Sihiteezra's Weblog

Love the Life You Live&Live the Life You Love

Bukan Monopoli Negara Miskin

with one comment

Peringkat Korupsi Di Negara-Negara Dunia, Yang Ditempati Banyak Negara Berkembang, Tak Menisbikan Kasus Serupa Di Negara Maju.

4755
Seruan Peter Eigen ini, mungkin kedengaran usang, karena berkali-kali diserukan banyak orang dan lembaga. Ketika meluncurkan Laporan Korupsi Global untuk Tahun 2003 di Berlin, Jerman, Eigen yang saat itu menjabat Ketua Transparency Internastional menyeru pentingnya pemerintah di semua negara maju untuk turun tangan menghentikan perilaku suap dari pelaku-lekau bisnis kepada aparat pemerintah. 

Pemerintahan negara maju juga diminta menekankan pentingnya keterbukaan informasi soal alokasi bantuan ke negara berkembang, melaksanakan Konvensi Organisasi Kerjasama dan Pembangunan untuk Ekonomi (OECD) tentang Anti-Suap, dan menuntut perusahaan multinasional untuk membeberkan jumlah pajak dan royalti yang dibayarkan pada pemerintahan di tempat berusaha.

Tapi soalnya, tentu saja bukan usang atau tidak. Suap sebagaimana diyakini Eigen, bukan saja merontokkan etika dan moral melainkan juga membahayakan persaingan usaha. Karena perilaku suap, banyak perusahaan yang tidak efisien akibat ekonomi biaya tinggi yang tidak perlu. Survei yang pernah dilakukan Bank Dunia 2002 menunjukkan, bahwa praktik suap telah menelan sebanyak 50 persen semua nilai kontrak bisnis di sektor pemerintahan di Kolombia, Amerika Latin. Lembaga itu juga menemukan bahwa biaya korupsi menelan dana sebesar 2,6 juta dollar AS setiap tahun, dengan nilai akumulasi yang telah setara 60 persen dari total utang negara Kolombia.

Praktik suap itu celakanya bukan hanya melibatkan perusahaan lokal dan aparat di negara-negara kecil dan miskin, tapi juga melibatkan banyak perusahaan multinasional. Alasan yang paling rasional, dari praktik suap yang melibatkan perusahaan dunia adalah untuk mendapatkan konsesi atau proyek dari rezim yang berkuasa.

Tujuh tahun silam, sejumlah perusahaan konstruksi multinasional, termasuk dari Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Swiss menghadapi tuntutan karena kasus Lesotho Highlands Development Authority, di Lesotho karena tuduhan menyuap pemerintah untuk memenangkan kontrak bisnis proyek pengadaan air bersih dan pembangunan dam ke Afrika Selatan senilai 8 miliar dollar AS. 

Kasus ini sangat jarang terjadi dan berita soal itu lantas menjadi headline di sejumlah media terkemuka Lesotho. Bukan saja karena mengadili para penerima dan pemberi suap, tapi untuk pertamakalinya perusahaan Barat diadili karena kasus suap berdasarkan hukum di negara berkembang. 

Pernah pula terungkap kasus skandal suap—atau tepatnya penggelapan uang yang melibatkan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria di Spanyol dengan dua kepala negara di Amerika Latin. Sejak 1999, Bilbao dituduh memiliki sejumlah rekening rahasia sebesar 225 juta euro di berbagai bank termasuk di Swiss. Rekening rahasia itu berkaitan dengan praktik penipuan, penggelapan, dan money laundering karena disalurkan untuk pembiayaan kampanye pemilu Presiden Venezuela Hugo Chavez, juga untuk mantan Presiden Peru Alberto Fujimori.

Suap Hog
Sejarah suap memang panjang. Dalam sebuah literatur disebutkan, dari sejak zaman sebelum Masehi praktik ini sudah dilakukan oleh manusia, karena saat itu biasanya penguasa juga merangkap menjadi pengadil atau hakim. Cuma lalu ada permisif. Suap pada zaman itu, konon lebih “fair”. Jika si pemberi suap kecewa dengan putusan si pengadil, yang bersangkutan berhak meminta meminta ganti rugi.

Kasus terkenal dalam periode ini adalah tuntutan Cicero, ahli hukum ternama di kekaisaran Romawi, terhadap Hog, seorang pejabat tinggi Romawi. Walaupun Hog telah menerima suap, tetapi ia tetap tidak membebaskan kliennya. Tindakan Hog merupakan pelanggaran azas resiprositas -ia menerima suap, tetapi tidak memberi balas jasa. 

Sekarang, suap makin merajela dan terjadi di mana-mana, termasuk di negara maju. Pengumuman soal peringkat korupsi di negara-negara dunia, yang celakanya ditempati banyak negara berkembang semisal Indonesia, bukan berarti menisbikan sama sekali kasus koruspi dan suap di negara maju. Dalam beberapa kasus, praktik suap yang terjadi di negara maju skalanya bisa lebih luas dan menyangkut nilai besar. 

Contohnya skandal kolutif yang melibatkan Enron, dengan Partai Republik. Sejak 1999, perusahaan raksasa di bidang energi telah mengkontribusikan 5,95 juta dollar AS kepada partai itu. Sebagai imbalannya, Enron menikmati koneksi erat dengan pembuat kebijakan di dalam Pemerintahan Bush. Belakangan, Enron terlibat dalam penipuan lewat rekayasa akuntansi yang melibatkan Akuntan Publik Arthur Andersen. Rekayasa itu bisa dilakukan, berdasarkan peran dari rekanan swasta dan anak perusahaan Enron dan sanggup menutupi utang perusahaan serta mempertahankan harga saham Enron agar tetap tinggi. Arthur Andersen sendiri mengakui bahwa secara sengaja memalsu dokumen.

Bedanya negara maju segera belajar dari pengalaman masa lalu yang merugikan, ada kemauan politik untuk mengikisnya lewat dibentuknya undang-undang dan peradilan yang independen dan sunguh-sungguh. Sementara di banyak negara berkembang, sangat jarang pemerintahnya yang bersungguh-sungguh memberantas praktik korupsi, suap dan sebagainya, meski tersedia undang-undang. 

Ada sebuah contoh bagaimana pemerintah Inggris mendukung pemberantasan korupsi dan suap yang terjadi di sana. Suatu ketika CEO dari perusahaan Hobsons (pembuat makanan olahan) diadili atas tuduhan mencuri 2,4 juta poundsterling dari rekening anak perusahaan Hobson. Ini merupakan skandal suap terbesar di Inggris dalam dua dekade terakhir. 

Dana itu dialokasikan ke pihak lain dengan tujuan agar Hobson bisa memperpanjang kontrak bisnis menggiurkan dengan Co-operative Wholesale Society untuk bidang pemasaran produk. Didukung media massa dan kerja keras pengadilan, CEO Hobsons, akhirnya mendekam dalam tahanan, selain didenda sejumlah uang. 

Dari sana pemerintahan Inggris akhirnya meluncurkan undang-undang antisuap, yang bertujuan menyesuaikan hukum Inggris agar sejalan dengan OECD soal anti suap. Tidak seperti undang-undang negara anggota OECD, undang-undang yang disahkan pada Februari 2002 itu, juga menyerang facilitation payments (uang pelicin). 

Di dalamnya termasuk pembayaran berskala kecil untuk memuluskan urusan dengan pejabat pemerintah, juga si pemberi jasa. Kalangan industri Inggris, sempat mengkritik pelarangan uang pelicin ini, tapi pemerintahannya tetap pada keputusan, karena salah satu tujuan dari undang-undang ini, agar perusahaan Inggris bisa memiliki daya saing atau bebas dari ekonomi biaya tinggi akibat uang pelicin. 

Indonesia sebenarnya juga sudah memiliki perangkat regulasi untuk menghambat terjadi praktik korupsi dan suap. Ada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, dan yang terbaru Undang-Undang Pemberantasan Korupsi 1999. Di Undang-Undang Perbankan dan Perseroan Terbatas, bahkan para pemilik, komisaris juga bisa dituntut sampai harta pribadinya. Lalu ada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tapi ketika PERC di Hong Kong masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, tentu ada yang salah dari penanganan korupsi di Indonesia. Jika demikian, masihkah seruan Eigen masih usang? N rusdi mathari

Dikutip sepenuhnya dari Koran Jakarta 19 April 2009

Written by Me

April 20, 2009 at 8:30 am

Posted in Uncategorized

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. jO0Mni deuvsdxkmuza, [url=http://wznbxazeyyzs.com/]wznbxazeyyzs[/url], [link=http://goxjommtxuwl.com/]goxjommtxuwl[/link], http://cdgozcynqljv.com/

    lavidkr

    May 6, 2009 at 5:21 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: