Sihiteezra's Weblog

Love the Life You Live&Live the Life You Love

Surga Di Jalan Ampera

leave a comment »

Sekurangnya Dari 32 Perkara Korupsi, 16 Perkara Divonis Bebas, Dilepaskan, Atau Dihentikan Penanganan Perkaranya Di Pengadilan Ini.


Gedung itu nampak biasa saja, jika tidak boleh disebut kumuh. Catnya kusam juga kusen-kusennya yang terlihat tua. Di depannya, bertebaran pedagang makanan, mulai bakso, ketoprak, es cendol, dan sebagainya. Itulah potret Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, yang terletak di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Tapi, bagi sebagian orang, terutama koruptor, bangunan itu disebut-sebut sebagai surga.
Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan, hingga 1997 sekurangnya dari 32 perkara korupsi, 16 perkara divonis bebas, dilepaskan, atau dihentikan penanganan perkaranya di pengadilan ini. Selain 13 perkara yang dibebaskan, dilepaskan, atau dihentikan, Emmerson juga menyebutkan enam kasus divonis kurang dari dua tahun, enam kasus lain divonis antara dua hingga delapan tahun, dan tujuh kasus divonis lebih dari delapan tahun.


Mereka yang pernah merasakan ”angin surga” di pengadilan ini antara lain, Ricardo Gelael dan Hutomo Mandala Putra yang bebas murni pada kasus ruislag Bulog. Demikian pula hanya dengan Pande Lubis dan Joko Candra yang tersangkut skandal Bank Bali yang merugikan negara sebesar 904 miliar rupiah.

Kasus yang mengejutkan lainnya adalah bebasnya Nurdin Halid dalam perkara korupsi dana Bulog senilai 169 miliar rupiah pada 2004 lalu. Saat itu, jaksa menuntut Nurdin dengan hukuman penjara 20 tahun dan denda 30 juta rupiah. Namun, majelis hakim yang diketuai I Wayan Rena dengan anggota Ahmad Sobari dan Mahmud Rohimi memutuskan tidak ditemukan unsur melawan hukum, baik formal maupun materil dalam perkara ini. 
Putusan ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat meradang. Saat itu, mereka meminta Mahkamah Agung (MA) mengevaluasi kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dinilai terlalu sering membebaskan terdakwa kasus korupsi. MA pun memeriksa kasus ini. Dalam kesimpulan pemeriksaan diakui terjadi salah tafsir terhadap hasil putusan PN Jaksel. 
‘Data ini menguatkan kedudukan PN Jakarta Selatan sebagai surga koruptor sekaligus kuburan kasus korupsi,’ kata koordinator bidang hukum dan monitoring peradilan ICW, Emmerson Yunto.


PN Selatan hanyalah salah satu dari sekian ribu pengadilan negeri di Tanah Air yang menjadi arena untuk menyidangkan berbagai perkara, termasuk kasus korupsi. Berbeda dengan pengadilan Tipikor, yang khusus menangani korupsi, putusan maupun dakwaan di PN terkesan lebih lunak dibanding pengadilan Tipikor.


Anggota DPR dari Komisi VI, Al Amin Nasution, misalnya, pernah diganjar vonis delapan tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Tipikor pada Januari lalu. Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan itu terbukti menerima uang senilai 75 juta rupiah sebagai imbalan membantu memperlancar proses pengalihfungsian hutan lindung di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.
Bandingkan misalnya dengan Pande Lubis dan Joko Candra yang divonis bebas di PN Jaksel pada kasus skandal Bank Bali yang merugikan negara ratusan miliar rupiah beberapa tahun silam.

Keadilan Nomor 2


Integritas pengadilan negeri dalam menangani kasus korupsi selama ini memang kerap diragukan. Apalagi, menurut Wahyudi Jafar, peneliti dari Komite Reformasi Hukum Nasional , data ICW terakhir menyatakan, 68 persen perkara tindak pidana korupsi yang diadili di pengadilan umum /negeri, terdakwanya diputus bebas. “Padahal kan di Mahkamah Agung sendiri diklat anti korupsinya ditingkatkan. Tapi, justru pengadilan negeri yang notabene di bawah MA putusannya cenderung kontadiktif,” tegasnya.
Seorang panitera di PN Jaksel yang menjadi sumber Koran Jakarta membantahnya. Menurut dia, fungsi pengadilan itu memeriksa dan mengadili perkara. Yang berperan dalam satu persidangan adalah penuntut umum. Sedangkan hakim bertindak sebagai pengendali persidangan. “Dia menilai berdasarkan pembuktian yang dia punya. Vonisnya pun berdasarkan bukti itu. Jadi tidak bisa mengada-ada,” ujarnya.
Dia pun keberatan jika PN Jaksel disebut surga koruptor. Menurutnya opini masyarakat terlalu menyudutkan. Memang diakuinya banyak perkara koruptor yang diputus bebas. Namun, itu bukan karena PN Selatan surganya koruptor. Seharusnya, kata dia, dilihat dulu bagaimana persidangan membuktikan terdakwa sebagai pelaku korupsi atau tidak.
Menurut dia, di peradilan manapun di dunia keadilan itu nomor dua, yang nomor satu itu kepastian hukum. “Kenapa? Kita bisa menentukan orang itu bersalah atau tidak, baru kemudian menentukan keadilan yang bisa kita berikan kepada dia. Kalau tidak bersalah, keadilan mana yang berhak dia dapatkan,” tegasnya. 
Tentang pengadilan tipikor yang dinilai galak karena tidak pernah membebaskan orang, menurut dia, juga tidak sepenuhnya benar. Sebab, perkara yang ditangani Tipikor lebih simpel karena pelakunya tertangkap tangan. “Tapi lihat substansi kasusnya, ada tidak yang terbongkar. Sekarang saya bilang kalau yang kaya begitu tidak usah ke tipikor, ke pengadilan negeri juga dihukum,” ujar sumber tadi. 
Sebenarnya, tak masalah dimana pun sidang korupsi digelar. Yang terpenting para pelaku di dalamnya, entah itu hakim, jaksa, dan sebagainya, konsisten, tegas, dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Sehingga tidak ada lagi angin surga berhembus bagi para koruptor di negeri ini. (adiyanto/agus triyono/rangga prakosa/rizky amelia)

Dikutip sepenuhnya dari Koran Jakarta edisi 30 Agustus 2009

Written by Me

August 31, 2009 at 11:12 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: