Sihiteezra's Weblog

Love the Life You Live&Live the Life You Love

Cukupkan Dana Seadanya

leave a comment »

Harus Diakui Kalau Jangkauan Para Lembaga Pemantau Pemilu Tak Lagi Seluas Seperti Pada Dua Pemilu Sebelumnya.


Sebanyak tiga puluh delapan lembaga pemantau Pemilu diumumkan ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary sebagai pemantau resmi pada 17 Maret yang lalu. Empat belas pemantau Pemilu berasal dari dalam negeri, tujuh pemantau luar negeri dan tujuh pemantau diplomatik atau kedutaan. Jumlah ini sama dengan jumlah pemantau Pemilu 2004.

analisis_04

Adanya Pemilu yang jujur, yang para penyelenggara dan pesertanya menjalankan sesuai dengan konstitusi merupakan alasan berdirinya badan pemantau. Lembaga-lembaga awal pemantau Pemilu ini bahkan lebih tua usianya dibanding Komisi Pemilihan Umum yang baru tiga periode dan dimulai sejak masa Pemilu Demokratis pasca reformasi 1998.

Pemilu yang bersih dan transparan terkontrol dengan adanya para pengawas yang independen dan berasal dari masyarakat sendiri, berbagai kalangan. Tanpa adanya pengawasan bagaimanapun potensi penyimpangan khususnya oleh para penyelenggara Pemilu akan sangat dimungkinkan. Lembaga semacam ini sudah mendapat posisi resmi bahkan sejak orde baru, pada pemilu 1971 hingga 1997. Hanya saja independensinya belum teruji karena inisiatif pendiriannya tak berasal dari rakyat. Para anggotanya sendiri saat itu hanya berasal dari pejabat di bidang hukum. Muncul kemudian sebuah komite atas reaksi Pemilu orde baru yang dianggap bagai bukan Pemilu. Bagaimana tidak? Pada saat rezim itu dengan tampungan suara yang hanya dibatasi pada tiga partai, pemenang Pemilu tak perlu dipertanyakan lagi.

Setahun sebelum reformasi mendentum, para intelektual masyarakat dari berbagai bidang mulai bereaksi atas ketidakberesan pemilu era Soeharto itu, namun ingin tak konfrontatif, demikian disampaikan Mulyana Kusumah, salah satu pendiri dan mantan sekjen Komite Independen Pengawas Pemilu ( KIPP). Muncul pada masa orde baru yang notabene represif tak menghalangi kegiatan KIPP saat itu. Saat melakukan pemantauan Pemilu pada pada tahun 2007, dua puluh dari dua puluh tujuh propinsi di Indonesia bisa dijangkau termasuk Timor Timur saat itu. 

Tak hanya KIPP, ada pula UNFREL (University Networking For Free And Fair Election), lembaga pemantau yang mulai beraktivitas pada tahun 1999. Sama dengan KIPP, lembaga pemantau ini lahir atas dasar keresahan terhadap proses Pemilu orde baru sekaligus terinspirasi oleh lembaga pemantau Pemilu NAMFREL di Filipina yang dianggap cukup besar pengaruhnya dalam menjaga transparansi dalam pesta rakyat tersebut. Para dosen Universitas Indonesia menjadi pelopor UNFREL di Indonesia yang mendapatkan dana dari UNDP, US AID, dan kedutaan Swedia tahun 1999 sebesar 30 milyar 521 juta rupiah dan menurut Hadar Gumay, Direktur Eksekutif CETRO, yang merupakan reinkarnasi UNFREL, saat itu sisa tujuh milyar setelah melakukan pemantaun Pemilu 1999 ke daerah-daerah. Hasilnya sendiri diumumkan kepada publik.

Berkaca dari dua Pemilu 1999 dan 2004 yang dikawal oleh berbagai badan pemantau, bisa dikatakan tergolong berhasil secara relatif dibanding Pemilu tahun ini yang sudah menyelenggarakan pileg 9 Mei kemarin. Tak hanya permasalahan distribusi surat suara yang masih diperkarakan, kecurangan soal jual beli suara pasca pemungutan suara di TPS dan terampasnya hak pemilih akibat ketidakberesan DPT yang tak diganti KPU masih menjadi masalah sampai beberapa hari menjelang pilpres tahun ini. 

KIPP bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), LBH Apik PBHI bahkan sedang mengajukan banding di Pengadila Jakarta Selatan soal DPT yang dianggap tidak diselenggarakan pada porsinya oleh pemerintah dan dianggap menjadi soal paling krusial pada Pemilu kali ini. Belum di daerah yang juga masih ricuh tentang protes surat suara yang rusak dan tak mendapat penggantian saat pileg dan munculnya nama-nama pemenang calon legislatif yang menuai protes seperti di Tangerang, Jawa Barat dan Sulawesi Barat.
“ Semua sudah sangat fatal pada Pemilu 2009 ini,” kata Hadar Gumay. Menurutnya, pasti bukan rahasia lagi kalau persoalannya sudah berserakan di mana-mana. Dia sendiri pernah membuat kesaksian dan pernyataan kepada Bawaslu terkait surat-surat suara rusak yang tak diganti KPU. Dengan maksud pernyataan ini kemudian akan diteruskan kepada kepolisian dan ke Badan Kehormatan KPU yang kemudian tapi kemudian gagal di tengah jalan.

Lantas, jika di dua Pemilu sebelumnya, para lembaga pemantau begitu berpengaruh dalam memberikan hasil pemantauan kepada rakyat sekaligus menjadi juri dalam proses Pemilu, kemana mereka saat Pemilu 2009 yang justru dianggap para pemantau itu Pemilu termahal tapi paling bermasalah?
Kalau sebelumnya lembaga pemantau seperti CETRO mengawasi tempat-tempat pemungutan suara untuk menjamin para pemilh terbebas dari berbagai intimidasi dan politik uang dan mengawasi penyelesaian perbedaan penghitungan suara. Masalah yang muncul berkisar hal di atas dan surat-surat suara yang rusak masih bisa diganti KPU masa itu. “ Kalau sekarang usul judicial review ke MK didiamkan, KPU tak peduli, Bawaslu juga begitu dan pemerintah tak mau bikin Perpu,” tambah Hadar Gumay.


Antara rasa geram namun tak bisa berbuat banyak di Pemilu kali ini baik KIPP maupun CETRO menganggap kendala dua lembaga pemantau yang sudah cukup lama berdiri ini tak lain masalah dana. Semakin tahun, KIPP mengaku dana operasional yang makin berkurang. Jika pada tahun 1997, lembaga ini mendapatkan 20 milyar rupiah dari UNDP dan memiliki 250 relawan di seluruh Indonesia, maka tahun 2004 sekalipun Uni Eropa turut menyumbang tapi jumlah anggaran berkurang. “ Tahun 2009 sekalipun UNDP membuka peluang bantuan bagi lembaga pemantau dan kami sudah ajukan proposal tapi kami akhirnya nggak dapat dana bantuan,” kata Muchtar Sindang, Sekretaris Jenderal KIPP. Satu-satunya sumber dana yang bisa diandalkan tapi tak seberapa jumlahnya kemudian didapatkan lembaga ini dari para alumni KIPP. Otomatis dana kurang, sukarelawan terminimalisir dan penjangkauan pantauan menyempit.

Begitu pula CETRO yang tahun 1999 bahkan mendapatkan dana bantuan lebih dari 30 milyar rupiah, kini merasa melemah akibat faktor anggaran tersebut. Untuk menyiasatinya, para sukarelawan CETRO mengawasi Pemilu tak lagi di tingkat-tingkat TPS tapi pada level kebijakan atau regulasi Pemilu. Selain itu CETRO juga masih memfokuskan perhatian pada KPU sebagai penyelenggara Pemilu bersama-sama Bawaslu sebagai pengawas. Padahal kan selama ini kecurangan justru sering terjadi di TPS? “ Sebenarnya tugas itu bisa diambil oleh saksi parpol di TPS,” jawab Gumay. Luas penjangkauan badan pemantau Pemilu memang ujung-ujungnya tak akan lepas dari masalah anggaran. Selama ini yang mendukung mereka memang berasal dari pihak luar. Menurut Hadar, bantuan seperti ini akan sulit didapatkan dari lokal, dengan adanya sentimen yang menganggap pemaantau sering dianggap sebagai lawan dari peserta dan penyelenggara Pemilu. Harus hati-hati pula kalau-kalau pemberi dana dari dalam negeri memiliki kepentingan untuk kelompok tertentu.ezrasihite-kristianginting

Dikutip sepenuhnya dari Koran Jakarta 5 Juli 2009

Written by Me

July 6, 2009 at 9:10 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: