Sihiteezra's Weblog

Love the Life You Live&Live the Life You Love

Maaf, Ini Bukan Soal Basi atau Tidak

leave a comment »

Survei Membuktikan Polisi, Bea Cukai, Imigrasi, DLLAJR, Pemda Dan MUI Masih Terlibat Suap.

Suap yang diberikan oleh pengusaha kepada lembaga birokrasi berangkat dari kebutuhan agar mendapat pelayanan yang serba-cepat dan mendapat prioritas utama. Agar semua masalah cepat selesai. Itu pula yang menjadi alasan utama kenapa korupsi birokrasikemudian terus dan biasa terjadi. 

5486
Tak begitu lama, sebelum PERC mengumumkan hasil peringkat korupsi dengan Indonesia sebagai jawaranya, Transparency International Indonesia (TII) telah membuat survei Indeks Suap yang menelisik tingkat kecenderungan terjadinya suap di 15 institusi publik di Indonesia. Dengan total sampel sebanyak 3841 respon yang berasal dari pelaku bisnis (2371 responden), tokoh masyarakat (396 responden), dan pejabat publik (1074). 
Dari 15 institusi publik yang disoroti, polisi adalah lembaga yang paling rentan menerima suap. Indeks lembaga kepolisian mencapapai 48 persen, yang berarti dari total interaksi antara responden pelaku bisnis –jumlahnya mencapai 1218 reponden— dengan institusi tersebut, hampir setengahnya terjadi suap. Hasil ini masih relevan dengan perolehan Global Corruption Barometer yang dikeluarkan Transparency International akhir 2007 silam. Namun polisi menampik hasil-hasil survei tadi.
“Itu sudah basi. Sudah selesai. Maaf, ” kata Irjen Pol Abubakar Nataprawira, Humas Mabel Polri, pekan lalu. 
Menyusul polisi, ada Bea Cukai (41 persen), imigrasi (34 persen), DLLAJR (34 persen) dan Pemda (33 persen) yang juga termasuk sebagai lembaga-lembaga yang berada pada urutan tertinggi kecenderungan terjadi suap. Urutan terbawah diduduki oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebanyak 10 persen. 
Ditulis dalam hasil survei tersebut, rata-rata jumlah uang per transaksi lumayan tinggi. Polisi misalnya per transaksi bisa meraup uang 2.273.000 rupiah. Bea dan Cukai memeroleh 3.272.000 rupiah. Kantor Imigrasi mengambil 2.807.000 rupiah. sedangkan MUI menggondol 4.438.000 rupiah. 
Hampir sama dengan jawaban yang diberikan oleh Abubakar, KH Ma’ruf Amin, Ketua MUI juga menganggap “soal” itu selesai dan sudah diklarifikasi. “Jadi, tidak ada satu hal yang perlu diungkit-ungkit lagi,” kata Ma’ruf.
MUI kata dia, mungkin saja memang terindikasi korupsi. Namun lembaganya bukan menjadi lembaga dengan tingkat suap yang tinggi seperti yang sebelumnya pernah dikatakan. 


Pengusaha Duluan

Diakui atau tidak, basi atau masih segar, pelayanan publik di republik ini harus diakui memang masih rentan ditunggangi suap-menyuap. Kelima belas institusi publik yang disorot TII itu, adalah contoh, bagaimana suap-menyuap sudah sedemkian akut. Birokrasi, pelayanan publik, kemudian menjadi tempat yang melelahkan. Kalau ingin cepat diproses, buat apa lama-lama. Kira-kira itu pameo yang berkembang. Untuk urusan bisnis, misalnya. 
Suap yang diberikan oleh pengusaha kepada lembaga birokrasi berangkat dari kebutuhan agar mendapat pelayanan yang serba-cepat serta prioritas utama. Agar semua masalah mereka cepat selesai. Itu pula yang menjadi alasan utama kenapa korupsi birokrasi kemudian terus dan biasa terjadi. 
Erwin Aksa Mahmud, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), mengatakan bahwa pengusaha biasanya menawarkan terlebih dahulu. “Di sinilah kemudian semuanya menjadi dilematis, karena sebenarnya itu semua merupakan sesuatu yang tidak etis,” ujar Ewin. 
Namun logika kebanyakan pengusaha lalu menganggap lingkaran birokrasi sebagai penghambat. Hukumnya berbunyi, jika mereka tidak diberikan “reward” seperti itu, kerja yang semestinya bisa dilakukan dengan cepat, malah sebaliknya. “Kasarnya, untuk mendapatkan kursi yang paling depan, ongkos yang harus dikeluarkan pun harus lebih besar daripada kursi di belakang,” ungkap Erwin. 
Ongkos besar itu yang dalam Peraturan Deperindag No. 36 Tahun 2007 terkait penerbitan perizinan usaha yang sudah diserahkan kepada wewenang otonomi daerah, misalnya, seharusnya hanya dikenai biaya administrasi. Tri Maryono, Kasubdit Kelembagaan Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan RI, mengungkapkan bahwa biaya administrasi untuk usaha kecil dikenakan 100 ribu rupiah, usaha yang sedang diberi tarif 150 ribu rupiah, dan usaha besar dikenai biaya 300 ribu rupiah dan berlaku hingga lima tahun. Waktu penyelesaian izinnya pun selama tiga hari, kalau mengikuti aturan normal dalam peraturan itu. 
Maryono akan tetapi juga tidak membantah jika dalam pelaksanaannya memang sering terjadi perbedaan tarif, terutama terkait besaran administrasi yang harus ditanggung oleh para pengusaha. “Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan peraturan di setiap daerah,” tandasnya. 
Subagyo, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan RI, menegaskan jika masalah perizinan itu tidak menjadi urusan pusat lagi. Dan lalu tarif perizinan pun bisa berbeda sesuai dengan ketentuan masing-masing pemda.
Tak hanya soal perizinan, birokrat juga banyak membantu pelaku industri dalam hal kelancaran usaha. Ini dinyatakan Freddy Sutrisno, Sekjen Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia). Yang menjadi persoalan kemudian, kata Freddy, sering bergantinya menteri dan kepala direktorat di lingkungan birokrasi pemerintah membuat keterputusan sebuah program yang sebelumnya dinilai prospektif. 
Pungutan akhirnya menjadi pengalaman yang biasa ditemui para pengusaha. “Tapi teman-teman birokrat juga sangat menghargai usaha kita. Keluhan kita diperhatikan,” katanya.
Suatu kali, terkait dengan urusan barang industri motor, Freddy melihat Bea Cukai yang dalam taraf komitmen pemimpinnya sudah cukup mencoba untuk membenahi barang impor dan ekspor. Namun menurutnya di bagian pegawainya memang masih ada praktek-praktek yang tak mendukung. “Jadi bawahannya masih harus belajar mendukung (program) pimpinannya,” lanjut Freddy. Karena itu, Freddy bilang bahwa upaya mempersulit usaha dan jasa untuk masyarakat itu ujungnya ialah berkonsekuensi pada biaya tinggi berbisnis di Indonesia. 


Budaya Bisnis 

Erwin mengaku sering mendapatkan pengalaman terkait budaya tabiat buruk birokrat. Tapi masalah yang dialami, umumnya berkaitan dengan belum jelasnya siapa dan pihak mana yang seharusnya mengambil keputusan. Erwin bercerita, baik menteri maupun dirjen di bawahnya sering ragu mengambil keputusan. Tak juga berani mengambil tanggung jawab atas semua kebijakan yang mereka ambil. 
“Saya kira, semua pengusaha di Indonesia pernah mengalami kasus suap-menyuap. Dan bukan dari Hipmi saja, karena pada intinya semua pengusaha ingin agar urusan bisnisnya mendapatkan prioritas sehingga cepat selesai. Untuk contohnya, saya tidak enak mengungkapkannya,” ujar Erwin. 
Yang terjadi selanjurnya, suap kemudian dianggap sebagai budaya, sebagai business culture. Kalau hendak mendapatkan pelayanan yang baik, sekali lagi pengusaha atau masyarakat umum harus memberikan reward. Budaya semacam itulah yang sulit dikikis.
“Satu hal yang saya tidak tahu, apakah ini menjadi sesuatu yang diperbolehkan atau tidak, tapi yang pasti ini sudah menjadi budaya,” tegas Erwin. 
Jika sudah dianggap begini, lalu suap yang berakar panjang dari budaya upeti masa lalu itu dianggap biasa. Padahal kalau dihitung-hitung banyak ruginya ketimbang manisnya. 
Biaya bisnis semakin membludak, kinerja pemerintah pun tak akan lebih kompetitif. Persisnya, itu bukan buah, melainkan benalu. Manakala pendulum 15 institusi publik yang disorot di atas masih dan terus berdiam pada kecenderungan suap-menyuap, benar-benar itu akan menjadi sistemik. Lalu masihkah, hal itu dianggap basi?
N jacques umam/agus triyono/rangga prakoso/teguh nugroho

Dikutip sepenuhnya dari Koran Jakarta 12 April 2009

Written by Me

April 20, 2009 at 8:20 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: