Sihiteezra's Weblog

Love the Life You Live&Live the Life You Love

Survei Korupsi, Sekali Lagi

leave a comment »

Dari Semua Sistem Yang Menjadi Variabel Survei PERC, Indonesia Menjadi Negara Paling Korup.

“Kami turut menyesal melihat Indonesia menjadi negara paling korup dari semua sistem yang masuk menjadi variabel kami.”- Bob Broadfoot, Managing Director PERC.

colgao_lamp
Lagi, Indonesia menyandang predikat negara terkorup. Kali ini dilansir PERC, lembaga konsultasi risiko ekonomi dan politik yang bermarkas di Hong Kong. Survei yang menjadi tamparan di tengah sibuknya sebuah bangsa yang sedang membentuk pemerintahan baru lewat Pemilu. 
Kamis 9 April 2009 tepat di hari pencontrengan itu, wajah Indonesia kembali tercoreng. Perusahaan konsultan yang bermarkas di Hong Kong, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) melansir hasil survei yang menempatkan negeri ini sebagai negara terkorup di Asia, disusul Thailand. 
Entah lantaran telah terbiasa menyandang predikat buruk tersebut atau tengah gegap gempita menyambut Pemilu Legislatif, tak banyak surat kabar hari itu yang memuat pengumuman tersebut. Kalau pun ada, mereka menempatkannya di halaman dalam.
Survei yang dilakukan PERC sebetulnya bukan barang baru. Mereka menyusun daftar tersebut setiap tahun. Dasarnya adalah survei yang dilakukan dengan menjadikan para pebisnis asing di setiap negara yang disurvei sebagai responden.Daftar tersebut disusun untuk mengukur iklim investasi, apakah baik atau buruk. Salah satu indikator yang dijadikan alat ukur iklim investasi adalah faktor korupsi. Dalam daftar tersebut juga terdapat Australia dan Amerika Serikat sebagai pembanding.
Namun betulkah survei itu benar-benar mencerminkan korupsi di Indonesia betul-betul akut? Menurut Frenky Simanjuntak, peneliti dari Transparansi Internasional Indonesia (TII), survei yang dilakukan PERC tidak serta merta bisa dijadikan tolak ukur keadaan korupsi yang sesungguhnya di suatu negara, termasuk di Indonesia. Survei PERC itu hanya untuk mengukur risiko berinvestasi atau tantangan berinvestasi. Target atau responden yang disurvei pun adalah orang ekspatriat, yang kemudian membandingkan dengan negara asalnya. 
“Jadi salah satunya pertanyaannya adalah mengenai korupsi. Dan itulah yang kemudian diangkat oleh media.” 
Managing Director PERC Bob Broadfoot juga mengakui hal itu. “Kami turut menyesal melihat hasil survei bahwa Indonesia menjadi negara paling korup dari semua sistem yang masuk menjadi variabel kami,” kata Bob dalam surat elektronik yang dikirimkan ke Koran Jakarta.
Lembaganya, menurut Bob, melakukan survei secara lokal dan nasional untuk kepentingan bisnis luar negeri. Tujuannya untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai aspek korupsi di satu wilayah. “Untuk memberikan sebuah persepsi, jadi tak bisa dikatakan menjadi gambaran yang sebenar-benarnya,” kata Bob.
Persoalannya, seperti kata Bob, persepsi itu bisa mengindikasikan hal yang berguna bagi para pelaku bisnis dalam hal investasi. Juga untuk memutuskan masalah bisnis dengan mempertimbangkan untung-rugi (dengan terlebih dahulu memiliki persepsi korupsi terhadap negara tertentu ). Dengan demikian, kata Bob, risiko bisnis sudah terlebih dahulu bisa dikira-kira. “Karena itulah persepsi level seperti yang dikerjakan PERC berguna bagi para pelaku bisnis sebagai variable untuk monitoring dan analisis,” kata Bob.
Tapi, lepas dari apapun tujuannya, hasil survei PERC setidaknya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih serius membenahi persoalan korupsi. Dalam berbagai kajian yang dilakukan lembaga lokal maupun asing, predikat Indonesia toh selalu tak lepas dari posisi lima besar dalam daftar negara terkorup di dunia.
Reformasi Birokrasi
Tingkat korupsi yang paling buruk menurut PERC adalah menyangkut pelayanan publik, di bawahnya baru polisi. Bob tak menjelaskan, rincian tentang pelayanan publik yang dimaksud, tapi bisa ditebak itu erat kaitannya dengan birokrasi. “Ya begitulah negara kita dan masalah yang paling parah di lapangan adalah korupsi birokrasi,’’ ungkap Hariyadi B. Sukamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia.
Hariyadi menuturkan, aparat pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, kualitasnya kurang memadai. Mereka punya urusannya sendiri hingga akhirnya membuat kinerja mereka sangat buruk. “Di pemerintah kan tidak ada pemecatan PNS meskipun pelayanan yang mereka berikan buruk. Beda dengan di swasta. Di sana mereka jika dianggap jelek dan tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, akan dilakukan fit and proper test kembali,’’ tegas Hariyadi.
Praktik-praktik kecurangan yang dilakukan aparat birokrasi juga dikeluhkan Freddy Sutrisno, Sekjen Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia). Dia mencontohkan di industri tekstil, yang kini harus menghadapi produk dan idnutsri tekstil lain yang lebih murah yang dengan gampang masuk ke Indonesia. “Kenapa harganya bisa murah? Padahal kan biaya masuknya harus berapa contohnya, kok bisa murah? Nah itu repot kalau tidak ada ‘kerjasama’ kan itu tak mungkin?” kata Freddy. 
Di industri elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor kondisinya juga sama. “Teman-teman dari suku cadang juga pernah melapor adanya barang yang sama yang dijual murah di pasar oleh orang lain. Harusnya itu tidak mungkin karena bea masuknya pun tinggi,’’ kata Freddy. 
Erwin Aksa Mahmud, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai, korupsi birokrasi memang sudah sangat membudaya. Mulai korupsi alat, biaya, waktu, ataupun uang. Hal ini bisa dilihat dari lambatnya penurunan SK, kebijakan, atau perizinan usaha yang merupakan bentuk korupsi waktu. Itu semua, kata Erwin, akan menjurus pada korupsi uang bila pengurusannya tidak disertai dengan pemberian reward kepada aparat yang mengurusi hal itu. 
Korupsi dalam bentuk yang lain bisa dilakukan melalui mark up dan pengaturan proyek seperti beberapa kasus yang melibatkan anggota DPR. Dan ini, kata Erwin, sudah bukan menjadi rahasia lagi. “Tapi yang penting saat ini sudah mulai ada transparansi, artinya, sudah mulai ada pengawasan dan pengaturan dari beberapa lembaga yang kompeten menangani masalah tersebut,’’ tegas Erwin.
Pantas Dikutuk
Korupsi Indonesia memang pantas dikutuki. Sepanjang usia kemerdekaan, penyakit ini makin merasuki semua lapisan, dan skalanya terus meluas. Kwik Kian Gie ketika menjabat Kepala Bappenas pernah mengungkapkan ada 421 triliun rupiah uang negara yang dikorup setiap tahunnya. Di swasta, dari 200 perusahaan yang masing-masing beromset 10 miliar rupiah setiap tahun (total 2.000 triliun rupiah), sebanyak 20 persen dari omset itu juga dikorup. 
Contoh merajalelanya korupsi, pernah terjadi di Bursa Efek Jakarta (kini Bursa Efek Indonesia). Hingga tahun 2002, kapitalisasi BEJ mencapai 360 triliun rupiah, tapi angka modal pasar itu sebenarnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan produk domestik bruto (GDP) nasional yang mencapai 1.400 triliun rupiah, karena hanya menghasilkan besaran 25 persen. Bandingkan dengan Singapura yang besaran antara kapitalisasi dan GDP-nya mencapai 135 persen. Karena ada korupsi, potensi negara untuk tumbuh sebetulnya telah dicuri sebanyak lebih dari 75 persen. Artinya jika ada transparansi dan tidak dikorup, Indonesia memiliki potensi kapitalisasi pasar yang tidak kala besar dari Singapura.
Lalu masih efektifkah keberadaan KPK dan kampanye anti korupsi di Indonesia? Menurut PERC, tingkat pemberantasan korupsi yang dilakukan Indonesia adalah yang terbaik di Asia. Persepsi berkurangnya berbagai tindakan korupsi di Indonesia, selama sembilan tahun terakhir juga terus meningkat, terutama sejak keberadaan KPK terlepas misalnya, lembaga itu dianggap tebang pilih.
Persoalannya kata Candra Hamzah, Wakil Ketua KPK, reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah memang jalan di tempat. Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, misalnya, ada Kormonev (kordinasi, monitoring dan evaluasi), tapi kata Candra, yang terjadi hanya korespodensi mengisi data lalu dikirim dan disimpulkan hasilnya. “Tak lebih dari kertas kerja saja,” kata Candra. 
Sejak zaman Soekarno, berbagai kebijakan anti korupsi dikeluarkan. Di zaman Soeharto, pada 1967, bahkan dibentuk berbagai tim, misalnya Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai Jaksa Agung Jenderal Sugih Arto, lalu diteruskan Jaksa Agung Jenderal Ali Said. Dalam prakteknya yang dijaring tim-tim anti korupsi bentukan pemerintah itu, cuma “kelas teri”, sedangkan para birokrat yang bergelimang uang haram tetap saja tidur nyenyak. Selanjutnya berbagai tim tadi tak jelas nasibnya, apalagi hasil kerjanya.
Dalam beberapa kasus, perlawanan terhadap gerakan anti korupsi juga terus menguat. Misalnya, ketika sebagian anggota DPR/MPR dan pejabat negara diharuskan melaporkan daftar kekayaan mereka kepada KPKPN. Contoh lain ketika Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semula tim ini mencoba “menembak” praktik suap-menyuap di lingkungan Mahkamah Agung. 

Tapi belum lagi berjalan, lembaga yang akan dijadikan sasaran tersebut justru menghabisi komisi yang diketuai mantan hakim agung, Adi Andojo Soetjipto itu, dengan menyatakan dasar hukum pendiriannya yakni Peraturan Pemerintah No 19/2000, tidak kuat. Tiga hakim agung ketika itu dibebaskan dari tuduhan menerima suap oleh hakim-hakim di tingkat pertama. Justru saksi pelapor, Endin Wahyudin, yang mau bersaksi atas jaminan Jaksa Agung Marzuki Darusman, kala itu diadili dan divonis hukuman percobaan. 

Barangkali karena itu Hariyadi juga pesimistis lembaga-lembaga pemantau korupsi bakal mampu mereduksi praktik-praktik kecurangan, termasuk suap. Karena kata dia, sebagus apa pun pemimpinnya, kalau aparat yang berada di bawah tetap itu-itu saja, semuanya akan berjalan percuma. “Wong orangnya itu-itu saja kok. Boleh pemimpin baru dan tegas, tapi toh mereka juga akan menggunakan modus baru untuk tetap melanggengkan budaya (korupsi). Makanya sekali lagi, perlu reformasi birokrasi.” N adiyanto/agus triyono/ezra sihite/kristian ginting/teguh nugroho

Dikutip dari Koran Jakarta 19 April 2009

Written by Me

April 20, 2009 at 8:27 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: