Sihiteezra's Weblog

Love the Life You Live&Live the Life You Love

Wawancara 1

leave a comment »

Usman Hamid
Keputusan majelis hakim PN Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Purwopranjono dari semua dakwaan keterlibatannya dalam pembunuhan aktivis Munir, tak saja membuat Usman Hamid, Koordinator Badan Pekerja KontraS kecewa. Tapi juga menabalkan keyakinan Usman bahwa dalam kasus pembunuhan Munir memang ada upaya yang ditutup-tutupi. Meskipun tak meragukan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga kalangan legislatif agar kasus pembunuhan aktivis HAM itu diselesaikan tuntas, dengan bebasnya Muchdi, Usman menilai komitmen itu hanya setengah hati.

Munir kata Usman adalah orang terhormat, yang membela HAM banyak orang termasuk prajurit TNI. Tidak banyak yang tahu bahwa Munir, penggiat KontraS yang kemudian aktif di Imparsial itu merupakan satu-satunya orang yang memperjuangan kesejahteraan prajurit dalam RUU TNI. Di kalangan pembuat RUU TNI pasal itu bahkan disebut sebagai pasal Munir. “Hanya Munir yang waktu itu berteriak-teriak, harus ada pasal tentang kesejahteraan prajurit,” kata Usman.

Sementara panglima, kepala staf dan pimpinan TNI tidak mengusulkan hal itu. Sebaliknya yang muncul dari mereka adalah pasal kudeta. Pasal 19 RUU TNI yang membolehkan atau membenarkan pengerahan pasukan TNI dalam keadaan darurat yang hanya diputuskan oleh panglima. Padahal panglima tunduk pada presiden. Politik tentara politik negara. Bukan politik internal tentara sendiri.

Mengutip pernyataan Ikrar Nusa Bakti, menurut Usman, Munir pulalah yang dulu membantu beberapa prujurit Kopasus yang disandera GAM untuk dilepaskan. Munir juga yang ketika itu memperjuangkan istri-istri Kopassus dari anggota tim Mawar yang diadili. “Jadi tidak benar semua mis-informasi yang selama ini dipropagandakan oleh orang-orang yang menjadi lawan Munir, bahwa Munir anti tentara,” kata Usman.

Yang lebih mengecewakan Usman, ketika pembacaan putusan untuk Muchdi, sekelompok orang juga membawa-bawa nama Muhammadiyah. Keluarga Munir yang menyaksikan hal itu, kata Usman marah, karena Munir dan keluarganya dididik dan dibesarkan secara Muhammadiyah sejak awal.”Namanya saja Munir Sayid Ali bukan Munir Purwoprandjono. Jadi mana yang lebih Islam, mana yang lebih nasionalis, mana yang lebih patriotik? Muchdi atau Munir?” kata Usman.

Sabtu (3/1) Rusdi Mathari, Ezra Sihite dan Teguh Nugroho dari Koran Jakarta menemui Usman perihal keputusan vonis bebas untuk Muchdi. Berikut petikannya:

Dulu Anda sempat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berharap banyak kasus Munir diusut tuntas, karena ada kabar Muchdi akan segera ditangkap. Setelah Muchdi bebas, Anda merasa dihianati oleh SBY?
Pertanyaa itu sangat elektoral, sangat politis. Kita belum bisa mengambil kesimpulan final. Tidak ada finalitas dalam perjuangan hak azasi manusia. Semua ditentukan oleh ikhtiar perjuangan. Ketika perjuangan itu berhenti, itu berarti sudah mencapai finalitas. Jadi saya rasa kita tak akan tinggal diam, kita akan terus maju sampai perjuangan ini selesai.

Sudah dihubungi SBY, setelah pembacaan putusan terhadap Muchdi?
Iya melalui Andi Mallarangeng
Apa kata SBY?
Sejauh ini presiden akan membahas hal itu dengan Jaksa Agung dan Kapolri. Masih ada sms-nya.
Kapan di-sms?
Sehari setelah keputusan.
Jawaban Anda ke Andi Malarangeng?
Sebenarnya saya yang nanya, bagaimana reaksi personal SBY tentang putusan bebas itu. Dia (Andi) bilang SBY kecewa tapi kan putusan pengadilan harus dihormati. Dan yang pasti SBY sedang menunggu untuk mendapatkan kejelasan dari Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengetahui masalah ini secara detil sehingga bisa dipastikan apa yang sedang terjadi dan langkah berikut yang akan diambil.
Tak berniat sowan SBY di istana lagi, seperti tahun lalu?
Ha…ha.. kok istilahnya sowan. Dia bilang akan diusahakan.
Kapan dijanjikan bertemu?
Ya, dia (Andi Malaranggen) bilang akan diusahakan. Dia saat ini masih off .
Apa yang akan Anda sampaikan, jika bertemu?
Saya sendiri punya waktu nggak banyak, karena punya agenda yang penting.
Anda akan menagih janji SBY?
Ya, jelas. Jelas. Saya ingin menegaskan bahwa komitmen yang dibutuhkan untuk menuntaskan kasus ini bukan komitmen separuh hati. Tapi komitmen yang penuh. Bukan komitmen diatas kertas pernyataan tapi harus diwujudkan dalam satu tindakan.
Anda melihat komitmen SBY nggak ada?
Sepanjang kasus ini tidak diselesaikan, sulit untuk mengukurnya. Apalagi melihat jaksa agung dalam membuat dakwaan dan tuntutan seperti itu. Seharusnya kalau komitmen presiden sepenuh hati, jaksa agung juga harus sepenuh hati. Karena dia adalah wakil dari negara, wakil dari korban bukan wakil dari pelaku.
Anda melihat komitmen SBY nggak ada?
Sepanjang kasus ini tidak diselesaikan, sulit untuk mengukurnya. Apalagi melihat jaksa agung dalam membuat dakwaan dan tuntutan seperti itu. Seharusnya kalau komitmen presiden sepenuh hati, jaksa agung juga harus sepenuh hati. Karena dia adalah wakil dari negara, wakil dari korban bukan wakil dari pelaku.
Kalau kasus ini tidak terbongkar, kasus sebesar ini tidak terbongkar bagaimana dengan kasus-kasus yang lain. Bagaimana seorang petani yang hari ini ditangkap atau pernah ditembak, atau buruh yang sampai sekarang tidak mendapatkan perlindungan yang baik, atau warga negara biasa yang kena salah tangkap tanpa ada pertanggung jawaban yang memadahi, atau pelanggaran HAM yang lain yang tidak tuntas.
Persoalannya tidak semua orang mempunyai pemahaman yang sama dengan kita. Kita ingin memperkuat agenda perjuangan ini seluas mungkin sehingga orang mempunyai pemahaman yang makin baik tentang permasahan kenegaraan kita. Sehingga orang tidak lagi melihat kasus Munir ini “Yah, wajar karena dia kan pengkhianat.” Apa betul dia pengkhianat? Apa betul yang diperjuangkan Munir itu bukan untuk kebaikan TNI? Apa betul apa yang diperjuangkan Munir itu bukan untuk kebaikan BIN? Hanya orang-orang yang memang selama ini mengambil keuntungan pribadi dan golongan dari BIN yang menyatakan Munir ini anti TNI dan anti BIN.
Saya kira, banyak cara berpikir, cara bertutur, cara bertindak dari bangsa ini yang perlu terus diubah. Perlu perubahan kultural yang signifikan untuk mengatasi, melampaui berbagai kendala macam ini. Jerman perlu dua generasi untuk menghilangkan trauma atas Naziisme, sentimen anti semitnya. Indonesia juga begitu. Kita masih diwarnai oleh berbagai prejudiceime, keyakinan berbeda, anda musuh saya. Ini yang nggak boleh.
Berarti masih berharap pada SBY?
Bukan masih berharap, sekali lagi saya katakana ini tentang kita.
Anda tidak curiga sejak awal tentang tanggal persidangan yang dijadwalkan 31 Desember itu?
Iya waktu itu ka nada acara apa yah? Ada wawancara pergerakan pemuda di Rumah Makan Kuta Raja? Ada banyak tokoh muda seperti Yudi Latief, Hidayah Lahudin Koe sampai dengan Chandra Hamzah, Imam Sugema dan banyak wartawan. Mereka tanya bagaimana ke saya, pesimistis atau optimistis. Lalu saya katakan sebenarnya (keputusan) itu diprediksi karena dalam konteks masalah itu, keputusan bisa berubah dalam hitungan jam. Tapi kalau mau menyederhanakan, kita bisa melihat dari timing, dari waktu yang dipilih. Waktu yang dipilih adalah tanggal libur dan di kalender itu sehari sebelum tanggal merah. Maka bisa menduga bahwa keputusan itu akan kontroversial, saya tidak bilang keputusan itu bebas. Saya mengatakan putusan itu bisa kontorversial karena beberapa kali saya menjumpai putusan kasus negara oleh lembaga pengadilan tidak semestinya kalau menjelang hari-hari libur. Ada hari-hari dimana kemudian orang-orang tidak memberikan perhatian secara penuh.
Harusnya kan disadari bahwa mata yang tertuju pada kasus Munir bukan hanya dari dalam negeri tapi juga internasional. Kita melihat bahwa sesi-sesi persidangan selalu dihadiri oleh media-media internasional. Dari Reuters, Associated Press, AFP, sampai dengan Australian Television Networks dan New York Times selalu hadir. Kemarin kan pada libur, libur Natal dan Tahun Baru, hampir semua lembaga internasional juga libur. Ketika keputusan dibacakan, hanya beberapa yang hadir, New York Times gak hadir dan Australia juga tidak. Media lain juga banyak yang gak, waktu itu saya bilang wah pasti banyak berpengaruh.
Tiga hari sebelum keputusan saya mendapat sms bahwa Muchdi akan bebas.
Dari siapa?
Adalah seorang kolega.
Orang pemerintah?
Gak bisa saya katakan. Yang pasti orang itu mengingatkan saya. Sebentar saya cek lagi yah ( Usman lalu mengecek sms di ponselnya, Red). Pokoknya beberapa hari sebelum putusan saya dikabarkan. Saya memberitahukan pada Suciwati (istri mendiang Munir). Tapi saya bilang belum tentu ini benar.
Apa bunyi sms-nya?
Cuma bilang bahwa Muchdi akan bebas.
Jawaban Anda ke orang itu?
Wah saya langsung terpikir untuk menyandera hakim jika itu (benar) terjadi. Tapi saya ngobrol sama teman-teman. Ya nggaklah, kita bukan organisasi yang memakai cara-cara seperti itu.
Apa reaksi Suci saat Anda di sms soal Muchdi akan bebas?
Iya pertama dia bilang dapet sms dari sopo. Ya saya bilang belum tentu benar. Ke sidang pun kami bersama sampai di pintu. Tapi karena masuknya berebut, hanya saya yang berhasil masuk duduk di depan. Saya duduk di depan sebelah kiri. Di ruang sidang sudah penuh dengan orang-orang yang saya tidak kenal, terus Suci bilang lah kok begini. Terus aku bilang, sabar aja. Dia jawab kok kamu masih punya pulsa sabar yah? Lalu aku candain saja, pulsa sabar saya pasca bayar, no limit.
Artinya memang, kita gak mau terlalu percaya diri pasti dihukum 20 tahun penjara. Sebaliknya juga begitu, ga bisa kita pesimis, sampai akhirnya menghilangkan harapan sama sekali. Saya juga gak bisa dangkal menyebutkan bahwa putusan itu salah, tapi yah bisa dianalisis lagi dan putusan itu memang kontroversial. Terbukti kan, banyak media gak hadir.
Padahal bukan tidak mungkin untuk mencari waktu lain. Dalam KUHAP diatur 180 hari atau 60 hari kali 3 terhitung dari sidang pertama kali. Tanggal 30 Agustus sidang pertama kali, 30 September satu bulan, 30 Oktober dua bulan, 30 November tiga bulan, 30 Desember empat bulan, 30 Januari lima bulan, 30 Februari enam bulan. Jadi sebenarnya 30 Januari pun masih bisa untuk membacakan putusan.
Apa yang Anda lakukan saat itu, apakah berusaha menahan Muchdi seperti yang Anda lakukan dulu?
Saya sudah mau bangun. Tapi saya sudah terima begitu banyak SMS dari teman-teman KontraS yang mengatakan supaya jangan emosi. Semua teman-teman di KontraS sudah kuatir saya akan emosi. Saya duduk paling depan di belakang Muchdi persis.
Ditatap lagi?
Waktu saya masuk iya, saya tatap dan saya foto pakai ini (Usman menunjukan Blackbery nya-Red). Dia menatap saya. Tapi saat pembacaan putusan selesai dia tidak berbalik kebelakang. Dia melangkah ke depan, menghampiri pengacaranya. Saya pikir, tak mungkin juga saya menunggu di situ. Karena saya harus menemui Suci dan menemui keluarganya Suci.
Suci nggak sock?
Da berkaca-kaca, dia marah, dia kecewa semua itu bercampur dalam perasaan. Saya juga begitu. Teman-teman semua datang pada saya, menenangkan.
Dari awal ada tanda bahwa para tuntutan jaksa akan mudah dipatahkan. Lalu ada soal tuntutan yang hanya ditulis tangan?
Ya itu kan hanya penanda bahwa keputusan itu bisa tidak maksimal. Atau bisa mempengaruhi majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya. Tapi dengan itu tidak sampai berpikir bahwa ini pasti bebas. Dan kenyataannya ternyata bebas. Kerja jaksa tidak maksimal. Ini karena mental jaksa juga. Mungkin karena terbiasa dengan kasus-kasus yang selama ini misalnya kerap kali melihat bintang jasa. Padahal ini kan bukan bagian dari tugas jaksa. Itu hakim, jaksa itu membela hukum, mewakili korban, mewakili warga negara bukan mewakili si pelaku. Mentalitasnya saja sudah lain, mentalitas seperti ini lahir dari atmosfir ketakutan di dalam dirinya. Jaksa ini kan bukan melakukan pemeriksaan sisi kebaikan si pelaku.
Tapi kan memang sulit ketika menempatkan pemerintah (jaksa) untuk membela aktivis?
Kita meletakkan itu bukan hanya dalam konteks si pelaku, jaksa dan hakim. Ini sudah menjadi politik negara. Misalnya presiden sudah menegaskan komitmennya yang secara khusus diberikan pada kasus ini. Parlemen membentuk tim kasus Munir. Hasil kasus itu disampaikan dalam rapat paripurna dan diterima. Artinya komitmen politiknya jelas. Tidak satu pun partai yang secara resmi menolak kasus pembongkaran ini. Sehingga kita tidak mempermasalahkan lagi konteks jaksa.
Bisa saja peradilan itu mulai terlepas dari jangkauan politik negara. Dalam hal ini SBY kan hanya bisa bertindak melalui Kapolri dan Jaksa Agung. Walaupun SBY merasa terpukul dengan vonis hakim, vonis bebas, maka implikasi politiknya bukan semata-mata sistem keadilan kita gagal. Tapi sistem peradilan ini di dalam sistem politik pemerintah sulit dikendalikan. Pada akhirnya dia memang bisa memengaruhi proses elektoral. Referensi warga terhadap pilihan, siapa yang menegakkan hukum kan berpengaruh.
Apakah seorang Jaksa Agung sebagai bawahan presiden tidak bisa memerintahkan jaksa-jaksa itu, untuk menuntu lebih berat misalnya?
Itu yang juga tidak saya mengerti. Pada akhirnya saya juga menduga bahwa jaksa agung pun masih dibebani oleh paradigma lama, dalam mengajukan perkara-perkara yang besar.
Misalnya seperti apa?
Ya itu tadi, misalnya pelaku itu kan masih dilihat-lihat. Bintang jasanya apa? Dengan melihat bintangnya itu berarti melihat bulunya itu apa? Padahal hukum gak boleh pandang bulu. Siapapun orang, kalau membunuh, perbuatan itu gak boleh ditoleransi. Apalagi kalau itu sengaja, dengan perencanaan, apalagi untuk orang sekaliber Munir. Seribu bintang jasa pun tak ada artinya buat hilangnya satu nyawa manusia. Jelas, dalam Al Quran dan juga dalam banyak keyakinan lain bahwa menghilangkan satu nyawa berarti menghilangkan seluruh nyawa umat manusia. Dalam konteks itu hakim gagal mempertimbangkan demi keadilan dan berketuhanan yang maha esa. Ini kan harus dilakukan dari lubuk hati dan keyakinan yang terdalam.
Tidakkah dalam teori keadilan substantif, itu harus menggunakan deep conscience of justice? Harus menggunakan keyakinan terdalam dari keadilan itu, dan para hakim itu gagal untuk hal itu. Padahal hakim adalah simbol keadilan. Tapi yang terjadi hanya jasmaninya saja, jiwanya tidak ada. Jiwa keadilannya tidak ada.
Atau mungkin mereka mendapat ancaman?
Kalau yang bisa saya pastikan benar, jaksa dan polisi. Hakim mungkin walaupun saya tidak pernah mendengar langsung dari Suharto (Ketua Majelis Hakim yang mengadili Muchdi-Red) dan yang lainnya. Kalau dilihat dari seluruh unsur tuntutan, jaksa meyakini bahwa seluruh pidana terbukti. Dilihat dari uraian substansinya jaksa meyakini bahwa si terdakwa adalah orang yang menggerakkan Pollycarpus untuk membunuh. Dalam uraian itu diyakini bahwa Muchdi si terdakwa harus dihukum sepadan dengan Polycarpus. Dia awalnya bilang sepadan tapi ketika bilang menuntut, tiba-tiba kosong. Tuntutannya persis seperti ini tebal, 300 an halaman (Usman menunjukkan buku Risalah tentang Munir setebal 504 halaman-Red ), tapi pas menyebutkan tuntutan, tiba-tiba kosong.
Tidakkah sebuah tuntutan tidak bisa ditentukan begitu saja oleh jaksa bawah, atau bisa jadi untuk mencegah tidak bocor, ya kan?
Tapi kan kontradiktif, kecuali dalam uraian dikatakan, jaksa mengakui hanya ¾ unsur pidana yang terbukti. Pidana lainnya tidak terbukti, atau hanya separuh dari uraian diyakini terbukti. Dan Muchdi kami yakini, ada juga keterlibatan yang bersangkutan. Karena itulah kami menuntut, karena kalau uraiannya kami yakin ini, kami yakin itu, kami yakin lainnya, tiba-tiba menuntut 15 tahun? Apa artinya?
Ini tidak sepadan. Sepadan itu berarti sama. Berarti seumur hidup dong, karena dulu jaksa menuntut Pollycarpus seumur hidup. Bahwa hakim kelak menjatuhkan 20 tahun, itu urusan hakim. Tapi kalau dia mengatakan sepadan, maka tuntutannya harus sama dengan Pollycarpus.
Anda kelihatan kecewa sekali?
Iya memang. Ini tidak terjadi sebagaimana yang saya harapkan, saya merasa begitu. Sama seperti Munir waktu itu yang ingin mengembalikan semua penghargaan yang dia terima ketika mendengar putusan kasus Tanjung Priok yang membebaskan semua terdakwa. Munir cerita sama aku persis beberapa hari sebelum dia berangkat, “Waduh Man aku rasa gak ada artinya semua penghargaan ini.”
Tak berarti semua sudah berakhir kan? Setelah kasasi pun masih bisa di-PK kembali oleh jaksa kalau hasilnya tak memuaskan?
Iya, tapi sekarang kan bagaimana jaksa bisa membuktikan ada kesalahan hakim. Apakah jaksa siap membangun argumen itu? Apakah hakim sudah mempertimbangkan seluruh bukti dan saksi. Dan apakah hakim sudah menggunakan kewenangan hukum jika ada saksi yang bersaksi tidak sesuai dengan BAP, karena itu berarti secara sengaja tak mau bersaksi atau memberikan keterangan palsu? Ini bisa diberikan pidana. Kalau hakim tidak melakukan kewenangan itu, ya berarti hakim salah dalam menerapkan hukum. Atau mencabut kesaksian, hakim harus tahu dong, kenapa orang itu mencabut. Kalau dia tahu saksi mencabut karena ada tekanan atau ancaman keselamatan dirinya, harusnya hakim harus tetap mengambil itu sebagai bukti.
Dalam kasus Pollycarpus tentang Ongen Latuihamallo yang mengatakan pernah melihat Pollycarpus dan Munir di Coffebean Singapura, dan kemudian di sidang dia mencabut kesaksiannya, dia mengatakan dia ditekan, tapi hakim tetap memakai kesaksiannya. Maka hakim harus mempertimbangkan, masa dia ngarang-ngarang.
Untuk Muchdi saja, pengadilan gagal membuktikan secara materiil, bagaimana kalau untuk yang di atas Muchdi?
Dulu kita juga berpikir kan untuk Pollycarpus saja lepas, bagaimana yang lain? Padahal dari Pollycarpus, lalu nyangkut ke Indra Setiawan, Direktur Utama Garuda itu, sampai akhirnya dari Indra nyangkut ke Muchdi. Kalau kita diam memang akan berhenti di sini, tapi kalau kita terus melawan, saya rasa pasti bisa.
KontraS kok seperti tidak percaya diri? Sampai harus mencari bukti-bukti baru?
Ini bukan masalah percaya diri atau tidak percaya diri. Investigasi ini harus menggunakan sudut pandang struktural sehingga ia lebih kuat tekanan politiknya. Kalau ia hanya dilakukan oleh KontraS, saya rasa pukulannya tidak sekuat kalau dilakukan oleh masyarakat. Saya melihat bahwa dukungan masyarakat begitu berarti dalam kasus ini. Ada ratusan sms ke saya, dari Karawang, dari Tangerang dan luar pulau Jawa mendukung kasus ini. Bahkan mereka siap bergerak apapun. Mereka mengibarkan bendera KontraS dan Kasum di berbagai daerah. Perjuangan ini bukan lagi perjuangan keadilan keluarga Munir melalui jalur hukum, tapi ini adalah perjuangan politik.
Tentang rencana membawa kasus vonis Muchdi ke dunia internasional?
Masih, saya sendiri berencana membawanya ke konferensi PBB di Jenewa Februari atau Maret mendatang. Artinya, dulu itu kan kasus ini sudah masuk dalam PBB tinjauan HAM. Masuk khusus dalam masalah pembunuhan maupun untuk perlindungan PBB terhadap pembela HAM atau pelaporan khusus dalam bidang peradilan. Mereka semua kan sudah punya catatan-catatan khusus. Dan laporannya sudah ada, nah pasti dalam sidang berikutnya mereka akan menanyakan bagaimana hasilnya. Maka Indonesia harus menjelaskan ada upaya, ada langkah-langkah lanjutan. Artinya itu kewajiban internasional kita, kewajiban universal kita. Dalam konteks ini bahwa kita hidup warga satu bumi tidak bisa dikotakkan dalam batas-batas kenegaraan. Apa yang dilakukan di luar negeri bukan hal yang salah, sama saja kalau kita protes ke Israel, protes Burma, itu wajar.
Sudah ada yang masuk ke hotline yang Anda buka?
Kalau hotline saya belum cek, tapi kalau ke saya banyak. Kalau dukungan sudah ratusan.
Apa lagi yang akan dilakukan Kontras setelah pembebasan Muchdi?
Banyak sebetulnya, antara lain kita sudah menyiapkan tim hukum untuk menyiapkan alternatif memori kasasi. Lalu menyiapkan eksaminasi publik yang melibatkan ahli hukum seperti Adi Andojo, dan mudah-mudahan beliau bisa, termasuk beberapa orang dari Kongres Advokad Indonesia, dan Peradi juga kita libatkan. Kita ingin melibatkan sebanyak mungkin pihak, karena prinsip kami keadilan bagi Munir adalah keadilan bagi semua. Ini merupakan pintu masuk kita untuk memperbaiki kebobrokan sistem peradilan kita.
Kabarnya Luthfie Hakim (penasihat hukum Muchdi-Red) akan menuntut balik empat orang termasuk Anda?
Nggak apa-apa silahkan. Atasannya saja pernah tuntut saya secara pidana ke polisi atas pencemaran nama baik, apalagi bawahannya? Hendropriyono kan pernah melaporkan saya kepada polisi dan saya dijadikan tersangka oleh polisi. Sama atasannya saja saya nggak mundur, apalagi sama bawahannya.
Pernah terbayang, Anda akan menjadi aktivis seperti ini?
Nggak pernah terbayang
Dulu cita-citanya jadi apa?
Orangtua pengennya jadi pegawai negeri, waktu remaja saya pengen jadi pemusik
Memandang tentara seperti apa?
Saya melihatnya baik. Saya ini dari lingkungan keluarga yang banyak tentara juga, sepupu saya Kopassus, abang angkat saya tentara, om saya kolonel, banyak keluarga saya yang dari lingkungan tentara. Cuma saya nggak pernah bilang kalau saya keluarga tentara. N

Tulisan 2
Nyali KontraS Nyali Usman

Ketika sidang pembacaan vonis untuk Muchdi Purwopranjono dibacakan oleh majelis hakim PN Jakarta Selatan, 31 Desember 2008 Usman Hamid, sebetulnya sudah punya feeling: keputusannya bakal kontroversial. Dugaan Usman menjadi kenyataan, karena Muchdi kemudian memang divonis bebas murni dari tuntutan jaksa 15 tahun. Tiga atau empat hari sebelum Rabu itu, Usman mendapat pesan singkat SMS dari seseorang bahwa Muchdi akan divonis bebas. Usman tak bersedia menyebut identitas pengirim SMS itu tapi kata dia, kabar dari SMS itu dia sampaikan kepada Suciwati, istri mendiang Munir. “Keputusan yang dibacakan pada akhir tahun itu, adalah pertama kali dalam sejarah bangsa ini,” kata Usman.

Sesaat sebelum sidang, Usman sempat bersitatap dengan Muchdi, pensiunan tentara berpangkat mayor jenderal itu. “Saya sempat memotretnya dengan HP, begini,” kata Usman, tangannya menyorongkan HP memeragakan saat dia memotret.

Itu adalah kali kedua, Usman bertemu Muchdi secara langsung. Pertemuan pertama terjadi tiga tahun lalu, 17 November 2005 ketika Muchdi menjadi saksi pada persidangan Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot senior Garuda Indonesia, di PN Jakarta Pusat. Hari itu Usman bukan hanya untuk melihat dan mendengarkan persidangan kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Usman, melainkan juga kebagian tugas mencegat Muchdi yang dijadwalkan hadir untuk memberikan kesaksian sebagai mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) di depan majelis hakim. Tujuannya untuk mengajak berbicara Muchdi dan kalau mungkin dia bersedia mendengarkan lalu menjawab pertanyaan dari Suciwati.

Ketika sidang usai, Usman benar-benar mendekati Muchdi yang sudah bersiap-siap meninggalkan ruangan sidang. Sebelum Muchdi benar-benar keluar dari ruangan, Usman berdiri di depan Muchdi sambil memajukan tangan kanannya ke dada Muchdi. “Dia tak mau menatap saya, tepatnya saya tidak tahu apakah dia menatap saya atau tidak, karena dia tak melepaskan kacamata hitamnya,” kata Usman yang lahir di Jakarta 6 Mei 1976.

Di depan Muchdi, Usman lalu berkata, ”Sebentar pak, Suciwati mau berbicara.” Usman yang lalu berada di belakang Muchdi tetap berupaya mencegah lelaki itu meninggalkan ruangan. “Pak ada yang mau bicara,” Usman mengulangi permintaannya. Muchdi sempat menoleh ke arah Usman tapi tetap tak mengeluarkan sepatah kata pun. Reaksi terhadap tindakan Usman justru datang dari beberapa orang yang berjalan mengelilingi Muchdi: Usman didorong untuk menjauh. “Hei jangan main kasar ya?” suara Usman mulai meninggi kepada beberapa orang berambut cepak itu, yang ternyata adalah para pengawal Muchdi. Keributan mulai terjadi.

Suciwati yang saat itu berjalan di belakang Usman mulai berteriak, “Pembunuh. Anda Pembunuh suami saya,” tapi orang yang diteriaki oleh Suciwati tetap bergeming dan terus keluar dari ruang sidang di lantai dua, menuruni tangga dan melenggang menuju kendaraannya bersama para pengawal.

Perlu nyali dan keberanian besar untuk mencegat seorang perwira tinggi seperti Muchdi yang pernah memimpin Kopassus kesatuan elit yang dimiliki TNI-AD, apalagi dengan harus menyentuh dada si perwira. Akan tetapi sarjana hukum dari Universitas Trisakti Jakarta yang berperawakan kecil dan berpenampilan sederhana itu adalah orang yang punya nyali dan keberanian besar. Sebuah sikap yang sesungguhnya telah menjadi watak dari sebagian besar penggiat KontraS, sebuah lembaga yang sejak awal didedikasikan untuk menolak kekerasan dan merawat kebebasan.

Dalam banyak hal, keberanian sikap semacam yang dilakukan para aktivis KontraS termasuk Usman sering kali berbuah ketidaknyamanan bagi pribadi aktivisnya dan juga para keluarganya. Munir yang dibunuh pada 7 September 2004 adalah salah satu contohnya. N rusdi mathari

Dikutip sepenuhnya dari Koran Jakarta 4 Januari 2009

Written by Me

January 12, 2009 at 9:15 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: