancis, soal komisi dan dana kampanye Balladur terlupakan sudah.

Dokumen Luxemburg

Seperti sudah diceritakan, tim investigasi Prancis untuk bom Karachi menduga bom itu ada kaitannya dengan pembatalan pemberian komisi ke Pakistan. Dugaan itu menguat setelah muncul pula informasi baru.

Info datang dari kepolisian negara tetangga, Luxemburg. Konon, polisi Luxemburg menyita dokumen yang menyatakan bahwa dua perusahaan di Luxemburg, Heine dan Eurolux, antara lain menjadi perantara pengiriman komisi penjualan senjata Prancis.

Dan dua perusahaan tersebut, menurut polisi Luxemburg, didirikan dengan supervisi dari Sarkozy dan Balladur.

Informasi dari polisi Luxemburg itu menambah semangat keluarga korban bom Karachi. Juni lalu, keluarga korban bom Karachi bersatu dan memilih seorang pengacara untuk meminta penjelasan dari Presiden Sarkozy.

Dugaannya, adanya Heine dan Eurolux memungkinkan uang komisi dimainkan, termasuk, misalnya, dikirimkan balik ke Prancis untuk mendanai kampanye kubu Balladur.

Dan ini tak susah dilakukan mengingat Balladur adalah perdana manteri dan Sarkozy menteri anggaran, meski andai mereka nonaktif di pemerintahan begitu kampanye berlangsung.

Sarkozy: itu hanya fabel

Hingga hari ini, soal komisi penjualan tiga kapal selam Prancis itu tak kunjung jelas.

Media Prancis umumnya cenderung berpihak pada keluarga korban dan mendukung agar Presiden Sarkozy membeberkan yang diketahuinya di seputar penjualan dan komisi tiga kapal selam Prancis ke Pakistan.

Belum lama ini, 18 November, pengacara keluarga korban menggelar konferensi pers. Kata Olivier Morice, pengacara yang dikenal selalu bersuara keras terhadap Presiden Sarkozy:

“Kami mulai melihat adanya kecemasan menyusul ditemukannya berbagai data yang mendukung dan mengarah ke Sarkozy dan presiden harus segera memberi penjelasan.”

Bantahan, data lain, jarang ditampilkan. Misalnya, belakangan Jaques Chirac, mantan presiden itu, mengatakan bahwa ia membatalkan komisi lebih untuk mengangkat citra Prancis di dunia internasional.

Lalu hakim anti-teroris yang menginvestigasi bom Karachi, mengaku tak mendapatkan dokumen yang konon ditemukan oleh polisi Luxemburg, tentang dua perusahaan pengelola komisi itu.

Jadi, informasi Luxemburg sebenarnya belum dicek kebenarannya.

Tentu saja, berkali-kalai Presiden Sarkozy membantah tentang segala hal yang dituduhkan kepadanya. Ia meminta bukti-bukti, termasuk dokumen yang disita polisi Luxemburg.

Dalam suatu konferensi pers di pertengahan tahun ini, kata Sarkozy, perkara komisi dan bom Karachi dikaitkan tanpa fakta dan data, melainkan hanya dengan “keyakinan”.

Sebelumnya, saat menghadiri pertemuan tingkat Uni Eropa tahun lalu, katanya: “Ini benar-benar konyol. Kita harus menghormati keluarga korban dan jangan percaya cerita fiktif.”

Kalau bukti itu tak ada, katanya pula, semua itu hanyalah sebuah fabel, dongeng dunia binatang.

Juga, Balladur, manta kandidat presiden yang kalah, tegas berkata bahwa semua dana yang dihimpunnya sesuai peraturan. Dewan Konstitusi pun tak jadi mengaudit kubunya karena memang tak ada yang perlu diaudit.

Zardari, suami Benazir

Juga tak banyak disinggung latar belakang politik di Pakistan tatkala bom meledak di Karachi. Waktu itu Pakistan di bawah pemerintahan militer Jenderal Musharraf, yang mengkudeta pemerintah sipil pada 14 Oktober 1999.

Januari 2002, empat bulan sebelum bom meledak, Musharraf menyatakan empat organisasi “ekstrim” Islam sebagai organisasi terlarang. Ini memicu kemarahan bukan hanya empat organisasi itu, melainkan banyak organisasi yang dianggap ekstrim lainnya.

Sedangkan uang komisi, konon sebagian masuk ke saku Asif Ali Zardari, suami Benazir Bhutto. Pada waktu kontrak pembelian kapal itu ditandatangani, perdana menteri Pakistan kala itu memang Benazir Bhutto (1993-1996).

Juni lalu Henri Guittet, direktur Sofma, perusahaan mediator antara Prancis dan Pakistan, mengungkapkan, dari 6,25 persen komisi pembelian kapal selam Prancis mengucur ke Zardari dan keluarga Bhutto.

Sebelum Benazir Bhutto terbunuh dalam aksi bom, 2007, pengadilan Pakistan menyatakan bahwa pasangan Bhutto-Zardari memiliki sejumlah rekening mencurigakan di bank di Jenewa, Swiss.

Uang tersebut dicurigai sebagai hasil pencucian uang. Karenanya, setelah kematian Bhutto dan sebelum Zardari naik menjadi presiden, 2008, pengadilan Pakistan meminta bank Swiss membekukan sejumlah rekening mereka.

Lalu antara Zardari dan bom Karachi? Kepada harian Prancis Le Monde, Agustus lalu,ia mengatakan kala itu sedang dalam penjara, bagaimana mungkin ia terlibat. “Bom itu murni perbuatan teroris,” Katanya.

Benar, kala bom meledak, Zardari sedang menjalani hukuman tujuh tahun, 1997-2004. Ia dituduh korupsi dan mendalangi beberapa pembunuhan politik.

Tampaknya, rame-rame ini berujung pada pemilihan presiden 2012, karena Sarkozy masih ingin menghuni Istana Elysee sampai 2017. Lawan politiknya, Dominique de Villepin, atau siapa saja, tentu tak tinggal diam.

Writer : Ezra Sihite Editor : Bambang Bujono

Dikutip sepenuhnya dari www.beritasatu.com edisi 1 Desember 2010

Perang Calderon III: Kritik Amnesty Internasional

Me — Tue, 30 Nov 2010 10:29:00 +0000

Operasi militer seperti ini dilematis. Seperti ketika militer Indonesia membasmi preman, tahun 1980-an.

www.gob.mex

Presiden Felipe Calderon dikecam karena mengerahkan militer untuk membasmi kartel obat bius. Tentara, kata kritik, menembak dulu, menginterogasi kemudian.

Sang Presiden yang berlatar pendidikan hukum dan ekonomi itu tak membantah. Tapi dia setidaknya punya dua alasan.

Pertama, kartel obat bius adalah pelaku kriminal yang kejam, memiliki persenjataan modern. Kedua, polisi Mexico sudah sejak lama ditelikung kartel ini lewat suap. Militer tentu saja tak kebal suap, namun karena tugasnya bukan di masyarakat, relatif militer tak banyak berhubungan dengan para kriminal itu.

Ada standar operasi yang diterapkan milter Mexico ketika hendak memasuki daerah kartel obat bius. Yakni, memerintahkan polisi daerah meletakkan senjata. Dan ini, salah satu kunci keberhasilan operasi.

Tapi menurut Amnesty International, militer Mexico dalam Perang Calderon ini sering melalaikan penegakan hak asasi manusia. Contoh, lembaga hak asasi manusia di salah satu kota yang dianggap paling rawan, Nuevo Laredo, dalam beberapa bulan belakangan ini menerima 70 keluhan.

Keluhan itu, antara lain, soal penangkapan, penyiksaan, dan perlakuan militer yang di luar batas terhadap tersangka. Setelah ditindaklanjuti, hanya 21 laporan yang dianggap terbukti.

Menurut Amnesti Internasional, pemerintah Meksiko beberapa tahun ini tidak serius menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan militer. Mereka menculik, menyiksa, menahan orang tanpa bukti yang cukup dan lain-lain.

“Seperti ada pola yang aneh yang dijalankan militer dalam operasi militernya, dan pemerintah seakan tutup mata,” kata Kerrie Howard, wakil Direktur Amnesty Internasional seperti yang dikutip CNN.

Adalah menteri Dalam Negeri Mexico yang kemudian memberikan tanggapan. Katanya, pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan Amnesty International tersebut.

Sedangkan Presiden Calderon menjawab secara tak langsung. Katanya di saat kritik itu ramai dimuat di media massa Mexico:

“Inilah saat bagi kita untuk mengerahkan seluruh upaya membuat Mexico sebagai negara yang layak ditinggali anak-anak kita, membangun sebuah negara yang memang kita inginkan.”

Menurut data yang diterima lembaga hak asasi manusia Mexico, dalam rentang Januari 2008 hingga Juli 2009, terjadi sekitar 14.000 pembunuhan terkait dengan Perang Calderón. Dan Amnesty International memperkirakan pelanggaran hak asasi manusia ini akan terus bertambah.

Operasi militer seperti ini dilematis. Seperti ketika militer Indonesia membasmi preman, tahun 1980-an, yang populer disebut “Petrus”, penembakan misterius.

Operasi yang tangkap (atau lebih dari itu tembak) dulu, urusan kemudian, rawan salah sasaran. Lebih daripada itu, tak ada peluang tersangka untuk membela diri. Padahal pegangan hakim yang tak tertulis adalah, sebaik-baiknya vonis adalah membebaskan terdakwa daripada menghukum orang tak bersalah.

Tapi memang, hal itu bisa tak adil bagi sang korban. Di Mexico, korban itu bukan lagi individu, melainkan lebih bersifat sosial. Kartel obat bius merekrut anak buah dengan menipu sampai menodong dan menjebak.

Kartel pun, dengan uangnya, membeli pejabat dan politisi, dan polisi. Yang dipertaruhkan, kata Calderon yang presiden itu, masa depan bangsa.

Apa pun, sebagai presiden Calderon melihat masalah mendesak yang mesti ditangani, dan ia pun bertindak. Korban jatuh, termasuk yang tidak dimaksudkan. Ini sangat disesalkan, tapi apa boleh buat. Karena itu suara seperti dari Amnesty International itu sangat diperlukan. (Tamat)

Writer : Ezra Sihite Editor :Bambang Bujono

Dikutip sepenuhnya dari www.beritsatu.com edisi 27 September 2010

Perang Caldoron II: Dampak Ekonomi dan Bisnis

Me — Tue, 30 Nov 2010 10:25:11 +0000

Indikator paling kuat untuk menilai bahwa keadaan tak memburuk melainkan sebaliknya, datang dari dunia ekonomi dan bisnis.

www.gob.mex

Akhir Agustus 2010, pemerintah Mexico mengumumkan tertangkapnya Edgar Valdez, salah satu gembong narkotik paling dicari di negeri itu. Valdez, lebih dikenal dengan nama Barbie, disergap di salah satu kediamannya dekat ibukota.

Ini terjadi dua pekan sebelum Mexico merayakan 200 tahun kemerdekaannya, 16 September 2010. Bisa jadi tertangkapnya Valdez menjadikan perayaan 200 tahun itu relatif aman berlangsung, terutama di Bogota, ibukota Mexico.

Memang, ada kecenderungan korban Perang Calderon menurun, yang secara tak langsung mengindikasikan keamanan membaik. Dalam wawancara dengan Financial Times, Januari 2007, setahun setelah Calderon menyatakan perang melawan kartel obat bius, kata dia:

Kami melihat dampak yang positif. Di Michoacan misalnya, pembunuhan menurun sampai 40% dibandingkan dengan enam bulan sebelumnya. Salah satu sebabnya, rakyat setempat segera berpihak pada tentara federal yang datang memerangi para kriminal obat bius.

Hasil jajak pendapat mendukung laporan yang diterima Presiden Calderon. “Ini meyakinkan pemerintah bahwa kebijakan yang diambil [yakni Perang Calderon] adalah prioritas,” kata Presiden.

Salah satu yang dicatat adalah, tertangkapnya beberapa gembong obat bius hidup atau mati, dan tangkapan paling top adalah Valdez tadi.

Memang kritik pun bermunculan. Menurunnya konflik senjata di suatu daerah hanya berlangsung selama tentara federal masih belum ditarik, kata kritik.

Ini sebabnya, kalau pertama kali pasukan yang dikerahkan terdiri dari 6.500 personal, kini sekurangnya 25.000 tentara federal digerakkan untuk perang ini.

Perusahaan Asing Bertahan

Indikator paling kuat untuk menilai bahwa keadaan tak memburuk melainkan sebaliknya, datang dari dunia ekonomi dan bisnis. Benar, tahun lalu produk domestik bruto Mexico menurun 6,6% dibanding tahun sebelumnya. Tapi para ahli optimistis, tahun ini angka itu positif lebih dari 5%.

Memang, di kota-kota perbatasan terutama, kota-kota yang “dikuasasi” kartel obat bius, insiden hampir tiap hari terjadi. Pembunuhan dan penculikan pejabat dan politisi dan warga biasa, jalan-jalan yang diblokir para kriminal untuk menghalangi gerakan tentara federal.

Salah satu kota itu adalah Monterrey, 200 km di selatan perbatasan Mexico-AS. Di sini General Electric dan Whirpool berada.

Namun sejauh ini, kata Rafael Amiel, direktur untuk Amerika Latin di sebuah perusahaan analisis ekonomi dan keuangan, IHS Global Insight: “Kami tidak melihat tanda-tanda sebuah perusahaan akan meninggalkan Mexico karena alasan keamanan.”

Amiel juga mengaku tak melihat isyarat akan ada pelarian dollar milik asing dari Mexico.

Itu juga pendapat David Robillard, direktur pelaksana Kroll, biro konsultan risiko di Mexico City. Ancaman keamanan bisa dipantau dari reaksi berbagai perusahaan multinasonal, kata dia.

Dan sejauh ini, tak satu pun perusahaan akan hengkang dari Mexico. Paling, kata Robillard, para pegawai itu memulangkan keluarganya ke negara masing-masing untuk sementara waktu. Ini misalnya terjadi di Monterrey, katanya kepada Knowledge@Wharton, jurnal internasional online khusus bisnis.

Kepada jurnal yang sama, Fred Burton dari biro intelejen kontra-terorisme global mengatakan bahwa perusahan-perusahaan asing di Mexico tetap saja mencetak untung walau bujet untuk keamanan naik berlipat.

Bujet keamanan itu antara lain, merenovasi sistem keamanan pabrik dan perumahan, menyewa sopir-sopir yang terlatih mengemudikan kendaraan dalam situasi perang.

Seorang pakar pemasaran dari jurnal itu sendiri, David Reibstein, menduga bukan faktor keamanan yang terutama membuat sebuah perusahaan menarik diri dari suatu negara.

Melainkan, kata dia, seberapa jauh pemerintah setempat memberikan jaminan keamanan modal, bila terjadi perubahan kebijakan perekonomian dan perubahan politik. Dan jaminan ini, tampaknya diberikan oleh pemerintahan Mexico selama ini.

Perusahaan–perusahaan AS tentu saja merasa Mexico menguntungkan dari banyak segi, biarpun keamanan mengancam. Negara ini adalah “halaman belakang AS”, hingga ongkos eksodus, bila harus dilakukan, murah dan mudah.

Orang Amerika memang merasa mengenal benar Mexico hingga tak cemas-cemas amat bila harus “lari” dari negara ini. Ini terbukti dari turisme, industri yang menyumbang sekitar 9% pendapatan Mexico.

Di daerah gawat, seperti misalnya Baja California, dua tahun terakhir industri turisme turun 60-70%. Tapi di kawasan yang relatif jauh dari pusat-pusat kartel obat bius, Cancun, misalnya, semester pertama tahun ini turisme meningkat sampai 35% dibandingkan semester yang sama tahun lalu.

Benar, Kementrian Luar Negeri AS mengeluarkan travel warning, setelah di Kota Ciudad Juarez dua karyawan lokal Konsulat AS di kota ini tewas tertembak, 13 Maret 2010 lalu. Mexico melengkapi 30 negara yang oleh AS dianggap berbahaya bagi warga negaranya.

Namun seperti biasa warga negara AS sendiri banyak yang suka petualangan. Beberapa biro wisata AS malah mengadakan latihan memandu turis di daerah gawat. Kata mereka, ke Mexico tak lebih berahaya daripada jalan-jalan ke Irak, Pakistan, Afganistan, dan Yaman.

Itu semua ikut membuat Presiden Felipe Calderon merasa berada di jalan yang benar untuk terus memerangi kartel obat bius. Presiden ini yakin, ia tengah menyiapkan masa depan buat Mexico.

Mexico, negara dengan luas 1.972.550, lebih luas sekitar 50.000 km2 dibandingkan Indonesia; berpenduduk 111,2 juta, kurang dari setengah penduduk Indonesia; pendapatan per kapita US$ 14.377 (Indonesia US$ 4.205) menurut Bank Dunia. (Berlanjut “Perang Calderon III”)

Writer : Ezra Sihite Editor : Bambang Bujono

Dikutip sepenuhnya dari www.beritasatu.com edisi 27 September 2010

Perang Calderon I : Menggempur Kartel Obat Bius

Me — Tue, 30 Nov 2010 10:20:25 +0000

“Saya bukan presiden yang ingin melihat orang-orang Mexico meninggalkan negaranya gentayangan mencari kerja di negara orang.”

whitehouse.gov

Sebaik-baik presiden, itulah yang memahami masalah negaranya dan tahu mengatasinya. Felipe Calderon Hinojosa, presiden Mexico kini, tampaknya salah satu di antaranya. Lebih daripada itu, ia juga cepat bertindak, siap bertanggung jawab.

Belum sepekan setelah ia dilantik pada 1 Desember 2006, Calderon menaikkan gaji tentara dan polisi federal, lalu mengumumkan perang melawan kartel obat bius secara besar-besaran. Kata Calderon, “Kita menghadapi pelaku kriminal yang kejam, yang didukung kekuatan ekonomi mahabesar dan persenjataan sangat canggih.”

Ini tentu bukan rencana mendadak, meski dalam kampanye pada pemilihan presiden 2006 itu tak sekalimat pun tentang perang ini ia ucapkan. Ia juga bukan presiden pertama yang memerangi kartel obat terlarang.

Sejak 1970-an, pemerintah Mexico pun memburu pengedar obat bius dan memenjarakan beberapa gembongnya. Namun ketika itu pemerintah Mexico melihat persoalan kartel obat bius dengan kacamata formal, sebagai masalah “mereka” bukan masalah “negara”.

Belum ada keputusan politik untuk membasmi kartel obat bius. Baru kalau mereka merambah ke wilayah sipil, melanggar undang-undang, aparat keamanan bertindak. Ketika itu Mexico hanya tempat transit, sebelum obat bius dari berbagai sumber masuk ke AS, pasar terbesarnya.

Semangat setengah hati pemerintah Mexico memerangi kartel obat bius hanya membuat organisasi kriminal ini menguat. Kata Calderon dalam suatu konferensi internasional antiobat bius beberapa waktu lalu:

“Mereka kini tak hanya mengurusi obat bius, melainkan menjadi penghimpun dana … melakukan kegiatan tanpa memedulikan pemerintah, bahkan menjurus menggantikan pemerintah … memaksakan undang-undangnya sendiri.” (Dikutip dari www.msnbc.com)

Sejarah perkatelan obat bius Mexico diawali 1970-an, ketika AS makin memperketat peredaran obat bius. Rupanya, panjang perbatasan Mexico-AS yang membentang sekitar 2.500 km (dua kali panjang Pulau Jawa) merupakan peluang keberhasilan untuk menyelundupkan obat bius ke AS dibanding perbatasan AS sisi mana pun.

Tak mudah bagi polisi federal AS (FBI), tentara, dan polisi khusus obat bius (DEA) menjaga perbatasan yang panjang itu. Belum lagi mereka juga harus menjaga penyelundupan yang lewat laut.

Jadilah perbatasan Mexico-AS jalan utama bagi obat bius untuk masuk ke negara Abang Sam.

Ketika itu orang Mexico hanya menjadi kurir, bukan pelaku utama. Kala itu pun hanya ada satu organisasi kriminal pengedar obat bius, terkendali, praktis tak membahayakan masyarakat sipil Mexico.

Bisa dimaklumi bila pemerintah Mexico waktu itu tak mengagendakan secara khusus pemberantasan peredaran obat bius. Bahkan AS menduga, menguatnya kartel obat bius Mexico karena ada perlindungan dari aparat keamanan.

Namun AS masih setengah semangat membantu pemerintah Mexico. Ada bahaya lain yang lebih mendesak ditangani ketika itu, yakni Colombia. Lebih dari setengah obat bius yang beredar gelap di AS datang dari salah satu negeri Amerika Latin ini.

Colombia Sebelum Mexico

Waktu itu Colombia memang ancaman utama. Inilah negeri yang sebagian masyarakatnya hidup dari obat bius. Dua kartel utama, Medellin dan Kali, membangun fasilitas sosial, dari sekolah, pasar, sampai lapangan bola.

Pengedar obat bius mudah melarikan diri dan menghilang di tengah masyarakat bila polisi memburunya. Sebagian besar sopir taxi Colombia masuk dalam daftar gaji salah satu kartel.

Bahkan, terungkapkan kemudian, mereka mampu memantau telepon kepolisian dan lembaga pemerintah Colombia, termasuk kedutaan AS di Bogota, ibukota Clombia, dengan program komputer bikinan Israel.

Dari sisi popularitas, Medellin mengungguli Kali. Antara lain karena bos besar Medellin, Pablo Escobar, sering menjadi berita. Berita paling top, pada 1989, majalah Forbesmendudukkan kaisar kriminal itu sebagai orang ketujuh terkaya di dunia.

Sebelum itu, Escobar pernah berkoar akan membayar seluruh utang luar negeri Colombia, lebih dari 10 miliar dollar AS, asal ia dipilih menjadi presiden.

Insiden dalam kampanye pemilihan presiden Colombia 1989 menjungkir-balikkan itu semua. Tiga kandidat presiden tewas ditembak. Informasi intelijen mengatakan, ini perintah Escobar.

Satu dari ketiga kandidat yang dibunuh, Luis Carlos Galan, dikenal sebagai musuh kartel obat bius. Ia pendukung kuat perjanjian ekstradisi Colombia-AS, perjanjian yang ditakuti oleh para bos kartel. Ia juga berjanji dalam kampanye akan menjadikan Colombia “neraka bagi pengedar obat bius”.

Presiden terpilih, Cesar Gaviria Trujillo, yang didukung keluarga Galan, tak lama setelah dilantik, mengumumkan satu keputusan politik: pengejaran Escobar dan pembasmian kartel obat bius.

AS, penderita terbesar obat bius ilegal, tak tinggal diam. Abang Sam mengirimkan bantuan berupa dollar, jaket antipeluru, senjata dan pesawat, sampai tentara. Trujillo menjalankan strategi memeluk yang satu, menggempur yang lain.

Pertama, Trujillo menawarkan hukuman ringan dan sejumlah perlindungan lain kepada Escobar, bila gembong obat bius ini menyerah. Dosa Escobar lebih berat daripada yang lain, karena ia diduga mendalangi pembunuhan Luis Carlos Galan, kandidat presiden.

Escobar menyambut, dengan sejumlah syarat. Antara lain, perjanjian ekstradisi AS-Colombia dihapus, ia ditahan dipenjara yang dibangunnya sendiri, dijaga oleh anak buahnya sendiri.

La Catedral, “penjara” yang dibangun Escobar, terletak di bukit, sekitar 20 km dari Bogota, ibukota Colombia. Di sini segalanya ada: kolam renang, lapangan sepak bola, landasan heli, air terjun. Dari salah satu kamar, dengan teleskop canggih, Escobar bisa melihat anak perempuannya di Bogota kala mereka berteleponan.

Trujillo menerima syarat Escobar. Inilah strategi itu: dengan demikian Trujillo hanya menghadapi satu musuh berat, Cartel kali.

Escobar “masuk penjara”, Juni 1991. Tiga belas bulan kemudian, Juli 1992 ia “melarikan diri” setelah mendengar akan dipindahkan ke penjara biasa. Ini karena pemerintah menuduh ia ingkar janji. Dari La Catedral ternyata Escobar tetap mengendalikan Medellin, termasuk menyiksa dan membunuh musuh-musuhnya.

Trujillo membentuk pasukan khusus dengan bantuan Delta Force, pasukan antiteroris AS, untuk memburu Escobar. Menurut laporan berbagai media ketika itu, bantuan tak resmi yang tak kurang pentingnya, datang dari Cartel Kali.

Desember 1993, sang kaisar obat bius tewas dalam penggerebekan. Tak ada kepastian, peluru siapa mengakhir hidupnya. Komandan pasukan penyerbu, atau pistol Escobar sendiri. Konon, ia bunuh diri.

Senjakala kartel obat bius Colombia pun tiba. Medellin praktis tak lagi perlu ditakuti. Trujillo kemudian memfokuskan perangnya terhadap kartel Kali yang makin lama makin redup juga. Dalam waktu tak terlalu lama enam dari tujuh gembong Kali tertangkap.

Suksesi dari Colombia ke Mexico

Rupanya, ketika pemerintah Colombia menggempur benteng-benteng kerajaan obat bius itu, kurir-kurir obat bius Mexico melihat peluang.

Jelas masuk akal, Mexico paling siap menggantikan Colombia karena selama itu kurir-kurir andalan kartel obat bius Colombia adalah para bromocorah bertopi sombrero. Dan siapa tak tak bermimpi menjadi Escobar baru?

Mexico tak lagi daerah transit obat bius. Bromocorah bersombrero itu bukan lagi sekadar kurir, melainkan pedagang yang empunya barang. Bermunculanlah geng-geng obat bius, yang kemudian berkelompok membentuk kartel, dengan segala akibatnya.

Akibat itu, antara lain, persaingan yang tak terelakkan, dan itu berupa perang antarkartel, lengkap dengan pembunuh modern bernama AK47, M4 Carbine, dan Colt AR 15 yang mudah diperoleh dari pasar gelap AS.

Dan karena ini bukan mafia war di komputer, melainkan di tengah masyarakat, jatuh juga korban sipil. Pun perang (juga penyelundupan dan produksi obat bius) melibatkan aparat keamanan terutama polisi daerah.

Mudah diduga, para bromocorah itu perlu perlindungan, lalu saling membocorkan rahasia musuh. Dalam hal ini yang dinamakan suap menjadi energi penggerak. Satu indikasinya, rumah-rumah polisi daerah makin mentereng, jauh dari jangkauan gaji mereka.

Ketika Calderon mengirimkan pasukan pertama, 6.500 tentara federal, ke Michoacha, salah satu daerah obat bius dan tempat kelahiran presiden ke-36 Mexico ini, ultimatum pertama tertuju pada polisi daerah setempat: harap meletakkan senjata.

Polisi federal pun secara berkala diharuskan menjalani tes kebohongan. Tahun ini saja, hingga akhir Agustus lalu, sudah 3.200 perwira dipecat, dinonaktifkan, atau dipindah ke bagian tak penting karena diduga memiliki hubungan dengan kartel obat bius.

Calderon Pantang Mundur

Tak hanya pendukung, juga pengkritik diperoleh Calderon. Dari soal hak asasi manusia, kebijakan yang sia-sia, sampai usul agar perdagangan obat bius disahkan saja.

Felipe Calderon Hinojosa, tepat 48 tahun 18 Agustus lalu, bergeming. Tanpa penegakan hukum, dan itu adalah pembasmian kartel obat bius serta pemberantasan korupsi, Mexico tak punya masa depan, katanya. Ia mengakui hampir empat tahun perangnya, lebih dari 28.000 korban tewas.

Tapi percayalah, katanya, 90% korban adalah kriminal berkaitan dengan perdagangan obat bius. Tak mungkin dihindari jatuhnya korban sipil, termasuk 10 walikota dan 22 wartawan, korban yang sama sekali tak diinginkan.

Di sisi lain, kartel obat bius yang merajalela dan korupsi yang mewabah, menghancurkan kehidupan sosial, mereduksi perkembangan ekonomi dan lapangan kerja, tak mungkin dibiarkan.

“Saya bukan presiden yang ingin melihat orang-orang Mexico meninggalkan negaranya gentayangan mencari kerja di negara orang,” ia berargumen pentingnya membasmi kejahatan terorganisasi dan korupsi.

Di samping perang, Calderon juga memprogramkan pengadaan lapangan kerja. Pemerintah memberikan subsidi buat perusahaan yang merekrut tenaga kerja yang baru saja lulus dari sekolah.

Yang kini dicemaskan oleh pendukungnya dan juga AS, siapa pengganti Calderon pada 212 nanti. Kejahatan terorganisasi perdagangan obat bius yang terbangun dalam puluhan tahun tak mungkin dibasmi dalam satu periode masa kerja presiden.

Yang diharapkan, ia terpilih kembali, atau Calderon telah menyiapkan penerusnya yang tak kalah tangguh dengannya. Agar, Perang Calderon berlanjut sampai penegakan hukum terjamin.

Atau, yang tak diharapkan oleh dunia beradab, Mexico tanpa masa depan. (Berlanjut “Perang Calderon II”)

Writer : Ezra Sihite Editor : Bambang Bujono

Dikutip sepenuhnya dari www.beritasatu.com edisi 27 September 2010

Liu Xiaobo, pada awalnya pembantaian di Tiananmen

Me — Mon, 29 Nov 2010 13:50:18 +0000

Penghargaan Nobel Perdamaian 2010 untuk aktivis Cina, Liu Xiaobo, mengingatkan kembali bahwa kita tak bisa lagi sembunyi. Pemerintah Cina boleh marah, dan memprotes, tapi dunia akan menilainya.

Pemerintah Cina sontak bereaksi begitu mengetahui Liu Xiaobo dinominasikan menerima Penghargaan Nobel Perdamaian tahun ini. Juru bicara Departemen Luar Negeri Cina menggertak pemerintah Norwegia dalam surat yang dikirimkan ke Komite Penghargaan Nobel Perdamaian.

saveluxiaobo.wordpress.com

“Kalau panitia jadi memberikan penghargaan Nobel Perdamaian kepada Liu Xiaobo, ini menyimpang dari prinsip Nobel Perdamaian itu sendiri, sebab Liu seorang kriminal dan melakukan pelanggaran Undang-Undang,” kata Mao Zhaoxu, juru bicara itu.

Tapi Jumat 8 Oktober dari Norwegia datang pengumuman, panitia memutuskan bahwa penerima Penghargaan Nobel Perdamaian 2010 adalah Liu Xiabo dari Cina, “yang konsisten memperjuangkan tanpa kekerasan penegakan hak asasi manusia”. Ia menyisihkan lebih dari 200 calon.

Pemerintah Cina pantas panik dan marah. Penghargaan Nobel Perdamaian bukan hanya menampilkan penerimanya untuk mendapat aplaus dari dunia. Juga, memunculkan “musuh” dari sang penerima penghargaan untuk mendapat kecaman dunia.

Itu karena reputasi anggota komite dan penerima penghargaan itu sendiri yang terjaga selama ini, dan Komite Nobel Norwegia yang independen. Mereka berhasil mendefinisikan “perdamaian”, yang selalu disunting tiap tahun, hingga dianggap selalu relevan untuk “perdamaian di segala bidang”.

Lalu, pilihan juri, kata sebuah penilaian, merupakan gabungan antara idealisme dan realisme, gabungan yang muskil.

Singkat kata, Penghargaan Nobel Perdamaian yang pertama kali diberikan pada 1901 ini dianggap sebagai “Penghargaan dunia paling bergengsi bagi para ‘penjaga’ perdamaian,” kata The Oxford Dictionary of Twentieth Century World History.

Tentu, tak dengan sendirinya perdamaian turun ke Bumi begitu seorang penggiat perdamaian diberi penghargaan. Tak dengan sendirinya setelah 10 Desember 2010, ketika penghargaan disampaikan kepada Liu Xiaobo atau yang mewakili, lalu penegakan hak asasi manusia di Cina membaik.

Pada 1994, Yasser Arafat, Shimon Peres, dan Yitzhak Rabin mendapat penghargaan ini. Hingga kini konflik bersenjata, bunuh-membunuh di Tanah Palestina masih saja berlangsung.

Istri Liu dikenai tahanan rumah

Besar kemungkinan, Liu Xiaobo tak bisa hadir dalam upacara di Oslo, 10 Desember nanti, dalam upacara pemberian penghargaan ini. Kalau toh pemerintah Cina mengizinkannya, mungkin Beijing akan bersikap seperti Moskow pada 1958, ketika Boris Pasternak memenangi Penghargaan Nobel Sastra.

Perdana Menteri Khrushchov membolehkan pengarang novel Zhivago ini menerima penghargaan tersebut asal ia tak kembali ke Uni Soviet.Pasternak, semula memang gembira dan menyambut penghargaan tersebut, seperti dinyatakannya dalam surat pertamanya ke panitia Penghargaan Nobel Sastra.

Namun, setelah mendengar reaksi pemerintah Uni Soviet, empat hari kemudian ia menulis surat kedua. Ia menolak dengan sukarela penghargaan itu, karena mempertimbangkan makna penghargaan itu bagi masyarakat tempat ia menjadi bagiannya.

Atas pernyataan Khrushchov, ia menjawab: “Meninggalkan ibu pertiwi bagi saya sama dengan mati. Rusia adalah tanah tempat aku dilahirkan, tempat aku bernapas, dan bekerja.”

Akan halnya Liu Xiaobo, dipenjarakan di Kota Jinzhou, Provinsi Liaoning, 500 kilometer dari Beijing, dikunjungi istrinya pada Jumat 8 Oktober lalu. Ia tentu kini sudah tahu tentang penghargaan Nobel Perdamaian itu.

Akan halnya istrinya, sepulang dari kunjungan, menyatakan bahwa hadiah Nobel Perdamaian akan digunakan menyantuni korban pembantaian di Tiananmen 1989. Langsung, hari itu juga Liu Xia, sang istri, dikenai tahanan rumah.

Ketakutan pemerintah Cina terhadap Liu berlebihan, seperti umumnya pemerintah otoriter di mana pun. Charter 08 yang dilansir pada 9 Desember 2008 hanya ditandatangani oleh 303 penggiat hak asasi manusia, demokrasi, dan para intelektual Cina di negeri lebih dari 1,3 miliar penduduk ini.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia lebih bijaksana daripada pemerintah Cina. Pada 1996 Penghargaan Nobel Perdamaian diterimakan kepada Uskup Carlos Belo dan Ramos Horta, pejuang kemerdekaan Timor Timur. Biar waktu itu pemerintah Indonesia merasa bahwa penguasaan terhadap pulau itu adalah benar, Jakarta tak bereaksi berlebihan.

Oposisi Partai Komunis

Liu ditahan pada 8 Desember, sehari sebelum Charter 08 disebarluaskan. Ia disidangkan pada 23 Desember dan dua hari kemudian divonis 11 tahun penjara karena “memprovokasi masyarakat untuk mensubversi pemerintah”, ditambah dua tahun karena “menyalahgunakan hak berpolitik”.

Semenjak Liu dijebloskan ke bui, berbagai respons muncul mengecam tindakan pemerintah Cina. Mulai dari aktivis, politisi, penulis dan pekerja internasional dari seluruh dunia meminta pemerintah Cina membebaskan Liu dan tahanan politik yang lain.

Yang pertama, sebulan setelah ia dipenjarakan, sekitar 300 penulis bereputasi internasional seperti Salman Rushdie, Margaret Atwood, Ha Jin, dan Jung Chang membuat petisi agar pemerintah membebaskan Liu.

Ketua Hak Asasi Manusia PBB, Navanethem Pilay, mantan hakim tinggi Afrika Selatan, menyatakan bahwa pemenjaraan Liu merupakan kemunduran hak berpolitik di Cina.

Dari Eropa muncul suara Vaclav Havel, mantan presiden Cekoslovakia. Kata Havel, Liu yang konsisten “menyuarakan perlawanan terhadap pemerintah Cina, dan menolak kepentingan ekonomi di atas hak asasi manusia,” sangat layak didukung.

Adalah Vaclav Havel yang mendaftarkan nama Liu menjadi calon penerima Penghargaan Nobel Perdamaian. Havel, seorang seniman-budayawan, pada Januari 1977, jauh sebelum pemerintahan komunis jatuh di Eropa Timur, menyusun manifesto yang dinamakannya Charter 77.

Manifesto itu mengkritik pemerintah Cekoslovakia sebagai gagal menegakkan hak asasi manusia. Havel dan sejumlah aktivis dijebloskan ke penjara sebagai “pengkhianat negara”, “pengkhianat sosialis”.

Kelak, di akhir 1980-an pemerintahan komunis ambruk di Eropa Timur, Cekoslovakia terpecah menjadi Ceko dan Slovakia. Havel dan kawan-kawan berperan menyusun pemerintahan Ceko yang dianggap demokratis, dan ia terpilih sebagai presiden pertamanya.

Charter 77 itulah yang mengilhami Liu Xiaobo. Dan sebagaimana Havel yang lebih berjuang dengan konsep daripada turun ke jalan, begitulah Liu.

Dari penjara Liu mengungkapkan pleidoinya, dengan judul “Kriminalisasi bagi yang Ingin Berbicara”. Ia mengakui beroposisi terhadap Partai Komunis, namun dia tak melakukan subversi.

“Reformasi politik di Cina seharusnya bertahap, damai, teratur, dan interaktif dari pemimpin ke bawahan dan sebaliknya. Reformasi seperti ini akan membawa hasil efektif.

“Saya mengerti prinsip-prinsip dasar perubahan politik. Jika perubahan dilakukan dengan teratur dan terkontrol akan lebih baik dibandingkan dengan kerusuhan. Situasi tenang oleh pemerintahan yang buruk masih lebih baik daripada kekacauan yang anarkis.

“Karena itulah saya menolak kediktatoran dan monopoli. Yang saya lakukan bukan subversif terhadap negara, sebab beroposisi itu bukan berarti melakukan subversi,” tulisnya.

Terlibat demonstrasi Tiananmen

Memang, Liu Xiaobo memperjuangkan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Cina dengan damai. Bertahun-tahun ia berseberangan dengan pemerintah Cina, tak pernah sekalipun melakukan dan memprovokasi tindakan anarkis.

Liu lahir di Kota Changchu pada 1955, dalam keluarga intelektual. Sejak usia 19 tahun, pria ini sudah hidup mandiri dengan bekerja di sebuah perusahaan konstruksi, dan kuliah di Universitas Jilin. Ia melanjutkan pendidikan di Universitas Normal Beijing hingga memperoleh doktor pada 1988

Prestasi akademiknya membawanya menjadi dosen tamu di sejumlah universitas di AS pada 1988-1989. Ketika mahasiswa mulai melakukan demonstrasi menuntut reformasi lebih jauh, reformasi politik, sejak April 1989 setelah Deng Xiaoping melakukan reformasi ekonomi sejak 1978, Liu berniat pulang ke Cina.

Ia berada di Beijing ketika demo mahasiswa makin marak. Konsekuen dengan prinsip perjuangannya yang antikekerasan, Liu Xiabo membujuk mahasiswa agar tak turun ke jalan.

Tapi gerakan tak bisa dihentikan dan sejak awal Juni 1989 ribuan mahasiswa berkemah di Lapangan Tiananmen menuntut perubahan politik dan mengkritik monopoli kekuassan oleh Partai Komunis.

Liu mendukung tuntutan mahasiswa. Namun bersama tiga rekannya, ia membujuk agar mereka beranjak dari Tiananmen. Keempat mereka ini kemudian dikenal sebagai “Empat Ksatria dari Lapangan Tiananmen.”

Pada 4 Juni dinihari Tentara Pembebasan Rakyat membubarkan mahasiswa dengan tank dan panser serta peluru timah. Hingga kini tak jelas berapa korban kekerasan militer Cina ini.

Sejak itu Liu masuk daftar hitam pemerintah Cina. Hingga manifesto Charter 08, sudah empat kali ia masuk penjara. Pertama kali, setelah peristiwa Tiananmen itu. Soalnya, bukannya jera karena penjara, Liu justru makin gencar mengkritik pemerintah Cina yang mengorbankan hak asasi manusia demi perekonomian.

Bebas dari penjara karena Tiananmen, Juni 1991, tahun itu pula ia kembali diadili karena dituduh “menyebarluaskan semangat anti-revolusi” lewat tulisan-tulisannya. Kali ini ia tak terbukti melanggar undang-undang, dan bebas.

Ia kembali masuk penjara pada Mei 1995 dengan tuduhan terlibat gerakan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Karena perilakunya, Liu mendapat remisi, hanya menjalani hukuman enam bulan yang seharusnya setahun.

Lalu pada Oktober 1996, dengan tuduhan “melanggar tatatertib publik”, Liu dihukum menjalani pendidikan ulang di kamp kerja paksa selama tiga tahun. Yang dilakukan Liu waktu itu adalah, dalam sebuah tulisannya ia mengkritik Partai Komunis.

Di bulan-bulan pertama Liu menjalani hukumannya yang ketiga kalinya ini, ia menikahi seorang perempuan bernama Liu Xia, istrinya sampai sekarang.

Pada Mei 1999 Liu bebas dari kamp pendidikan. Sebuah gardu jaga dibangun di dekat tempat ia tinggal. Telepon dan hubungan internetnya disadap.

Karena penyadapan itulah hampir semua aktivitasnya diketahui. Pada 2004 komputer, dokumen, dan surat-surat Liu disita. Ia waktu itu sedang menyiapkan laporan tentang hak asasi manusia di Cina.

Pesanan anggur dan kue-kue di hampir tiap ulang tahun Liu Xia, istrinya, oleh polisi penjaga gardu selalu disita. Liu Xiaobo selalu memprotes tindakan berlebihan ini, dan selalu mendapat jawaban sama: “Ini untuk kepentingan anda sendiri, sekarang banyak bom meledak di mana-mana.”

Pada Januari 2005, ia dikenai tahanan rumah selama dua minggu. Tak jelas alasan penahanan ini. Yang jelas, kala itu Zhao Ziyang meninggal. Mungkin pemerintah Cina khawatir, Liu menyusun gerakan menghormati mantan perdana menteri yang bersimpati pada gerakan mahasiswa di Tiananmen dulu itu.

Penjagaan itu mulai agak longgar pada 2007 lalu, menjelang Cina menjadi tuan rumah Olimpiade 2008.

Pelonggaran inilah rupanya memberi Liu peluang untuk menyusun Charter 08 itu. Dan dijebloskanlah ia ke penjara.

Ini sebuah dilema serius bagi Cina, ketika kemajuan perekonomiannya dipuji seluruh dunia. Yang jelas, Liu Xiaobo dan kawan-kawan seperjuangannya kini tak sendirian. Ia juga menjadi pelajaran bagi seluruh pejuang demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di mana saja, juga di Indonesia.

Writer : Ezra Sihite Editor : Bambang Bujono

Dikutip sepenuhnya dari www.beritasatu.com edisi 11 Oktober 2010

Dan Cicak pun Merangkul Buaya

Me — Mon, 29 Nov 2010 13:40:57 +0000

Cara Hong Kong membersihkan korupsi, sasaran pokok dan pertama: kepolisian. Dan sukses.

Adakah cara efektif membersihkan kepolisian dari korupsi? Tengoklah Hong Kong.

hkcinemagig.com

Ketika kepulauan ini jatuh ke tangan Inggris, awal 1840-an, korupsi sudah sistemik. Inilah warisan dari Cina, sudah dianggap lazim pejabat-pejabat kerajaan hidup dari memeras rakyat. Ketika itu, pemerintah Inggris pun tak bisa melakukan apa pun.

Bertrand de Speville, mantan ketua Komisi Independen Anti-Korupsi, mencatat bahwa korupsi di Hong Kong berkembang tanpa kendali sebelum lembaga yang dipimpinnya

dibentuk.

Salah satu yang memarakkan korupsi, hampir tiap hari ada imigran dari Cina ke Hong Kong. Dan tentu saja mereka ingin mudah diterima di Hong Kong dan karena itu suap adalah bagian tak terpisahkan dari imigrasi tersebut.

Baru seusai Perang Dunia II, Inggris memikirkan korupsi di salah satu koloninya ini. Dan sebelum sampai ke ICAC, proses itu panjang, berliku, malah sempat muncul fenomena cicak dan buaya.

Langkah pertama Inggris, membikin undang-undang anti-korupsi, pada 1948. Untuk menjamin penegakan Prevention of Corruption Ordinance, demikian undang-undang ini disebut, dibentuk biro khusus antikorupsi.

Biro tersebut berada di bawah departemen investigasi kriminal kepolisian Hong Kong. Ternyata biro khusus ini jalan di tempat. Hambatannya jelas. Bagaimana bisa polisi yang korup mengusut korupsi di berbagai lembaga termasuk kepolisian sendiri?

Maka, untuk memberi wewenang lebih besar, biro khusus dilepaskan dari departemen kriminal, tapi tetap berada dalam kepolisian. Hasilnya, hampir tak ada bedanya.

Dalam setahun, biro ini pernah hanya mengusut dua kasus, dan paling banyak 20 kasus. Bagaimana bisa begitu? Kata seorang polisi, korupsi di Hong Kong ibarat sebuah bus. “Sebagian besar orang naik bus itu, yang lain berlari mengikuti bus, sisanya, sedikit sekali, yang berani berdiri di depan bus,” katanya.

Pemerintah Koloni Inggris berpikir keras. Dikirimlah tim untuk melakukan studi banding ke Singapura, pada 1968. Singapura kala itu sudah dikabarkan sukses memberantas korupsi. CPIB, Biro Investigasi Kasus Korupsi, sudah dibentuk pada 1952.

Hasilnya, tim yakin bahwa lembaga antikorupsi mesti independen. Personil boleh dari kepolisian, namun lembaga harus tak ada kaitan sama sekali dengan lembaga tersebut. Inilah studi banding sebenarnya, bukan studi banding ala DPR kita.

Antara SBY dan Gubernur HK

Apa lacur, kepolisian Hong Kong, Royal Hong Kong Police Force namanya, menolak keras ide tersebut. Apa pun alasannya, kepolisian tak bisa menerima pengusutan dari luar.

Bagaimana orang di luar kepolisian tahu seluk-beluk kepolisian, kata polisi. Bagaimana polisi bisa mengusut sesama polisi, apalagi kalau yang diusut lebih tinggi pangkatnya, kata administrator Inggris.

Debat tak menemukan solusi. Yang dicapai, kompromi. Pertama, nama biro khusus diganti menjadi Anti-Corruption Office, Kantor Anti-Korupsi. Kedua, Jumlah tenaga ditambah.

Ketiga, lembaga dengan nama baru tapi bersemangat lama ini, diresmikan pada 1971, diberi waktu tiga tahun untuk membuktikan kinerjanya.

Namun sebuah kasus korupsi pada 1973, melibatkan seorang polisi, membawa berkah dibentuknya lembaga antikorupsi independen itu.

Inspektur Polisi Peter Fitzroy Godber, pernah menjadi kepala di kepolisian polisi Wanchai, memiliki kekayaan yang mencurigakan. Rekening banknya pernah mencapai HK $ 4,3 juta atau sekitar Rp 150 juta (kurs waktu itu).

Jumlah tersebut setara dengan tiga kali besar gaji seorang inspektur polisi dalam waktu sekitar 20 tahun. Segera Divisi Investigasi kepolisian meminta Godber yang sudah dimutasikan ke kantor polisi di Bandara Kai Tak, menjelaskan asal kekayaannya itu.

Mungkin karena kebetulan Godber bertugas di bandara, tiba-tiba saja, 8 Juni 1973, ia raib pulang ke negerinya, Inggris, dan kemudian tinggal di Australia.

Masyarakat Hong Kong marah — seperti belum lama lalu di Indonesia, muncul gerakan massa di FaceBook untuk Bibit-Chandra — mereka turun ke jalan. Kepercayaan masyarakat pada polisi mencapai titik nadir.

Gubernur Hong Kong membentuk komisi pencari fakta, untuk mencari siapa saja yang membantu pelarian Godber. Tapi ini tak membuat kemarahan massa mereda.

Maka — seperti Presiden SBY yang membentuk Tim 8 untuk kasus Bibit-Chandra—Gubernur Sir Murray MacLehose, demi menenangkan massa dan dengan wewenang yang dimilikinya, membentuk lembaga antikorupsi independen, ICAC tadi, pada 15 Februari 1974.

Tugas pertama ICAC menangkap Inspektur Godber. Sukses. Pada 24 April 1974 Godber ditangkap London, diekstradisikan ke Hong Kong, diadili dan dihukum empat tahun penjara. Harta Godber yang disita, tinggal sekitar HK $ 25.000 atau kurang dari 1% jumlah aslinya.

Cicak merangkul buaya

Gebrakan ICAC di tahun pertama sungguh mengesankan. Pimpinan ICAC yang waktu itu didominasi orang Inggris, dalam waktu tiga bulan mengungkapkan korupsi 26 perwira tinggi polisi. Sebagian perwira itu diminta mundur atau dipensiunkan dini, yang lain masuk pengadilan.

Tentu Kepolisian “berang” melihat sepak terjang ICAC, makhluk baru yang memiliki kekuatan super, mengacak-acak lembaga yang lebih besar, Royal Hong Kong Police Force.

Tapi Gubernur Hong Kong dan pemerintah Inggris yang menopang lembaga ini tak gentar, mendorong ICAC maju terus. Maka terjadilah ketegangan antara polisi dan ICAC, mirip kasus buaya dan cicak di Indonesia.

Bedanya, ICAC didukung penuh oleh gubernur Hong Kong dan pemerintah Inggris. Namun wewenang itu tak digunakan ICAC melakukan konfrontasi dengan polisi, justru sebaliknya.

Ihwal cicak merangkul baya tu dikisahkan oleh Raymond H.C Wong, komisioner ICAC periode 2003-2006, dalam konferensi antikorupsi bertema “Polisinya Polisi: Sebuah Tantangan”, di Irlandia Utara, November 2003.

Pertama-tama, kata Wong, ICAC harus memberikan bukti mempunyai nyali dan kemampuan mengungkap kasus-kasus korupsi. Dan ini memang sudah terbukti sejak awal ICAC beroperasi.

Itu, selain kemampuan personil ICAC, juga karena wewenang yang dimiliki. Berdasarkan undang-undang, ICAC berhak menahan, melakukan penyidikan awal, menyita dokumen, mengetahui rekening bank mereka yang disidik, dan menyita aset tersangka.

Maka pada tahun pertama kerja, seperti sudah disinggung, 26 perwira diusut terkait dengan memberikan perlindungan pada bisnis ilegal. Dan sejak itu, justru kepolisian mempersulit kerja sama, melakukan berbagai hambatan penyidikan, hampir tiap hari, tutur Wong dalam konferensi itu.

Dan kemudian ICAC membikin program pertemuan dengan para petinggi kepolisian secara berkala. Banyak hal dibicarakan dalam pertemuan ini.

Antara lain, tukar-menukar pengalaman dan informasi, mendiskusikan kasus terakhir, dan mencari cara komunikasi yang saling menguntungkan antara ICAV dan kepolisian. Dari pertemuan ini disepakati diadakan program peningkatan pemahaman polisi tentang korupsi.

Peserta latihan, dari berbagai level, dari pejabat hingga petugas junior yang baru direkrut. Dalam tiga tahun, sudah lebih dari setengah jumlah polisi mendapat latihan dari ICAC.

Perubahan kultur polisi Hong Kong mulai terasa pada 1982. Polisi mulai konsisten menyidik sekitar 50 kasus per tahun. Ketika inilah ICAC memperkenalkan program yang disebut zero tolerance, tanpa toleransi [untuk koruptor].

Memasuki abad ke-21, menurut ICAC, polisi Hong Kong telah menjadi tuan rumah pemberantasan korupsi di Hong Kong. Di awal 2000, keluhan masyarakat terhadap polisi tinggal 12%, menurun dari 45% pada 1970-an.

Pada 2003, sebuah survei menyimpulkan, kepolisian sebagai salah satu lembaga paling tepercaya di antara enam institusi sosial-politik termasuk DPR dan media massa.

Indeks persepsi korupsi Hong Kong pun meningkat. Pada 1995 skor Hong Kong 7,12. Pada 2009, angka itu menjadi 8,2 dan Hong Kong pada peringkat ke-12 dari 180 negara. Bandingkan dengan Indonesia yang dari 1995, skornya tak beranjak dari 2.

Kisah polisi Hong Kong dan korupsi pun masuk dunia perfilman. Pada 2009, sutradara Hong Kong, Wong Jing, membuat film tentang polisi Hong Kong yang korup. Judul film itu, I Corrupt All Cops.

Singkatan judul film ini sama dengan ICAC, Komisi Independen Anti-korupsi. Mengherankan bahwa film ini belum diputar di Jakarta, ibu kota negara yang sedang gencar melawan korupsi.

Film ini berkisah tentang seorang kepala polisi, Lak, diperankan oleh Tony Leung. Berbagai penyelewengan dilakukan Lak, dan dengan cara itu Wong Jing mengungkapkan sisi gelap kepolisian Hong Kong, yang kerap terlibat konspirasi dengan pelaku kejahatan.

Tentu saja ada tokoh ICAC dalam film ini, yang oleh Lak dan rekan-rekannya dijadikan sasaran tembak.

Kunci sukses ICAC

Menurut Wong yang berceramah dalam konferensi di Irlandia Utara, November 2003, ada tiga kunci pokok yang membuat ICAC berhasil membersihkan polisi, dan dengan demikian Hong Kong seluruhnya, dari korupsi.

Pertama, dukungan penguasa yang 100%. Kedua, undang-undang yang mendukung. Ketiga, keberanian dan kebersihan personil ICAC.

Dari modal itu, ICAC sendiri menyusun program yang juga terdiri dari tiga hal. Yakni, tindakan tanpa pandang bulu; program bantuan memberantas korupsi untuk instansi-instansi pemerintah; dan komunikasi massa, menyebarluaskan pentingnya memberantas korupsi dan meraih dukungan publik.

Kalau akan ada studi banding tentang korupsi dan etika, dari pihak mana pun –KPK, Kejaksaan Agung, Kementerian Kehakiman, atau DPR –mungkin ICAC adalah pilihan yang baik, bukan ke Yunani.

Writer : Ezra Sihite Editor : Bambang Bujono

Dikutip sepenuhnya dari www.beritasatu.com edisi 26 Oktober 2010

Untung Ada PSC

Me — Mon, 29 Nov 2010 13:33:34 +0000

KPK-nya Afrika Selatan tak bisa seenaknya bekerja. Ada PSC yang menilai.

Pemberantasan korupsi di Indonesia tak buruk amat, dibandingkan dengan pemberantasan korupsi di Afrika Selatan.

wikimeida.org

Indonesia Corruption Watch menilai, pengusutan beberapa dugaan kasus korupsi di Indonesia hanya jalan di tempat. Di Af-Sel, dua pertiga dugaan korupsi yang dilaporkan tak ada kabar beritanya.

Padahal skor indeks persepsi korupsi Indonesia hanya 2,8, sedangkan Af-Sel 4,5 untuk tahun 2010 ini. Apa yang terjadi?

Di Af-Sel, kontrol kinerja pemberantasan korupsi dijamin oleh UUD, yang salah satu pasalnya mengharuskan pemerintah membentuk lembaga independen yang bukan saja mengevaluasi pemberantasan korupsi, melainkan pelayanan publik secara keseluruhan .

Lembaga itu, Public Service Commission (PSC), meski tak mempunyai wewenang menindak aparat pemerintah maupun lembaga anti-korupsi, pengaruh PSC terlihat.

Tapi, tampaknya, justru karena tak memiliki wewenang tersebut penilaian PSC dianggap objektif. Secara tak langsung, hasil kerja PSC dalam “mengawasi” pelayanan pemerintah terhadap publik terlihat dari kenaikan pendapatan nasional Af-Sel.

Ketika PSC dibentuk, 1996, pendapatan nasional Af-Sel sekitar US 243,609 miliar. Setelah itu pendapatan nasional negara ini tak pernah turun.

Ketika dibentuk lembaga anti-korupsi, Forum Anti-Korupsi Nasional, pada 2001, angka itu sudah sekitar US 290 miliar dollar. Tiga tahun kemudian, ketika Forum membukahotline, pendapatan nasional sudah lebih dari US 360 miliar dollar.

Sejak itu, setelah ada PSC dan Forum Anti-Korupsi beserta hotlinenya, kenaikan pendapatan nasional yang semula di bawah 15%, menjadi di atas 15%. Pada 2010, Af-Sel pun sukses menyelenggarakan acara akbar internasional: Piala Dunia.

Secara langsung, hasil penilaian PSC terlihat dari tak hentinya pengawasan pada aparat pemerintah. Bulan Oktober lalu misalnya, 54 polisi dipecat oleh Menteri Kepolisian Nathi Mthethwa.

100 laporan per bulan

Di negeri Nelson Mandela ini laporan dugaan korupsi mengalir hampir tanpa henti setelah dibuka hotline Forum Anti-Korupsi. Pukul rata 100 laporan per bulan atau tiga sampai empat laporan per hari masuk.

Kepedulian pemerintah di Pretoria (tempat para eksekutif pusat bekerja) inilah agaknya yang mengangkat skor indeks persepsi korupsi Af-Sel ke angka 4,9 pada 2008 dari 4,5 pada 2005.

Lalu mengapa angka tersebut kembali menjadi 4,5 pada tahun ini, setelah di tahun sebelumnya juga turun, hanya 4,7?

Rupanya jumlah kasus korupsi dibandingkan dengan kemampuan Forum Anti-Korupsi, tak sebanding. Laporan Public Service Commision (PSC) – lembaga pemantau layanan publik yang lingkup kerjanya termasuk memantau kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi – menyimpulkan hal itu.

PSC melaporkan, sekitar dua pertiga jumlah dugaan korupsi yang masuk sejak dibukahotline Forum Anti-Korupsi, tak jelas nasibnya. Hanya sepertiga, atau 2.717 dari 7.529 laporan, yang ditindaklanjuti.

Paling parah terjadi tahun lalu, 2009. Dari 1.430 laporan yang masuk, hanya 150, kurang dari 10%, yang disidik.

PSC juga melaporkan penanganan laporan yang masuk ke hotline kepresidenan. Inilahhotline yang baru dibuka tahun lalu, persisnya 14 September 2009.

Hotline kepresidenan terdiri dari sejumlah nomor, dari pemerintah daerah sampai departemen di pusat. Hotline ini tak hanya khusus menerima laporan dugaan korupsi, melainkan segala hal yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Pun, dari hotline kepresidenan ini PSC menyimpulkan hal yang sama: sebagian besar laporan tak ada kabar beritanya. Hanya sekitar 17% kasus di daerah dan 39% kasus nasional ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Yang masuk ke hotline kepresidenan bukan hanya kasus, melainkan juga pejabat. Total, sampai September 2010, lebih dari 1.200 pejabat pusat dan daerah dicurigai korup.

Angka itu mengejutkan Ralph Mgjima, ketua PSC. Menurut dia seharusnya itu tak terjadi. Undang-undang dan peraturan sudah bagus. Jadi, tampaknya penerapannya yang bermasalah.

PSC menemukan, antara lain, koordinasi antar-departemen tak berjalan. Laporan keuangan satu departemen dan departemen lain bisa berbeda padahal itu laporan untuk proyek yang sama.

Tapi tidak selalu amburadulnya laporan keuangan karena pejabat korup, kata Mgijima pula. Ada laporan buruk karena pejabat terkait kemampuannya di bawah standar. Ada pula laporan yang sangat rapi, sekilas masuk akal, namun setelah diperiksa ternyata “dirias” di sana-sini.

Itu sebabnya PSC mengusulkan peningkatan kemampuan pejabat, dan perbaikan dalam seleksi penerimaan pegawai negeri.

Inilah kelebihan Af-Sel dibandingkan dengan Indonesia: adanya PSC yang independen dan bisa dipercaya dalam menilai kinerja Forum Anti-Korupsi dan pemerintah.

Dengan begitu KPK-nya Af-Sel tersebut, juga pemerintahnya, mempunyai tolok ukur untuk selalu memperbaiki kinerjanya. (Dari berbagai sumber)

Writer : Bambang Bujono

Pada Mulanya Adalah Korupsi

Alkisah pemerintah Inggris pusing kepala karena korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berlangsung di negeri-negeri koloninya. Ketika itulah seorang pejabat bernama Sir Charles Edward Trevelya (1879-1886) yang ditugasi di India menciptakan sistem anti-korupsi.

Kesetiaan, kejujuran, dan kepiawaian Sir Trevelya sampai membawanya dipercaya sebagai gubernur Madras, India. Ia dianggap sukses” membersihkan” pemerintahan Inggris di negeri-negeri koloni.

Setahun sebelum Trevelya meninggal, ide-idenya dalam menyelenggarakan pemerintahan bebas KKN diadopsi pemerintah Inggris. Dibentuk British Civil Service Commission pada 1885 di negeri-negeri koloni Inggris kala itu: India, Nigeria, Zimbabwe, Zambia dan Namibia.

Adalah Afrika Selatan, yang menjadi republik merdeka pada 31 Mei 1961, dan tentu saja mencoba membentuk model pemerintahan sendiri, “melupakan” British Civil Service Commission.

Pemerintah negara “baru” ini “melupakan” ihwal memberantas KKN, karena sibuk dengan politik apartheid, pembedaan warna kulit.

Baru ketika politik apartheid dibubarkan pada awal 1990 berkata perjuangan panjang para aktivis anti-apartheid, dan seorang tokoh penting anti-apartheid, Nelson Mandela dibebaskan dari penjara, pemerintah Afrika Selatan berbenah, termasuk dalam memberantas KKN.

Pemilihan presiden langsung pun diselenggarakan, dan Mandela terpilih untuk masa lima tahun (1994-1995). UUD baru yang anti-apartheid dibuat, dan pada pasal 1995 dan 19996 dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik perlu ada lembaga penilai pelayanan publik.

Demikianlah, pada tahun itu juga pemerintahan Mandela membentuk PSC, Public Service Commision. Tugas lembaga ini, menyelidiki, mengawasi dan mengevaluasi pelayanan publik oleh birokrasi. Ketua PSC kini, Ralph Mgijima.

Fokus kerja PSC, mengevaluasi laporan keuangan 35 departemen dan 110 pemerintah provinsi. Jika terdapat kejanggalan, PSC meneruskannya ke penegak hukum sesuai masalahnya.

Berbeda dengan negara-negara lain yang lembaga antikorupsinya satu dan terpusat, Af-Sel mempunyai beberapa lembaga anti-korupsi. Yang terstruktur dalam pemerintahan adalah kepolisian dan kejaksaan.

Lalu ada SIU (Special Investigation Unit) yang dibentuk bersama oleh presiden dan parlemen. Anggaran SIU dari departemen hukum.

Kemudian ada juga ACCC (Anti-Corruption Coordinating Committee), lembaga bentukan kabinet yang tugas utamanya menggalang kerjasama antar-departemen dalam memberantas KKN.

Di samping itu, tiap pemerintahan daerah juga mempunyai lembaga antikorupsi sendiri. Dan pada 15 Juni 2001, pemerintah membentuk National Anti-Corruption Forum yang lebih luas jangkauannya: pemerintah dan perusahaan swasta. Juga, Forum ini bertugas mengkampanyekan semangat antikorupsi di masyarakat.

Banyaknya lembaga antikorupsi ini dimungkinkan, agaknya karena ada PSC itu tadi.

Jadi, PSC yang bertanggung jawab ke parlemen, tak hanya menilai kerja lembaga-lembaga antikorupsi dan pemerintah, juga kebijakan pemerintah menggunakan uang rakyat.

Misalnya, tahun ini PSC menilai bahwa banyak pengeluaran sektor publik yang tak efektif hasilnya. Alokasi anggaran yang kurang jelas tujuannya pada tahun lalu hanya sekitar 2,8 juta rand. Tahun ini, 35,2 juta rand.

Kemudian, menurut laporan PSC, salah satu hambatan pemberantasan korupsi adalah ketika kasus mulai diendus, ada satu atau lebih pejabat mengundurkan diri. Ini membuat penyidikan sulit menemukan bukti.

Masalahnya, adakah PSC — yang tak mempunyai wewenang “memaksa” lembaga mana pun– didengarkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga antikorupsi?

Tak mudah menjawab masalah ini. Yang jelas, PSC merupakan lembaga yang diamanatkan oleh UUD. Jadi, lembaga ini niscaya harus ada. Kedua, justru dengan tak mempunyai wewenang itu, ketidakberpihakannya terjamin.

Dengan demikian, PSC bisa dilihat sebagai pembawa “suara moral”, mewakili masyarakat. Berhasil atau tidaknya PSC, antara lain ditentukan oleh “kualitas” masyarakatnya.

Lain daripada itu laporan PSC juga bisa menjadi arsip yang menyimpan jejak rekam birokrasi serta lembaga antikorupsi. Arsip ini menjadi catatan berharga bila pemerintah dan lembaga antikorupsi membenahi organisasi dan cara kerjanya.

Yang jelas, Afrika Selatan termasuk negara yang dijadikan contoh oleh negara lain dalam memberantas KKN. Sekadar contoh, Korea Selatan dan Brazil antara lain belajar dari Afrika Selatan dalam memberantas korupsi.

Ketika Brazil menjadi penyelenggara Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, 2005, satu tim ditugasi belajar ke Afrika Selatan tentang pemberantasan korupsi.

Korea Selatan bisa dianggap sukses. Selain organisasi dan penanganan kasus korupsi yang andal, mungkin yang terpenting di Korea Selatan adalah tumbuhnya rasa malu melakukan korupsi dalam jajaran birokrasi .

Tampaknya Indonesia pun perlu belajar ke Af-Sel, apalagi menurut survei Lembaga Survei Indonesia, pemberantasan korupsi di Indonesia setengah hati.

Writer : Ezra Sihite Editor : Bambang Bujono

Dikutip sepenuhnya dari www.beritasatu.com edisi 8 November 2010

Jepang, dari Korupsi ke Korupsi

Me — Mon, 29 Nov 2010 13:21:27 +0000

Selangkah demi selangkah Jepang mengalahkan korupsi, termasuk di kepolisian yang semula tak hendak dicampuri institusi lain.

Jepang dan korupsi merupakan hal yang unik. Menurut skor indeks persepsi korupsi Internasional Transparansi, sejak 1998 boleh dikata skor Jepang terus naik.

Pada 1998 skor itu 5,8. Pada 2000 menjadi 6,4. Pada 2004 skor IPK Jepang memasuki angka 7, dan pada 2010 sekarang ini skor itu 7,8 (Indonesia 2,8).

Negeri Matahari Terbit ini memang tergolong negara maju; produksi per orang pada 2006, misalnya, lebih dari US$ 34 ribu, tertinggi di Asia (Singapura US$ 30 ribu, Taiwan US$ 23 ribu, Korea Selatan US$ 18 ribu, Malaysia US$ 5.700, Indonesia US$ 1.600). Sebagai perbandingan, produksi per orang AS, US$ 44 ribu.

Padahal Jepang pernah menjadi berita internasional karena skandal suap. Tak tanggung-tanggung skandal itu melibatkan seorang mantan perdana menteri, Kakuei Tanaka, yang menjabat pada 1972-1974. Itulah “Skandal Lockheed”.

Tanaka dan Lockheed

Sebelum Skandal Lockheed terkuak, pada 1974 Tanaka mengundurkan diri karena skandal seks. Media Jepang membeberkan hubungannya dengan seorang bendahara.

Dua tahun setelah Tanaka mengundurkan diri, pada 1976 skandal suap itu terkuak. Seorang eksekutif Lockheed, perusahaan pesawat jet Amerika, mengaku di depan Kongres AS soal suap ini.

Kata dia, ia sukses menjual produknya karena menyuap sejumlah pejabat tinggi di negara calon pembeli.

Kontan Jepang ribut. Media massa kembali membeberkan kebijakan di masa Tanaka: keharusan perusahaan penerbangan Jepang menggunakan pesawat jet Lockheed.

Kejaksaan segera melakukan pengusutan, 16 pejabat tinggi menjadi tersangka, termasuk Tanaka. Proses hukum, dari penyidikan sampai pengadilan, cukup lama.

Baru pada 1985 Tanaka dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Ia mengajukan banding, dan sampai ia meninggal pada 1993, setelah terkena stroke di awal 1990, belum juga ada keputusan banding dari Mahkamah Agung.

Takeshita dan Recruits

Sehabis Lockheed, muncul skandal insider trading saham perusahaan Recruits, menjelang akhir 1980-an. Sesungguhnya skandal ini hanya melibatkan sejumlah pejabat partai berkuasa, Partai Demokratik Liberal.

Tapi Takeshita Noboru, perdana menteri dari partai tersebut mengundurkan diri pada 1989, sebagai tanda bahwa ia menarik tanggung jawab semua pejabat partainya kepada dirinya. Sebelas anggota parlemen dari partainya diusut, seorang staf Takeshita bunuh diri.

Pengusutan skandal Recruits makan waktu 13 tahun, lebih dari 320 dengar-pendapat dilakukan sebelum para tersangka diajukan ke pengadilan. Takeshita tak tersentuh, konon tetap menjadi king maker di partainya sampai meninggal pada Juni 2000.

Shinzo dan Menterinya

Skandal korupsi terheboh mungkin pada masa Perdana Menteri Abe Shinzo (2006-2007). Sejumlah pejabat di masa ini melakukan hal-hal yang mengundang kritik.

Dari ulah yang tak ada hubungan dengan politik (seorang petinggi pajak memanfaatkan perumahan pemerintah untuk foya-foya; menteri kesehatan menjuluki perempuan sebagai “mesin pembuat bayi”)hingga yang serius (menteri pertahanan mengomentari pemboman AS di Irak sebagai tak terelakkan dan sah).

Lalu Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Totshikatsu Matsuoka yang gantung diri di sebuah hotel. Sedianya parlemen akan menginterogasi menteri ini sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan kementerian.

Sehari sesudah Matsuoka gantung diri, seorang direktur Japan Green Resources, Shinichi Yamazaki, terjun dari lantai 10 apartemen.

Japan Green diduga menyogok para politisi, termasuk Matsuoka, untuk melicinkan nasionalisasi perusahaan itu. Nasionalisasi itu sendiri merupakan akal bulus agar utang perusahaan ditanggung pemerintah.

Kasus bunuh diri Matsuoka adalah kasus pertama seorang menteri bunuh diri sejak Perang Dunia II. Yang biasa terjadi, yang bunuh diri adalah pejabat setingkat direktur atau direktur utama.

Konon, bunuh diri para direktur bukan hanya untuk menebus malu diri dan keluarga, melainkan juga untuk menutupi kasus agar tak merembet ke bos, yakni Pak Menteri.

Kimiko Manes penulis Culture Shock in Mind, menulis di koran Yomiuri. “Kalau seorang karyawan atau atasan melanggar hukum, seluruh kantor menjadi susah,””tulis Manes.

“Sulit bagi seorang Jepang untuk mengatakan hal yang membuat organisasinya kehilangan muka,” kata Manes selanjutnya. Mereka memilih diam, terlibat atau tidak dalam pelanggaran hukum itu.

Semangat Samurai

Sikap itu bukan terutama untuk membela diri, kata Manes, melainkan untuk memutus pengusutan ke atasan mereka. Dan bila perlu, itu tadi, bunuh diri.

Menurut Kimiko Manes pula hal ini menurun dari semangat para samurai di masa silam. “Para samurai diharapkan menjaga ‘pikiran murni’ dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka dengan sangat tinggi.”

Untuk itu, nyawa adalah taruhannya. Lebih baik berkalang tanah daripada mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan.

Maka jarang sekali ada “peniup peluit” di Jepang. Namun ini bukan semangat “right or wrong my group“. Ini karena “etika” menjaga kepercayaan tadi.

Apa akibatnya, di negeri yang hadiah kecil-kecilan hampir menjadi kebiasaan sehari-hari? Hadiah untuk pak atau bu dokter yang menyembuhkan anak, hadiah untuk guru yang penuh perhatian, hadiah untuk bos di hari ulang tahun dan seterusnya?

Kata seorang pengusaha Amerika, “Sedikit pelumas diperlukan di Jepang, untuk melancarkan urusan di birokrasi.”

Dan persoalan menjadi berbeda ketika kebiasaan ini pun dipelihara di kepolisian.

Korupsi di Kepolisian

Menurut sebuah makalah yang ditulis pada 2001 tentang birokrasi di Jepang, kritik atau koreksi, laporan dugaan pelanggaran hukum termasuk dugaan korupsi melibatkan polisi umumnya membentur tembok dan hilang.

Ada dua “metode” untuk melenyapkannya. Pertama, “gerakan tutup mulut”. Laporan hanya tidur di kotak arsip, dan penerima laporan tak akan membicarakannya dengan siapa pun.

Pihak pelapor, warga masyarakat, akan didekati dengan cara apa pun untuk tak melanjutkan laporannya, dan melupakannya.

Akio Kuroki, mantan perwira di kepolisian Tokyo menyatakan, polisi, siapa pun dia, berani membawa laporan itu ke luar dari “kelas”, ia akan terganggu karirnya seumur hidup.

Bila jalan pertama gagal, ditempuh jalan kedua, “tebang pilih” atau “mengorbankan” yang memang sulit dipertahankan.

Jadinya, memang akan ada dua atau tiga polisi dipecat, diadili, dihukum, namun institusi tak tersentuh: tak ada perubahan organisasi, tak ada peraturan baru.

Semuanya berjalan seperti hari kemarin, termasuk bahwa perkara yang melibatkan polisi hanya bisa diusut oleh polisi, instansi di luar polisi dilarang ambil bagian.

Jadinya, kata David Johnson yang menulis makalah yang dikutip ini, semua orang takut pada polisi, tapi polisi tak takut pada siapa pun.

Baru pada 2000 terjadi sesuatu. Adalah reformasi birokrasi di Jepang yang dipelopori oleh PM Nakasone Yasuhiro (1982-1987). Yasuhiro membentuk badan koordinasi dan manajemen pada 1984.

Badan yang langsung bertanggung jawab kepada PM itu bertugas memperbaiki organisasi dan manajemen kantor perdana menteri, agar PM bisa berfungsi sebaik-baiknya.

Jadi, badan koordinasi dan manajemen itu pun perlu menunggu 16 tahun sebelum bisa masuk ke organisasi kepolisian. Pada 2000, ketika skandal korupsi di kepolisian makin sering terdengar, badan ini pun tak bisa lagi hanya menonton.

Badan ini segera melakukan pemeriksaan dan kemudian memerintahkan agar kepolisian memperbaiki managemen dan membuat laporan yang masuk akal.

Pada tahun berikutnya, 2001, sebuah undang-undang kebebasan informasi disahkan. Kepolisian pun terikat oleh undang-undang ini. Para pengamat kepolisian Jepang, ketika itu, pesimistis bahwa kepolisian rela mereformasi diri.

Sejauh publikasi yang bisa diakses, belum ada penilaian baru terhadap kepolisian Jepang sesudah gebrakan badan koordinasi dan managemen, serta disahkannya undang-undang kebebasan informasi.

Pelajaran untuk Indonesia?

Kita hanya bisa menduga, bunuh dirinya menteri pertanian di masa PM Shinzo Abe misalnya, bunuh diri pejabat setingkat menteri pertama sejak Perang Dunia II, bisa dianggap secara langsung juga didorong oleh kepolisian yang sudah berubah.

Bagaimana pun prestasi Jepang berada di depan Indonesia. Tentang pejabat setingkat menteri dan perdana menteri yang berani mengundurkan diri, dan kepolisian yang akhirnya tersentuh juga oleh reformasi.

Dalam kepolisian, kasus Jepang relevan dengan Indonesia. Dari soal rekening perwira polisi yang mencurigakan sampai kasus Gayus Tambunan, tampaknya yang terjadi sesuai dengan “metode” kedua polisi Jepang merahasiakan kebobrokan.

Yakni, mengorbankan beberapa personal sambil melindungi agar institusi tak tersentuh, untuk kemudian semuanya berjalan seperti hari kemarin

Soal Gayus Tambunan misalnya. Kalau pengusutan hanya untuk membongkar siapa bertanggung jawab atas pikniknya Gayus ke Bali, ini soal kecil. Ini hanya akan “mengorbankan” sejumlah personil, tak meyentuh institusi kepolisian.

Padahal, niat kita semua, menghabisi mafia pajak dan penegakan hukum. Bukan menjerat satu-dua polisi, satu-dua jaksa dan hakim, satu-dua pegawai pajak.

Gayus tampak lucu dengan rambut palsu dan kacamata. Di balik kelucuan itu adalah masalah serius, kita akan berjaya atau sebaliknya..

Writer : Ezra Sihite Editor:Bambang Bujono

Dikutip sepenuhnya www.beritasatu.com edisi 16 November 2010

Petualangan Menelusuri Masa Lalu

Me — Wed, 12 May 2010 09:08:45 +0000

Daniels berkesimpulan para dokter itu belajar dari Nazi.

Ashecliff e Mental Hospital. Dari namanya, memang menunjukkan ini adalah rumah sakit jiwa. Namun, pasien yang dirawat di sini bukan pasien sembarangan. Mereka adalah para bromocorah kelas kakap yang mengalami gangguan jiwa. “Dosa” mereka macammacam, tapi sebagian besar umumnya pembunuh. Suatu hari datanglah Teddy Daniels (Leonardo Di Caprio).

Dia merasa begitu tertantang menyelesaikan kasus di rumah sakit yang letaknya di pulau terpencil ini. Bersama rekannya, Chuck Aule (Mark Ruff alo), Daniels mencoba memecahkan kasus hilangnya Rachel Solando (Emily Mortimer), salah satu pasien yang divonis lantaran membunuh ketiga anaknya. Tugas ini ternyata tak mudah. Apalagi para sipir dan kepala rumah sakit, Dr Cawley (Ben Kingsley) tak kooperatif. Cawley bahkan terkesan melindungi Sheehan, seorang dokter utama yang diberikan izin berlibur saat Solando hilang.

Selain itu, dia juga membatasi tugas Daniels sebagai agen federal. Daniels hanya diperbolehkan mengunjungi beberapa bangsal serta dilarang memasuki sebuah menara suar. Inilah yang membuat Daniels curiga. Tapi sayangnya, agen federal yang temperamental dan cenderung mengalami ketidakstabilan emosi tersebut, malah putus asa dan kemudian ingin segera meninggalkan pulau. Namun mimpi dan bayang-bayang almarhumah istrinya, membuat dia bertahan.

Ditambah lagi di pulau sedang dilanda badai dan tak ada kapal ferry yang datang menjemput. Dalam penyelidikan, bukannya makin menambah bukti dan jejak hilangnya Solando, Daniels justru menemukan hipotesa lain bahwa Ashecliff e, adalah sebuah rumah sakit yang sengaja menjadi tempat bedah otak para narapidana. Dengan begitu mereka bisa dikontrol oleh para ilmuwan dan dokter di dalamnya.

Daniels berkesimpulan, para dokter itu belajar dari Nazi dan sudah begitu banyak orang yang mereka jadikan korban eksperimen. Mereka bisa membuat yang waras seakan-akan gila dan mengontrol orang lain melalui pembedahan otak. Itu semua dilakukan di menara suar.

Sialnya, Daniels makin hari malah merasa tidak sehat dengan rasa sakit yang sering bagai menghantam kepalanya. Dia kerap berhalusinasi bahwa sang pembunuh istrinya berada di bangsal C, bangsal yang diperuntukkan bagi penjahat gila yang sangat berbahaya. Singkat cerita, suatu hari, Solando akhirnya ditemukan. Tapi Daniels belum puas. Dalam perjalanan ke menara suar, Chuck bahkan dilihatnya terjatuh ke bawah tebing laut yang curam dan saat menuruni tebing, ternyata tubuhnya hilang.

Alih-alih menyelamatkan rekannya itu, Daniels malah bertemu seorang p e r empuan yang mengaku sebagai Solando yang sebenarnya di sebuah gua. Esoknya, dia memutuskan pergi ke menara suar. Di sana dokter Cawley duduk tenang, dan siap menjelaskan semuanya kepada Daniels.

Chuck, rekannya itu muncul pula dari balik pintu tanpa terluka sedikit pun. Dia mengenakan setelan lengkap, rapi, tersenyum dan mengaku sebagai Sheehan, dokter yang selama dua tahun merawat Daniels dari delusi mental yang dia idap setelah kematian istrinya (Michelle Wiliiams) dan ketiga anaknya yang ditenggelamkan sang istri di danau belakang rumah mereka.

Daniels bukanlah agen federal, dia mantan prajurit saat perang dengan Nazi yang dianggap cerdas oleh karena itu berbahaya. Permainan sebagai agen federal itu merupakan skenario Cawley, agar Daniels mengingat siapa dirinya, anak-anaknya, dan perbuatannya yang telah menembak mati istrinya.

Itu sebagai skenario proses pemulih an dirinya, ekstrim tapi mau tak mau mesti di coba. Sesaat Daniels tersadar, namun matanya berkunangkunang dan semuanya menj adi gelap. Dia terbangun dan mampu menga kui nama sebenarnya, dan kesalahan serta kekerasan yang dia lakukan di masa lalu yang membuat sang dokter merasa lega. Tapi itu tak bertahan, Da niels kembali menyebut diri sebagai agen federal dan Chuck sebagai rekannya. Leonardo Di Caprio Itulah intisari fi lm Shutter Island garapan Martin Scorsese.

Intinya, manusia memang kerap berdelusi terutama untuk apa saja yang mereka inginkan. Khayal juga hadir saat ingin menghindar dari kenangan pahit yang traumatis yang kehadirannya menyakitkan bagi si subyek. Dengan delusi itu, manusia merasa nyaman dan tak mau keluar dari dalamnya. Pada dasarnya itu semua akibat ketakutan dari kesalahan masa lalu. Seperti Daniels, yang pada satu titik sadar siapa dirinya namun kembali dalam dunia khayal, ketika kenyataan terasa begitu berat. Scorsese, sutradara berdarah Italia-Amerika ini karya-karyanya cukup diakui di Hollywood bahkan di dunia.

Dia juga pendiri World Cinema Foundation, sebuah yayasan yang peduli pada perkembangan dunia fi lm. Sederet penghargaan pernah diraihnya, seperti Oscar, Golden Globe, BAFTA, dan Directors Guild of America. Lalu kini Scorsese mencoba mengangkat Shutter Island, sebuah cerita yang diangkat dari novel karya Dennis Lehane yang terbit tujuh tahun silam, dengan judul yang sama.

Bukan sekali ini Scorsese berkolaborasi dengan Di Caprio. Sebelumnya mereka pernah bekerjasama di fi lm Gangs of New York (2002), Th e Aviator (2004) dan Th e Departed (2006). Bahkan, melalui Th e Aviator, Di Caprio dinobatkan sebagai aktor terbaik di Golden Globe. Dalam fi lm Shutter Island, Di Caprio muncul dengan karakter impulsif dan emosional.

Tampak dari gerak tubuh, ketidaknyamanan mimik, wajah kecemasan yang membuatnya selalu berkeringat. Meski bergenre psikologis thriller, Di Caprio sepertinya tak mengalami kesulitan dengan perannya. Di Blood Diamond (2006), Th e Departed (2006) dan Body of Lies (2007), aktor ini pun memerakan peran-peran keras. Tak hanya jago dalam drama seperti latar belakang serial televisi pada awal kariernya, dia juga makin menancapkan namanya sebagai aktor yang siap berperan apa saja, mulai dari seorang pria romantis, homoseksual, tentara, penjahat, hingga pesakitan.

Di Caprio juga akan mengambil peran dalam Th e Inception, sebuah fi lm fi ksi ilmiah karya sutradara Christopher Nolan yang akan diproduksi tahun ini. Shutter Island dirilis 19 Februari lalu. Namun penayangan perdananya telah dilakukan sepekan sebelumnya di Festival Film Berlin yang ke-60. Film ini mendapat ulasan yang cukup positif dari para kritikus fi lm, meskipun tidak bisa dikatakan mampu mengimbangi karya film Scorsese dan Di Caprio lainnya.

Sekitar 66 persen di situs film Rotten Tomatoes menyambut fi lm ini positif. Begitu pun di Metacritic, Shutter Island mendapat 61 respons pujian dari 100 tanggapan dan ulasan. Pekan ini, fi lm tersebut berada di tiga teratas Box Offi ce Amerika. Dengan ongkos produksi sebesar 80 juta dollar AS, fi lm ini sudah meraup lebih dari 40 juta dollar AS walau meski baru sepekan tayang. _ ezra sihite-

Dikutip sepenuhnya dari Koran Jakarta edisi 28 Februari 2010