Sihiteezra's Weblog

Love the Life You Live&Live the Life You Love

Wawancara Mochamad Tjiptardjo

leave a comment »

Lelaki berkumis putih ini adalah orang “dalam” pajak yang diangkat menjadi Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan sejak 28 Juli 2009. Mulanya dia tak membayangkan akan menjadi orang nomor satu di Ditjen Pajak, meski tanda-tanda dia akan diangkat sebagai Dirjen sudah terlihat jauh-jauh hari sebelumnya, ketika dia kemudian beberapa kali dipanggil oleh bosnya di Lapangan Banteng.

Nama Tjiptardjo sejauh memang nyaris tak dikenal publik. Sebagai pejabat intel di Ditjen Pajak dengan kerja yang lebih banyak di belakang layar, hanya sedikit orang yang mengenalnya. Dia misalnya dikenal sebagai orang yang memiliki komitmen terhadap reformasi birokrasi di direktorat yang menghimpun penerimaan negara terbesar itu. Orangnya memang tegas, bicara lugas, meski bagi orang yang belum mengenalnya akan terasa sinis.

Bahasanya banyak menggunakan jargon militer, kadang juga istilah agama.
Adiyanto, Ezra Sihite, Irianto Indah Susilo, Nala Dipa dan Rusdi Mathari, pekan lalu menemui lelaki yang hobi melukis dan memancing itu, di kantornya di Ditjen Pajak, Jakarta. Janji yang semula dibuat pada 18.30 WIB untuk memulai wawancara, molor satu jam karena Sang Dirjen harus menghadiri pertemuan di Kantor Departemen Keuangan
.

Berikut petikannya:

Apa pesan Menkeu ketika Anda dilantik menjadi Dirjen Pajak?
Beliau berpesan ada enam yang harus saya kejar, organisasinya, SDM, basis data, IT, kompetensi SDM, pemeriksaan dan pendidikan. Pesan khusus yang lain lagi, “Pak Anda dari dalam , Anda lebih berat daripada Pak Darmin yang dari luar. Pak Darmin yang dari luar nothing to loose. Orang luar enggak banyak kenal, bapak besar dan gede di sini kalau Bapak enggak tegas ya susah. Karena bapak kenal jadi harus tegas.”

Itu pesan menteri dan memang benar harus begitu, beban saya lebih berat dari Pak Darmin. Saya kenal banyak orang kantor dari dulu, neko-neko harus berani mengatakan tidak. Kalau sama teman kan enggak enak, ini yang harus kita jaga seperti reformasi transaksi transparansi Dirjen Pajak kan sudah bagus.

Enak dong jadi Dirjen Pajak?
Enggak enak. Enggak bisa kayak orang lain yang santai. Banyak enggak enaknya, tapi ini panggilan negara, yah saya kerjakan.

Enggak enaknya seperti apa?
Privasi saya terganggu, apalagi ditanyai seperti ini, kayak penyidik. Kalau saya jadi tukang becak enggak ditanyai kan?

Katanya Anda tidak menyangka diangkat menjadi Dirjen Pajak?
Bukan boro-boro menyangka, ditawari saya menolak. Tapi ini diperintah, jadi saya jalani. Kalau saya prajurit diperintah perang, ya perang, kalau ditawari yah enggak. Ini tugas negara dan panggilan, ya dijalani.

Punya program kerja 100 hari ?
Saya enggak punya. Program yang sudah dibuat, lima bulan saya bekerja, bagaimana saya bisa menyebar pasukan-pasukan saya ke daerah. Program saya sudah terpaku dan jalan lima bulan. Begitu dilantik kita langsung konsolidasi lima hari kirim semua panglima ke daerah.

Ada anggapan kalau bekerja di kantor pajak itu enak?
Ya memang enak dan kaya, gajinya lebih gede dari wartawan.

Untuk apa kita memberikan pajak kepada negara sementara negara juga tidak pernah memberikan apa-apa?
Kalau filosofi itu diembuskan untuk mewakili rakyat, ya rusak. Anda tahu, ada busung lapar, anak makan dengan mengais sampah dan anak-anak enggak bisa sekolah, itu saudara kita. Dari mana kita bantu itu? Ya pajak. Dari orang kaya.

Sistem pajak adalah retribusi income, pemerataan. Kalau ada orang yang ngomong begitu, itu adalah orang yang enggak mau tahu. Kita tata dari pajak untuk membuat lapangan kerja baru, kemudian kita bikin infrastruktur. Nah kalau pajaknya sekarang masih begini, kok minta yang macam-macam, ibarat naik becak bayar 25 kok minta selamat. Tapi kalau bayar pajaknya bagus kan pemerintah bisa berbuat.

Tidakkah hampir setiap orang, setiap hari membayar pajak?
Kalau orang miskin enggak ada yang pajak penghasilan, enggak kena. Orang dari lahir sampai mati bayar pajak tapi pajak itu ada pajak langsung ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu dikenakan ketika membeli sikat gigi, beli popok dan sebagainya. Tapi kalau pajak langsung, pajak penghasilan, orang miskin ya enggak. Ada batasan-batasannya.

Lebih besar mana penerimaan pajak langsung atau tidak langsung?
Pajak langsung lebih besar maka itu lebih sehat. Mengapa dikatakan sehat? Kalau pajak tidak langsung semua orang kaya miskin bayar. Kalau pajak langsung hanya orang mampu yang bayar, otomatis lebih besar pajak penghasilannya. Tapi kalau pajak tidak langsung lebih gede, ini negara enggak sehat, masak yang membayar orang miskin dan orang kaya enggak bayar? Nah kebetulan pajak langsung ini sekarang lebih tinggi terus.

Pajak langsung ada dua: pajak penghasilan yaitu pajak badan dan pajak perorangan. Ini yang komposisinya masih tidak imbang 70:30. Yang sehat perorangan 70, karena jumlah perorangan lebih banyak. Ini yang lagi kita usahakan, basis pajak kita kembangkan. Penduduk kita itu ada 230 atau 240 juta. Masak jumlah pajak perorangan baru sampai 13 persen? Untuk membenahi soal pajak perorangan dan badan ini kita didik orang-orang yang bisa memantau para pengusaha tentang usaha mereka dan kekayaannya termasuk yang ada di luar negeri. Orang yang bisa Bahasa Inggris dilatih soal pajak dan ilmu intelijen.

Soal NPWP itu sampai kapan bebas fiskal?
Ya enggak ada batasannya, forever. Kalau 50 tahun lagi berubah ya itu perubahan kebijakan. Sementara ini ya tidak dibatasi. Sekarang berkembang ada HWI yaitu How Wealth Individual. Pajak orang-orang yang penghasilan pribadinya kaya di satu kantor kita kelola. Lebih enak mengawasi orang kaya daripada orang miskin kan? Orang kaya gampang dilacak tap…tap… tap. Tapi orang miskin biarin saja, ngapain diuber, dibina saja. Jadi sistem modern ini kita punya tiga kantor pelayanan, kantor pelayanan pratama, terus kantor pelayanan media terus yang kecil-kecil jadi gampang mengawasinya.

Anda berasal dari intel pajak…
So what?

Kerja intel pajak itu, konkretnya seperti apa?
Intel itu sama saja. Intelnya BIN, pajak, kejaksaan sama saja basisnya. Intel itu mata-mata, gitu loh, yang mencium dan mendengar di mana ada permasalahan. Tapi ini soal pajak, itu saja. Kalau ada masalah, intel itu seharusnya yang lebih dulu tahu.

Pengawasan yang dilakukan intel ke dalam dan ke luar?
Intel itu untuk orang dalam dan orang luar. Kalau memang harus ambil orang dalam ya orang dalam, dan saya sudah lakukan dua orang sudah divonis itu di Lampung.

Intelijen pajak itu juga koordinasi dengan BIN?
Kordinasi ya. Tapi tidak di bawah BIN. Intel-intel seluruh Indonesia berkoordinasi. Semua intel kita kerja sama. Ada pertemuan.

Kapan Anda mulai jadi intel pajak?
Saya dilantik 27 Desember tahun 2006 sebagai Direktur Jenderal Penyelidikan. Ini organisasi baru. Saya ke KPK, ke kejaksaan, Direktorat Pemeriksaan Pajak di-back up oleh orangnya KPK. Jadi bisa jalan. Operasi intelijen saya bentuk kemudian diarahkan bekerja dengan pihak lain. Mulai empat bulan itu saya sudah mulai berbenah diberikan kantor di lantai enam dan saya diberikan tenaga.

Saya mendidik penyidik dan intelijen. Intelijen saya didik di tiga tempat, di Polri, BIN, dan BAIS. Saya perkuat penyidik kemudian diberikan pengetahuan pajak. Sekarang sudah ada 300 penyidik yang tersebar di 31 kantor wilayah. Tadinya sebelum ada organisasi baru, kami enggak menyidik tapi sekarang Medan sudah menyidik, Lampung menyidik, Denpasar menyidik, di Jakarta ada orang asing yang sudah saya “berikan” pada Jaksa Agung.

Tahun 2007, ada 21 wajib pajak yang dipenjara, ada yang kena dua atau tiga tahun. Terus tahun lalu ada juga yang sudah divonis dan meningkat jumlahnya. Tahun ini kita perkirakan 40-an. Ini bukan main banyaknya. Sebelumnya enggak ada, paling banyak enam atau lima. Ini karena struktur organisasi baru di direktorat penyelidikan. Kini levelnya ditingkatkan dan saya menjadi direktur yang pertama, saya mencetak penyidik dan intelijen.

Anak-anak buah Anda, apa ada yang sudah dihukum?
Ada, saya hukum. Masalahnya itu ada di mana? Kalau ada di informasi, informasi itu macam-macam. Kalau bisa tak buang saja dia. Hanya baru mendengar Papua saja, dia sudah menangis kok.

Bagaimana dengan makelar pajak?
Markus maksudnya? Itu bisa saja terjadi, saya enggak menutup kemungkinan. Persoalannya, orang pajak itu meladeni atau tidak. Berani enggak dia melanggar kode etik. Ada yang kita proses, saya punya provost. Jangankan begitu, di tempat-tempat lain juga banyak markus-markus, ini negara negara zalim.

Konon juga banyak yang berasal wartawan?
Markus bisa saja terjadi dan popular kalau dia punya power, semua lini kehidupan ada saja oknumnya.

Anda tidak tergerak menyelidiki wartawan yang menjadi markus?
Tenaga saya untuk menyelidiki wajib pajak saja kurang. Saya akan lakukan kalau sudah ada bukti. Tenaga saya dihabisi untuk seperti itu, untuk apa? Wartawan enggak ada yang nongkrong di sini (kantor Dirjen Pajak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta-Red). Kalau Anda tahu info, sebutkan namanya, jangan memberi PR pada saya. Kalau saya diberitahukan maka saya bisa cekal orang itu.

Mengapa mereka bisa aman bermain di situ?
Sepanjang saya tahu saya belum pernah dapat laporan menyangkut anak buah saya bermain di sini. Kalau ada saya selidiki. Ada juga mungkin anak buah saya yang ditakut-takuti dibilang masuk koran, nah mari kita berjuang biar bersih dan kita bina anak buah kita.

Konsultan pajak itu, sebetulnya berfungsi untuk apa?
Konsultan pajak itu pengusaha jasa memberikan jasa konsultasi. Wajib pajak boleh pakai boleh tidak. Teorinya dia memberikan jasa dan pengetahuan, dibayar. Tapi namanya orang ada yang jahat, ada yang enggak, tergantung masyarakat mau beli barang busuk atau enggak.

Kalau menurut Anda, banyak yang jahat enggak?
Saya enggak punya statistik. Itu susah. Kalau kasus yang saya temui ada yang melibatkan orang pajak yaitu orang dalam dan saya hajar orang dalam itu, sekarang sudah dihukum dua tahun. Waktu saya diangkat jadi Dirjen Pajak dia mengirimkan SMS dari jeruji besi, katanya “Kepada siapa lagi Pak saya minta bantuan kalau tidak kepada Bapak, anak saya masih kecil mohon saya bisa jadi tahanan luar.”

Lalu jawaban Anda?
Enggak saya tanggap, bukan domain saya kok. Enggak ada urusan saya. Semua ada salurannya.

Oh ya bagaimana kabar kasus pajak Asian Agri? Apa sebenarnya persoalan pentingnya?
Persoalannya ada 12 tersangka dan berkasnya ada 21. Dari penyidik berkasnya sudah selesai. Tinggal proses dengan penuntut umum dan yang kurang dibetulkan. Sekarang masih berjalan dan sekarang dalam tahap P12. Kalau saya menyidik yang satu perusahaan cepat, tahun 2007 ada 21 perusahaan, 21 wajib pajak. Tahun 2008 ada 30, dan tahun ini kita perkirakan ada 40. Lah ini (Asian Agri) datanya ada 860. Dari penyidik sudah selesai tinggal proses sama penuntut. Nanti kita lihat apa yang kurang itu masuk P19. Kalau ada yang ngomong kerja Dirjen Pajak apa sih, aku enggak salahin. Aku enggak tersinggung dan tak perlu klarifikasi. Aku jalan terus, aku kerja ibadah.

Jadi masalahnya ada di Kejagung?
Jaksa Agung kan sudah telepon dan terakhir dia bilang ada pidana. Cuma untuk kepentingan penuntutan dia minta bantu kita. Dia juga kan enggak menguasai UU Pajak jadi kita bantu. Ini sudah akan masuk P21 kok. Enggak sampai akhir tahun ini saya sudah minta sama Pak Jaksa Agung, selesai.

Sudah ada pernyataan dari pihak Kejagung sebelum akhir tahun ini?
Pernyataan Kejagung sudah dimulai sejak kita mulai gelar perkara, satu bulan P12. Tapi karena masalah teknis mereka belum yakin betul, dia minta dua berkas. Lah kalau berkas yang lain belum selesai, nah aku punya banyak berkas, silakan mana yang sudah siap. Saya dengan Kejagung enggak ada masalah, tapi yang menuntut kan mereka jadi perlu dokumen yang lebih lengkap. Cuma publik itu kekurangan info terus nanya-nanya, yah wajar saja. Makanya saya enggak pernah klarifikasi karena dalam proses.

Ini sebenarnya masalah teknis atau politis?
Politis saya enggak melihat. Enggak ada campur tangan dengan orang-orang politis hanya masalah teknis penyidikan saja. Kasus yang begini bukan hanya masalah pajak saja, banyak. Kasus illegal logging bertahun-tahun, kasus apa itu namanya? Kasus BLBI, tapi karena sudah lewat ya sudah.

Kesannya kok jadi tarik ulur begitu?
Iya saya enggak menyalahkan pandangan publik yang begitu. Tapi saya minta agar ini segera P21. Ini sudah hampir tiga tahun dan kerjaan saya bukan hanya ini.

Dalam kasus ini kewenangan pajak sebenarnya kan besar. Sempat terpikir membuat terobosan?
Kalau hanya terpikir berarti tidak melakukan. Saya ketemu penyidik-penyidik negara; eh polisi ini segera diputus karena enggak baik dampaknya bagi pemerintah, ya kan? Tolong dong yang mana yang gampang silakan dikerjakan. Berkasnya sudah saya kirimkan. Pokoknya dari 12 tersangka dan 21 berkas itu satu atau dua P21 dulu. Dampak politisnya ini ke publik kan benar-benar enggak main-main. Dampaknya kepada wajib pajak juga bagus.

Apa itu berarti Sukanto Tanoto akan ditangkap?
Kalau ada buktinya ya bisa dan orangnya sekarang sedang di luar.

Dirjen Pajak punya bukti enggak?
Saya belum menemukan keterkaitannya dia dan dia dipanggil jadi saksi enggak pernah datang.

Jadi Asian Agri akan selesai akhir tahun?
Kalau bisa sebelum Lebaran.

Kembali ke soal Asian Agri kalau tidak selesai yang P21 nanti berarti ada alasan politis?
Iya nilai politisnya ada dan nilai kinerja saya terganggu di mata wajib pajak, “Ah menyelesaikan itu saja enggak becus,” maka yang lain akan macam-macam. Tapi kalau ini saya tangani, wah yang gede. Saya menangani mulai masalah yang kecil hingga yang gede.

Kalau memang berkas sudah selesai mengapa bisa begitu lama?
Tanya sama Jaksa Agung. Saya minta terobosan. Dia bilang ini saja dua dulu, koordinasi kerja sama , ya kita meladeni apa yang bisa membuat mempercepat. Upaya kita masih ini, target saya di antara 12 tersangka dan 21 berkas yang paling cepat mana, angkat dulu.

Kasus ini salah satu kasus paling sulit?
Yang paling rumit juga.

Bukankah kasus Asian Agri hanya lemparan ke Dirjen Pajak. Apa nanti akan mendorong terbukanya kasus lain misalnya?
Jadi begini, saya memberi klarifikasi kasus Asian Agri bukan lemparan. Itu sesuai dengan kondisi yang memberikan informasi bahwa kasus itu, kasus pajak atau bukan, baik KPK atau polisi bisa melihatnya. Nah, kasusnya bagaimana? Konsep yang didesain dengan Pak Darmin Nasution (mantan Dirjen Pajak, sekarang menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia) dulu, kita sudah punya satu konsep: memetakan per wilayah itu dan per sektor, pajaknya bagaimana? Setelah dipetakan, kita tahu industri apa dan bisa ketahuan potensial gap di sektor mana yang bisa digali. Kalau sudah tahu, baru kita ambil tindakan.

Kita juga memberikan konseling. Kalau sudah tak mempan maka diperiksa, kalau masih bandel maka dihajar sampai penyidikan dan kalau sudah penyidikan, kekurangan pajaknya itu bisa ditebus hingga 400 persen. Makanya yang tersangka itu benar-benar kami cekal biar jangan kabur. Sistem jadi ada dan bisa menjaring yang bandel.

Potential gap di sektor mana yang paling besar?
Di masing-masing daerah itu beda-beda. Saya enggak bisa ngomong. Ada 31 kantor wilayah. Industri mana, ya tergantung situasi ekonomi. Misalnya tergantung pada harga batu bara dan minyak, dan sebagainya.

Analogi-analogi Anda banyak istilah militer?
Kalau diperlukan militer maka saya keluarkan militer supaya lebih bagus. Diperlukan malaikat ya saya keluarkan malaikat, jadi tergantung medan. Misalnya saya menagih halus enggak mempan, macam-macam, saya keras. Saya dikasih senjata banyak ada pistol air pistol keras. Ini kan seni.

Terkait analogi Anda soal perang, kasus Asian Agri bisa dikatakan sebagai medan pertempuran besar Anda bukan KPK?
Pertama kali meledak itu karena Vincent. Dia yang menyogok maka berurusan dengan KPK dan KPK mengevaluasi dan ternyata belakanganm diketahui ini domain pajak. Orang berpikir Dirjen Pajak kerjanya apa? Lah enggak semuanya kita menemukan, kasus yang lain ada yang kita sendiri, ada yang lain. Pada Asian Agri yang pertama kali KPK bukan diserahkan sudah matang dari nol terus kita kerjakan. Orang pajak lebih tahu soal penipuan wajib pajak.

Apa saja sih buku yang Anda baca?
Saya jarang baca. Waktunya saya enggak banyak untuk itu. Kalau koran iya setiap pagi. Saya hanya hobi melukis, menggosok batu, memelihara tanaman. Hanya itu.

Boleh dong kapan-kapan, kami melihat lukisannya?
Enggak. Rumah adalah untuk keluarga. Semua kawan, baik dinas dan teman di kantor, enggak bisa. Saya enggak mau terusik. Teman kan bisa di kantor, kalau sudah jadi Dirjen banyak yang mau ketemu saya. Saya harus tegas.

Lebih dari pada KPK berarti?
Anda tahu, pajak (memang) lebih daripada KPK. Saya enggak mau terusik, istirahat saya sempit, kalau urusan kantor ya kantor.

Apa yang biasanya dilukis?
Ya macam-macam, keluar cacing ya cacing, manusia ya manusia, burung ya burung.

Siapa pelukis yang dijadikan inspirasi?
Enggak ada

Banyak koleksinya?
Lumayan. Saya melukis paling banyak itu waktu saya di Denpasar. Setelah itu saya enggak ada waktu. Saya juga pernah pameran, saya jual dan laku. Ada lukisan cat air, minyak, arkilik. Obyeknya bisa macam-macam, apa saja. Kalau ditanya kamu aliran apa? Saya jawab aliran suka-suka. Melukis itu bagian dari ekspresi. Kalau jam dua atau tiga padi mimpi ingin melukis, ya langsung melukis. Kalau waktunya longgar. Kalau begini (maksudnya setelah menjabat Dirjen Pajak) boro-boro.

Dikutip sepenuhnya dari Koran Jakarta 16 Agustus 2009

Written by Me

May 11, 2010 at 9:23 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: