Sihiteezra's Weblog

Love the Life You Live&Live the Life You Love

Honor pun Ikut Molor

leave a comment »

Tak semua petugas pemilu di TPS dan kecamatan mengetahui informasi besaran honor yang menjadi hak mereka.

 

Petugas Pemilu Di TPS Dan Kecamatan Sebetulnya Adalah Ujung Tombak Dari Pelaksanaan Pemilu. Namun Honor Untuk Mereka Pun, Pembayarannya Terus Tersendat Dan Tidak Jelas.

tololcaver

Rabu siang itu atau sehari sebelum pelaksanaan Pemilu 9 April lalu, Lurah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Ahmad Landa tampak sibuk. Dia mondar-mandir menyambangi meja anak buahnya yang tengah menyeleksi setumpuk kertas. 
“Maaf lagi ribet (repot), saya lupa kapan saja turunnya,” katanya singkat saat ditanya soal honorarium Panitia Pemungutan Suara (PPS) di lingkungan yang dipimpinnya. Yang pasti, katanya, dana yang dikucurkan oleh KPUD berlangsung tiga tahap.
Selain soal surat suara dan daftar pemilih tetap, masalah anggaran juga menjadi bagian karut marut pemilu kali ini. Maklum, biayanya tidak sedikit yakni sekitar 21,9 triliun rupiah. Dan, ini yang bikin repot. Separuhnya digunakan untuk membayar honor petugas pemilu, baik Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang jumlahnya mencapai 512.188 di seluruh Indonesia. 
Di kelurahan Jagakarsa saja ada 125 TPS yang memfasilitasi 45 ribu daftar pemilih tetap. Sementara dana yang dibutuhkan per TPS sekitar 400 ribu untuk uang tenda, dan 50 ribu untuk anggota PPS. “Itu saja yang saya tahu. Kalau ketua PPS-nya sudah pasti lebih besar. Tergantung jabatannya. Saya kurang tahu persisnya” kata pak lurah tanpa merinci lebih jauh.

Para anggota PPS dan PPK merupakan tulang punggung pelaksanaan pemilu. Mereka terdiri dari warga yang direkrut dari masing-masing kelurahan dan kecamatan. Mereka tersebar di 512.188 TPS yang ada di Indonesia. Para ‘sukarelawan’ ini tentu tak bekerja gratis.
Namun, seperti kata Lurah Jagakarsa tadi, tidak jelas berapa persisnya. Di Medan Ketua PPK Kecamatan Medan Baru, Razi Sitepu malah baru menerima honor 400 ribu rupiah setiap bulan. “Jangan tanyakan honor PPS dengan saya. Kami sendiri hanya mendapat 400 ribu rupiah padahal honor kami 1 juta rupiah, saya gak tahu kenapa,” kata Razi kepada Budi Alimudin, koresponden Koran Jakarta di Medan.
Dikonfirmasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua KPU Kota Medan, Evi Novida Ginting enggan menjawab mengapa PPK belum mendapat honor yang dusah ditetapkan. Menurut Evi dirinya hanya mengetahui honor Ketua PPS sebesar 400 ribu rupiah.
Belum Turun
Dari penelurusan Koran Jakarta di sejumlah wilayah di DKI Jakarta, Medan dan Surabaya diketahui, baik honor petugas PPK maupun PPS ternyata memang berbeda-beda di setiap tempat. Padahal, berdasarkan data KPU, honor untuk Ketua PPS jelas telah dicantumkan yakni sebesar 400 ribu rupiah per bulan. Lalu surat keputusan Menteri Keuangan Nomor S-31/MK.2/2009 tertanggal 30 Januari 2009 menyebutkan honor untuk Ketua PPK dan PPS sebesar 1 juta rupiah, dan anggota 750 ribu rupiah.
Persoalannya tak semua sukarelawan pemilu itu, mengetahui informasi besaran honor yang menjadi hak mereka. “Selama Oktober-Desember kami tidak mendapat honor. Baru dapat Januari. Dan itu pun di rapel bulan Februari,” jelas Yanto, petugas PPS di Kecamatan Pamulang, Tangerang, Banten. 
M Rian Setiawan, Ketua PPS di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat bahkan mengaku tak paham ketika disinggung mengenai jumlah dana yang digelontorkan oleh pihak kelurahan ke setiap TPS dilingkungan kelurahan Johar Baru yang jumlahnya mencapai 77 buah yang tersebar di 174 RT dan 11 RW. “Pihak PPS hanya mengelola penyaluran logistik pemilu. Mengenai kebijaksanaan anggaran itu ada di sekretariat kecamatan,” ujarnya. 
Celakanya pihak sekretariat kecamatan yang disebut Rian juga tak tahu menahu soal itu. Menurut mereka yang mengurus anggaran, baik itu untuk honor, maupun pengadaan tenda dan tempat pemungutan suara adalah KPU Kodya Jakarta Pusat. 
Sekertaris KPU Kodya Jakarta Pusat, Achmadi menuturkan pada pemilu kali ini, pihaknya menerima aliran dana sebesar 40 miliar rupiah yang dijadikan satu dengan paket pemilihan presiden. Namun yang menjadi persoalan sehubungan dengan honor Ketua PPK dan Ketua PPS yang masih sebesar 400 ribu rupiah, kata dia hal itu disebabkan oleh belum ada persetujuan dari Dirjen Anggaran Depkeu, kapan dana itu akan turun. 
“Itulah yang membuat kenapa honor Ketua PPK dan PPS tersebut belum bisa segera turun,” kata Achmadi.
Benarkah demikian? Data yang didapat koran ini menyebutkan, Depkeu sebetulnya sudah mencairkan anggaran dana Pemilu 2009 sejak tahun lalu sebesar 13,5 triliun rupiah. Anggaran itu diturunkan dalam empat kali pencairan, masing pada triwulan I 126 miliar rupiah, triwulan II 2,9 triliun rupiah, triwulan III 3,7 triliun rupiah dan triwulan IV 75 miliar rupiah.

Tetap Antusias
Kendati honor belum jelas dan kapan dibayar sepenuhnya, mereka yang terlibat di kepanitiaan tampak antusias menyelenggarakan pemilu. Di TPS 26 dan 27 Taman Suropati Menteng, Jakarta, misalnya, warga setempat gotong royong membantu petugas PPS dengan menyediakan meja prasmanan. “Idenya dari warga. Sedangkan biaya makan prasmanan sumbangan Pak RW,” jelas Setiawan, anggota PPS di TPS 27.
Di Surabaya, warga di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kodya Surabaya, juga menyediakan halaman rumahnya nan rimbun untuk dijadikan TPS. Jadi, uang untuk menyewa tenda yang diterima dari KPUD setempat, mereka bagi-bagikan kepada anggota PPS. Kepada Selochayo Basuki, koresponden Koran Jakarta di Surabaya, Arie Sasmita mengatakan, “Lumayan masing-masing dapat tambahan 20 ribu rupiah.’’
Namun, antusaime panitia tidak diimbangi antusiame warga. Pada Kamis hari pencontrengan itu, dari 428 jumlah pemilih di Kelurahan Kalisari, hanya setengahnya yang memberikan hak suara. “Padahal kami sudah mendaftarkan mereka semua dan nggak tidur untuk menyiapkan TPS,’’ kata Warikno, petugas PPS setempat terkekeh. 
Warikno dan petugas-petugas PPK dan PPS lainnya di seluruh Indonesia, tentunya tidak bekerja hingga perhitungan suara selesai di TPS. Mereka mungkin harus menyiapkan berkas-berkas untuk dibawa ke kelurahan dan seterusnya dikalkulasi di tabulasi nasional. 
“Suara-suara” yang tersimpan dalam kotak dingin beku itu dan keringat para petugas PPK dan PPS, merupakan bagian dari sebuah pesta demokrasi dengan biaya yang teramat mahal, mencapai trilliunan rupiah. Sebuah ongkos yang mestinya setimpal dengan hasil yang dicapai oleh pemerintahan baru kelak. N adiyanto/agus triyono/ezra sihite/kristian ginting/rizky amelia

Written by Me

April 18, 2009 at 12:57 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: