Sihiteezra's Weblog

Love the Life You Live&Live the Life You Love

Setelah Kata-Kata Habis

leave a comment »

Benarkah Pembahasan RUU Pengadilan Tipikor Sengaja Ditunda-Tunda Penyelesaiannya/

Ada beberapa perubahan antara draft RUU dari perumus yang masuk ke pemerintah dan draft dari pemerintah yang masuk ke DPR. 

Dua pria itu memompakan asap racun tikus dari luar pagar. Di dekat kaki mereka, sebuah perangkap tikus juga sudah dipasang. Terlihat menganga menghadap ke pintu pagar. Dua lelaki lain mengambil kardus bertuliskan “racun tikus” lalu menaburkan isinya ke sekitar pagar. Orang-orang mulai bersorak-sorai tapi disemprot sekian lama, tak satu pun tikus yang keluar atau terlihat mati. Tak ada juga yang terjebak masuk ke perangkap tikus.

Gambar Berita Koran Jakarta 439 4 105 - 4 - 20090830 001825

Di depan pintu gerbang Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, aksi “penyemprotan tikus” seperti itulah yang terlihat pada Kamis siang, pekan lalu. Sebanyak 30 organisasi gabungan LSM dan sebagainya, memenuhi halaman depan gedung wakil rakyat itu. Belasan orang hadir di sana. Mereka meneriakkan yel-yel anti korupsi dan mendesak para anggota dewan agar menyelesaikan RUU Pengadilan Tipikor.

“Kita membawa racun tikus, perangkap tikus dan pembasmi tikus sebagai simbolisasi bahwa di depan pintu gerbang DPR ini, kita akan menghadang para tikus yang akan menyerang eksistensi gerakan pemberantasan korupsi yang akan menghambat pengesahan RUU Pengadilan Tipikor,” kata Wahyudi Djafar, Peneliti Peradilan dan Konstitusi, berorasi.
Aksi itu dilakukan menurut Wahyudi, karena para anggota DPR sudah tidak mau mendengarkan masukan dari masyarakat. Bahkan di tingkat pembahasan panitia kerja atau Panja, pembahasannya dilakukan tidak di Senayan. “Mereka memilih berapat di luar gedung ini, memilih enak di hotel dengan alasan supaya tidak mendengar lagi desakan-desakan dari masyarakat,” kata Wayudi.
Hari itu, anggota DPR yang tergabung dalam Panja RUU Pengadilan Tipikor yang disebut Wahyudi memang sudah dua hari melakukan rapat di Hotel Imperial Arya Duta, Karawaci, Tangerang, sejak Rabu, 26 Agustus. Tempat itu berjarak sekitar 45 kilometer dari tempat Wahyudi dan kawan-kawannya melakukan aksi. 
Ada dua ruangan yang disewa oleh para anggota Panja di hotel itu, Mezza Nine dan Imperial Arya, selain 34 kamar untuk menginap. Kamar-kamar itu dari kelas Deluxe dan VIP yang bertarif 900 ribu rupiah hingga 1,2 juta rupiah per malam. 
Pada hari pertama, Rabu itu, rapat sebetulnya dijadwalkan pukul 14.00 tapi para anggota Panja ternyata baru berdatangan ke hotel menjelang magrib. Jadwal rapat pun molor hingga menjelang 20.30 itu pun banyak yang datang terlambat memasuki ruangan. Lalu hingga Sabtu siang, rapat itu tak menghasilkan apa pun. 
Menurut Dewi Fortuna, Ketua Pansus RUU Pengadilan Tipikor, alasan molornya pembahasan RUU Pengadilan Tipikor itu, karena rapat di Arya Duta memang tidak menjadwalkan rapat selesai selama tiga hari (Rabu, Kamis, dan Sabtu). “Kita akan melanjutkan pembahasan Senin besok, di Hotel Santika, Jakarta,” kata Arbab Paproeka, Ketua Panja RUU Pengadilan Tipikor.
Dari sana pembahasan RUU diharapkan sudah selesai dan akan diusahakan masuk ke Pansus, 9 September mendatang. Bila disetujui oleh rapat pleno baru kemudian akan dimasukkan dalam Badan Musyawarah untuk diagendakan menjadi paripurna. “Ini semua tergantung pemerintah. Karena, jika semua anggota DPR sudah setuju tapi pemerintah tidak, maka RUU ini akan ditunda,”kata Dewi. 

Berubah
Nasib RUU Pengadilan Tipikor saat ini memang seperti di ujung tanduk. Mestinya rancangan itu sudah menjadi undang-undang sebelum masa jabatan anggota DPR seperti Arbab dan Dewi berakhir 30 September mendatang. Tapi kata Wahyudi, pembahasannya oleh anggota DPR dibuat melebar ke mana-mana sehingga tak kunjung selesai. 

Dadang Trisasongko dari LSM Kemitraan bercerita, draft RUU itu sebetulnya sudah selesai sejak April 2008. Dari 43 pasal yang tercantum di dalamnya, kalangan LSM hanya memfokuskan pada dua item yang dianggap sebagai fondasi penanganan kasus korupsi di Indonesia. Kemitraan adalah salah satu LSM yang ikut menyusun draft RUU Pengadilan Tipikor.
Pertama, soal komposisi majelis hakim, yang diusulkan adalah tiga hakim ad hoc dan dua hakim karir. Ini perbaikan atas draft sebelumnya yang mengusulkan ada tiga hakim karir. Kedua soal tempat dan kedudukan Pengadilan Tipikor. Semula ada wacana agar Pengadilan Tipikor juga ada di tia-tiap kabupaten. 
Namun dengan asumsi akan membutuhkan banyak hakim (sekitar 1.332 orang), yang diusulkan Pengadilan Tipikor harus ada di lima wilayah (bersifat regional). “Tapi sebenarnya roh penanganan korupsi di peradilan ada di poin pertama itu,” katanya.
Alasannya, jejak rekam majelis hakim karir (Pengadilan Negeri) yang semula diusulkan tiga orang dinilai sangat buruk. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2005-Juni 2008 ada sekitar 1.184 terdakwa kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan umum, sekitar 450 terdakwa divonis bebas. Keadaan itu berbanding terbalik dengan yang terjadi di Pengadilan Tipikor; sebagian besar atau hampir tidak ada terdakwa korupsi yang diadili yang dinyatakan lolos dari tuntutan korupsi. 
Di tingkat Tim Perumus yang diketuai Romli Atmasasmita, draf RUU itu akhirnya disetujui dan diajukan kepada Presiden SBY, Juni 2008. Menurut Suharyono, Direktur Perancangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, selain Romli, juga ada Irianto Senoaji dan dirinya. Lalu ada pula pengacara, wakil dari Sekretariat Negara, wakil hakim, kepolisian dan wakil dari Menteri Negera Pendayaagunaan Aparatur Negara. “Itu sudah dikirim ke DPR satu paket dengan RUU Tipikor,” kata Suharyono.
Terungkap kemudian, ketika draft itu diajukan ke DPR, 18 Juli 2008, poin tentang komposisi majelis hakim Pengadilan Tipikor itu lalu berubah menjadi “Susunan majelis hakim Pengadilan Tipikor ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor.” Hingga draft itu kemudian diminta DPR untuk direvisi pemerintah, 11 Agustus 2009, bunyi redaksi itu tetap tidak berubah.
Draf terakhir itu yang lantas menjadi pedoman Pansus RUU Pengadilan Tipikor ketika menjaring Daftar Inventarisasi Masalah. Dengan kata lain, selain berjalan lambat, pasal-pasal di RUU ini memang tidak banyak yang berubah dari draf pertamanya. “Kami tidak tahu usulan itu dari mana. Siapa yang memesan. Yang pasti, klausul itu membuat lemah Pengadilan Tipikor yang kuncinya pada majelis hakimnya,” kata Dadang. 
Perihal soal hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor yang sudah berubah itulah yang kemudian disoal kalangan aktivis LSM. Apalagi orang-orang Senayan belakangan juga memberikan syarat yang lumayan berat bagi hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor. 
Hasil rapat Panja yang tak selesai di Hotel Arya Duta itu, misalnya, Sabtu kemarin menghasilkan keputusan, kriteria hakim ad hoc, minimal harus berpengalaman 15 tahun untuk Pengadilan Tipikor Negeri dan Tinggi dan 20 tahun untuk hakim ad hoc tingkat Mahkamah Agung (MA). Syarat lainnya, sebelum menjadi hakim ad hoc, para hakim itu juga sudah harus mendapat sertifikat menjadi hakim Tipikor dari MA. “Komitmen DPR yang sangat meragukan,” kata Febridiansyah dari ICW.

Pembusukan
Sebetulnya setelah itu, bukan tak ada upaya dari para aktivis yang peduli dengan pemberantasan korupsi untuk meminta perubahan. Salah satunya, yang dilakukan oleh Koalisi Penyelamatan Pemberantasan Korupsi yang mendesak Pansus RUU Pengadilan Tipikor untuk kembali ke bunyi draft awal soal komposisi hakim ad hoc dan segera mengesahkan menjadi undang-undang. 

“Kami juga pernah menemui Fraksi Demokrat di Pansus tersebut. Mereka menyatakan sepakat dengan usulan LSM tapi mereka merasa tidak punya power, karena alasan orang Demokrat yang ada di Pansud hanya ada dua orang,” kata Dadang.

Dadang dan kalangan LSM lainnya memang berkepentingan dengan UU Pengadilan Tipikor. Antara lain karena usaha pemberantasan korupsi, dinilai efektif jika dilakukan lewat Pengadilan Tipikor. Data yang ditunjukkan ICW yang menyebutkan Pengadilan Negeri banyak memvonis bebas tersangka korupsi, adalah salah satu alasannya. 

“Masa iya kita mau kembali ke abad kegelapan? Kita sudah berhasil dengan KPK dan Pengadilan Tipikor, tapi (sekarang) akan dimatikan kembali,” kata Febridiansyah.

Hal yang juga mengkhawatirkan kalau Panja RUU kali ini gagal membuat Undang-Undang Pengadilan Tipikor, menurut Dadang, akan memaksa pemerintah mengeluarkan Perppu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dan hal itu bisa menyulitkan pemerintah. Pasalnya Perppu juga membutuhkan persetujuan anggota DPR terpilih (baru). Dan kalau Perpu akhirnya juga tidak terbit maka menurut Febridiansyah, yang namanya presiden, anggota DPR, dan semua pihak yang ikut menyusun RUU itu sudah bersekongkol mematikan landasan korupsi. 

Menurut penilaian Suharyono yang terjadi sebetulnya, banyak anggota masyarakat tidak membaca dengan benar draft itu tapi kemudian menyampaikan pendapat yang macam-macam. “Ya kalau memang diminta, pemerintah iya saja. Itu tergantung presiden,” kata Suharyono. 

Di tengah terik matahari Kamis pekan lalu itu, Wahyudi dan beberapa orang dari koalisi 30 LSM yang berunjuk rasa di gerbang Gedung DPR berteriak parau. “Kami sudah kehabisan kata-kata. Setiap pekan kami berteriak tapi rupanya memang tengah terjadi upaya pembusukan yang dilakukan oleh legislatif dan lingkaran kekuasaan lainnya terhadap gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia,” katanya. N rusdi matahari/ezra sihite/kristian ginting/nala dipa/rangga prakoso

Dikutip sepenuhnya dari Koran Jakarta edisi 30 Agustus 2009

Written by Me

August 31, 2009 at 11:07 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: