Sihiteezra's Weblog

Love the Life You Live&Live the Life You Love

Bumerang Kasus Radio Panggil

leave a comment »

Nama Anggoro Widjojo, Dirut PT Masaro Radiokom Tiba-Tiba Mencuat Di Tengah Kasus Penyidikan Antasari Azhar. Salah Satu Buron KPK Ini Disebut-Sebut Dalam Pengakuan Tertulis Antasari Telah Mengucurkan Suap Kepada Dua Petinggi KPK Dalam Penanganan Kasus Korupsi Masaro Di Proyek SKRT Departemen Kehutanan. Seperti Apa Sebenarnya Kasus Masaro Selama 1,5 Tahun Ditangani KPK?

Gambar Berita Koran Jakarta 419 4 100 - 5 - 20090808 232234


Wajar bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti kebakaran jenggot dengan testimoni 9 poin Antasari Azhar tertanggal 16 Mei 2009 itu. Pasalnya, kasus korupsi Masaro dari proyek Satuan Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan (SKRT Dephut) sedang diproses KPK saat ini. Apalagi dari pengembangan penyidikan kepolisian, kemudian diketahui jumlah suap itu mencapai enam miliar rupiah. Bahkan sampai kemarin, Mabes Polri telah memeriksa empat orang saksi sebagai tindak lanjut pengakuan itu.

Alhasil, KPK pun gerah dan menggelar konferensi pers tiga hari silam untuk mementahkan pernyataan Antasari. “Semasa menjabat Ketua KPK, Antasari yang justru menyimpan kasus Masaro itu,” ujar Bibit Samad Riyanto, Wakil Ketua KPK.

KPK mulai bersentuhan dengan Anggoro Widjojo sejak mengendus bau korupsi pada proyek SKRT Dephut pada Januari 2008. Namun, hingga sekarang, hasil penanganannya dianggap belum maksimal. Hanya baru memenjarakan Yusuf Erwin Faishal Ketua Komisi IV DPR, salah satu penerima suap Anggoro. Sementara pelaku utama yang merupakan jajaran petinggi Masaro, termasuk Anggoro, masih berstatus buron. Antasari sendiri mengaku pernah menemui Anggoro di Singapura dengan dalih keingintahuannya atas keterlibatan suap sesama rekannya di KPK. 

Keterlibatan korupsi Masaro bermula pada Januari 2007, saat Dephut mengajukan usulan rancangan program revitalisasi rehabilitasi hutan senilai 4,2 triliun rupiah. Mengendus bau fulus dari proyek berkode DIPA 69 itu, Yusuf mendekati Anggoro melalui anggota Komisi IV Muchtaruddin. Bahkan Anggoro kemudian membuat rencana konkret penggelapan anggaran itu. 

Cara paling realistis adalah pengadaan SKRT. Apalagi hubungan Dephut dengan Masaro telah berlangsung mesra selama ini. Jalinan itu sudah berlangsung sejak 1990-an (masa Menteri Kehutanan Hasjrul Harahap). Sejak itu Masaro kerap menjadi penyuplai sekaligus pemelihara perangkat sistem komunikasi radio yang digunakan untuk memantau seluruh hutan di Indonesia dari praktek pembalakan liar dan bahaya kebakaran hutan. Meski hubungan itu sempat terputus pada 2004, karena proyek diberhentikan Menteri Kehutanan M Prakoso. Proyek SKRT kembali muncul. Dan Masaro kembali dipercaya memegang proyek SKRT periode 2005-2006. 

Akhirnya, 12 Februari 2007, Yusuf melansir rekomendasi pengalihan anggaran DIPA 69 menjadi pengadaan SKRT berupa radio yang hilang, pengadaan radio bagi Badan Konservasi dan Sumber Daya Air (BKSDA) dan pengadaan radio bagi Manggala Agni senilai 180 miliar rupiah.

Rancangan anggaran tersebut disetujui pada pertengahan Juni 2007. Lembar pengesahan juga diteken Menteri Kehutanan MS Kaban. Sebulan kemudian, Yusuf kemudian mengesahkan Rancangan Pagu Bagian Anggaran Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam lembar pengesahan. Kemudian diteruskan ke Menteri Keuangan. 

Anggoro juga berhasil meyakinkan Boen Purnama, Sekjen Dephut saat itu dan Pejabat Pembuat Komitmen Wandojo Siswanto untuk memproses pengadaan SKRT. Proyek itu tanpa tender dan tanpa proses lelang untuk penyediaan alat. PT Masaro pun ditunjuk menjadi rekanan Dephut untuk menyelesaikan proyek SKRT. 

Misi selesai, Yusuf Erwin pun menerima uang 125 juta rupiah dan 220 ribu dollar AS seperti yang dijanjikan Anggoro. Anggoro Widjojo ditunjuk sebagai kurir uang Anggoro yang kemudian diberikan melalui Tri Budi Utami di ruang sekretariat Komisi IV DPR. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah anggota Komisi IV, yaitu Suswono (50 juta rupiah), Muchtaruddin (50 juta rupiah), dan Muswir (5 juta rupiah).

Pada November 2007, Yusuf kembali menerima sejumlah uang dari Anggoro Widjojo. Uang itu juga dibagikan kepada sejumlah anggota Komisi IV, yaitu Fachri Andi Laluasa (30 ribu dollar Singapura), Azwar Chesputra (5.000 dollar Singapura), Hilman Indra (140 ribu dollar Singapura), Muchtaruddin (40 ribu dollar Singapura), dan Sujud Sirajuddin (20 juta rupiah). Sedangkan dalam penggerebekan ruang kerja Boen Purnama, KPK menyita uang 20 dollar AS yang diduga uang suap dari Anggoro. “Namun proyek SKRT tidak ternyata pernah ada di Dephut,” ujar Johan Budi, Juru Bicara KPK ketika itu. Total kerugian negara dari korupsi ini senilai 13 miliar rupiah.

Licin
Bau korupsi terendus KPK sejak Januari 2008. Namun KPK baru berani menggeledah kantor Masaro di Jalan Talang Betutu Nomor 11A, Jakarta Selatan, enam bulan kemudian, tepatnya 29 Juli. Sayang, tidak banyak bukti yang ditemukan. Bahkan Anggoro tidak berada di tempat. 

Kemudian pemeriksaan melebar ke tempat dan saksi dari Departemen Kehutanan maupun Masaro. Penggeledahan di kantor Sekjen Dephut Boen Purnama pada Agustus 2008, ditemukan 20 ribu dollar AS yang diduga uang dari Anggoro. 

Dilanjutkan pada Januari 2009, salah satunya Direktur Masaro Putra Nevo juga dipanggil KPK. Namun Putra berhasil berkelit dari panggilan KPK karena alasan gangguan kesehatan. Yusuf Erwin sendiri baru ditetapkan sebagai salah satu tersangka pada Oktober 2008. 

Eskalasi kasus meningkat pada Juni-Juli silam. Ketika Anggoro Widjojo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka per 19 Juni 2009. KPK memanggil Anggoro. Hasilnya nihil. Jelang akhir Juni, KPK kembali memanggil Anggoro. Tapi dia begitu licin, nihilnya tetap nihil. Bahkan berdasarkan informasi KPK yang diperoleh dari Interpol, Anggoro sudah melarikan diri ke Singapura sejak Juli 2008. 

Alhasil KPK seperti melakukan pekerjaan kosong. Yakni mengajukan cekal yang terlambat terhadap Anggoro pada 30 Juli 2009. Cekal itu juga memasukan tiga nama lain petinggi Masaro; Direktur Utama Putronefo A Prayugo, Presiden Komisaris Anggono Widjoyo, dan Direktur Keuangan David Angkawidjaya yang diduga terlibat Cekal itu merupakan kali kedua setelah pada 22 Agustus 2008, sempat diteken Wakil Ketua Penindakan KPK Chandra Hamzah.

Anggoro seperti ditelan bumi. Kantor Anggoro di Jalan Betutu seperti tidak ada aktivitas. Pengamanannya super ketat. Bahkan menurut keterangan Heru, salah satu satpam di sana, jajaran petinggi hingga humas dan HRD, sudah tidak ada. Bahkan sejak dua bulan terakhir, karyawan Masaro merupakan wajah-wajah baru. Padahal jumlah karyawan perusahaan pemasok radio komunikasi merek Motorola sejak 1974 ini hampir 400 orang.

Selama satu setengah tahun pengejaran kasus ini, masih membuahkan hasil vonis penjara 4,5 tahun dan denda 250 juta rupiah terhadap Yusuf Erwin Faishal. nala dipa/ezra sihite/teguh nugroho

Dikutip sepenuhnya dari Koran Jakarta, 9 Agustus 2009

Written by Me

August 11, 2009 at 12:17 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: