Sihiteezra's Weblog

Love the Life You Live&Live the Life You Love

Pukat Bernama Pengadilan Tipikor

leave a comment »

Tidak Ada Yang Bebas. Bahkan Vonisnya Cenderung Melebihi Tuntutan.

Kalaupun RUU Pengadilan Tipikor akhirnya gol menjadi Undang-undang, eksistensi Pengadilan Tipikor yang ada saat ini belum aman. Perppu yang akan dikeluarkan pemerintah masih rentan di meja dewan. Akankah peradilan yang dijuluki algojo para koruptor ini akan tetap bertahan kelak?

Gambar Berita Koran Jakarta 439 4 105 - 5 - 20090830 001710

Wajar bila 30 LSM yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi berang di depan gedung MPR Kamis silam. Wajar pula jika Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Indonesia Corruption Watch, atau LSM Kemitraan protes keras sejak dua tahun silam. Itu semua lantaran Pansus RUU Pengadilan Pengadilan Tipikor yang belum lama ini naik level menjadi panja berjalan lambat memproses legislasi tersebut. Sejak 2006, legislasi itu masih menggantung di meja dewan. Padahal RUU salah satu pondasi utama pemberantasan korupsi di Indonesia. “Kami tidak tahu lagi mau ngomong apa,” ungkap Wahyudi Djafar, Koordinator Demo KPPK .

Bukan cuma LSM saja yang kelimpungan, orang sekelas Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata merasa dilema. “Tanya saja ke MK kenapa membuat keputusan seperti ini?” ujar dia ketika ditemui di sela-sela rapat perdana Panja RUU Pengadilan Tipikor di ruang Mezza Nine, Imperial Arya Duta Hotel, Karawaci, empat hari silam. 

Putusan MK tertanggal 19 Desember 2006 yang menggolkan Judicial Review pasal 53 UU KPK memang bernuansa “menggugat” eksistensi Pengadilan Tipikor. Peran Pengadilan Tipikor dianggap sebagai wajah dualisme peradilan Indonesia dalam penanganan korupsi. Imbas keputusan itu membuka peluang Pengadilan Tipikor tetap lanjut atau likuidasi.

Wajar bila publik cemas menanti kepastian ini. Selama enam tahun Pengadilan Tipikor berjalan, lembaga ini dianggap algojo bagi koruptor. Bahkan lebih dari itu, palu majelis hakimnya dianggap pukat harimau penilap uang negara. Catatan penanganan perkara Pengadilan Tipikor memang mengagumkan. 

Catatan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM pada semester awal 2008 menyebutkan ada sebanyak 14 kasus divonis bersalah di Pengadilan Tipikor dengan rata-rata hukuman 4,32 tahun. Sedangkan ICW mencatat dalam kurun waktu 2005 – Juni 2008 dari hampir ratusan kasus yang masuk ke Pengadilan Tipikor, tidak satu pun membebaskan terdakwa. Vonis yang dijatuhkan rata-rata selama 5 tahun. Bahkan cenderung melebihi tuntutan yang ada. Kasus korupsi pembelian heli MI-2 oleh eks Gubernur NAD Abdullah Puteh yang semula dituntut 8 tahun, berakhir dengan hukuman 10 tahun. Aliran dana non budgeter Departemen Perikanan dan Kelautan, menyeret Rokhmin Dahuri ke bui satu tahun lebih lama dari vonis semula enam tahun. Ada pula Jaksa Urip Tri Gunawan yang terbukti menerima suap sebesar 600 ribu dollar AS dari Artalyta dan satu miliar rupiah dari mantan Kepala BPPN Glenn Yusuf. divonis 20 tahun dari tuntutan semula 15 tahun.

Jumlah kasus yang diputus Pengadilan Tipikor juga menunjukkan tren meningkat. Dari awal pembentukannya yang hanya 1 perkara, kemudian menjadi 16 perkara pada tahun kedua. Sedangkan pada tahun ketiga menjadi 25 perkara atau meningkat 56 persen dari tahun sebelumnya. Sementara pada 2007 mampu memutus sebanyak 120 perkara. Prestasi itu juga didukung penyelesaian perkara yang rata-rata meningkat 120 persen setiap tahunnya. 

Bandingkan dengan kinerja peradilan umum dalam kurun waktu 2005 – 2007. Ada sekitar 22,22 persen terdakwa atau 54 orang divonis bebas di sana. Yang kemudian meningkat menjadi 32,13 persen atau 116 terdakwa pada 2006. Lalu, kembali meningkat menjadi 56,84 persen atau 212 terdakwa pada 2007. Termasuk 104 terdakwa lainnya hingga Juni 2008. Total dalam kurun waktu tiga tahun, peradilan umum telah melepaskan 1184 terdakwa kasus korupsi. Kalau pun ada yang divonis, dalam catatan ICW, hanya dihukum relatif ringan. 

Alhasil, muncullah idiom bagi peradilan umum, khususnya PN Jaksel sebagai surga koruptor. Namun menurut seorang panitera PN Jaksel yang tidak ingin disebutkan namanya, hal itu tidak sepenuhnya benar. Tantangan peradilan umum dan Pengadilan Tipikor berbeda dalam membuktikan kasus korupsi. “Tipikor terlihat lebih tegas dan simpel karena mereka mendapat bukti dan pelaku yang tertangkap tangan. Tapi secara substansi kasus, sebenarnya ada yang tidak terbongkar,” papar dia.

Yang pasti, prestasi Pengadilan Tipikor itu mampu diukir dalam kondisi keterbatasan Baik itu jumlah SDM, inventarisasi lembaga, hingga uang penghargaan para personelnya. Lembaga ini juga hanya digawangi jumlah personel yang seret. Komposisinya dari seluruh tingkatan (pertama, banding, dan kasasi) hanya ada 20 hakim (11 hakim karir dan 9 hakim ad hoc) dan sembilan panitera pengganti. Ditambah beberapa personel juru sita. Total hanya berjumlah 100 personel. Angka itu pun masih relatif. Pasalnya, enam dari sembilan panitera pengganti yang ditunjuk Ketua MA itu, tetap diminta membantu perkara lainnya di PN Jakarta Pusat. 

Serba Terbatas
Di awal beroperasinya, Pengadilan Tipikor sempat tidak punya tempat untuk gelaran perkara. Akhirnya, beberapa gedung yang sudah usang dan tidak digunakan disulap menjadi tempat persidangan. Sebut saja Gedung Eks Sinar Harapan di Jalan Fahruddin Nomor 4, Jakarta Pusat. Juga pernah di lantai tiga PN Jakpus. Kemudian beberapa kali di Gedung Uppindo, HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Yang akhirnya, tempat terakhir ini direnovasi dan ditetapkan sebagai Pengadilan Tipikor sejak 2007 hingga saat ini. “Kami ini seperti anak tiri, tanpa fasilitas. Di tingkat pertama, kerja sampai jauh malam. Aneh tapi nyata,” ujar Prof DR Krisna Harahap SH MH, Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung.



Lantaran kedudukannya di bawah PN Jakpus, suntikan dana Pengadilan Tipikor juga tergantung anggaran yang diterima induknya. Alhasil, Pengadilan Tipikor memiliki anggaran khusus dalam penanganan perkaranya. Di sisi lain, anggaran PN Jakpus juga tidak terbatas. Meski sejak Pengadilan Tipikor beroperasi, anggaran operasional itu meningkat. Misalnya untuk periode 2003, anggaran PN Jakpus hanya 1,9 miliar rupiah. Setahun kemudian meningkat menjadi 2,3 miliar rupiah. Dengan angka itu, Pengadilan Tipikor tidak mampu membiayai kebutuhan dasarnya seperti membeli kertas, meja, kursi, dan komputer. Namun itu dianggap masih belum mencukupi. Dana itu habis terkuras hanya untuk persidangan perkara. Tapi belum mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi para personelnya. 

Anggaran Pengadilan Tipikor baru meningkat signifikan pada periode 2006. Ketika itu PN Jakpus mendapat alokasi dana sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari anggaran itu sebesar 40 persennya kemudian dialokasikan untuk pos administrasi umum (belanja pegawai dan belanja barang). Plus peningkatan biaya lembur personel dan biaya perawatan gedung baru yang baru beroperasi setahun kemudian. Anggaran itu juga membantu menghidupkan instalasi pendukung operasionalisasi seperti jaringan internet, sistem komputerisasi riset, website, dan evaluasi sistem informasi manajemen perkara. 

Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No 30/2002). Hal itu tertera pada Pasal 54 (1,2, dan 3). Meski berada di bawah administrasi PN Jakpus, yurisdiksi Pengadilan Tipikor menerima dan memutus perkara korupsi di seluruh Indonesia yang diajukan KPK.

Untuk pertama kalinya, Pengadilan Tipikor resmi berdiri pada akhir Juli 2004. Ketika itu, Presiden Megawati Soekarnoputri melansir Keppres No 59/2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian ditambah Kepres No 111/ 2004 dan Surat Keputusan MA tertanggal 14 Juli 2004 yang mengatur soal pengangkatan hakim non-karier nala dipa/agus triyono/rangga prakosa/teguh nugroho

Dikutip sepenuhnya dari Koran Jakarta edisi 30 Agustus 2009

Written by Me

August 31, 2009 at 10:17 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: