Sihiteezra's Weblog

Love the Life You Live&Live the Life You Love

Dan Cicak pun Merangkul Buaya

leave a comment »

Cara Hong Kong membersihkan korupsi, sasaran pokok dan pertama: kepolisian. Dan sukses.


Adakah cara efektif membersihkan kepolisian dari korupsi? Tengoklah Hong Kong.

hkcinemagig.com

Ketika kepulauan ini jatuh ke tangan Inggris, awal 1840-an, korupsi sudah sistemik. Inilah warisan dari Cina, sudah dianggap lazim pejabat-pejabat kerajaan hidup dari memeras rakyat. Ketika itu, pemerintah Inggris pun tak bisa melakukan apa pun.

Bertrand de Speville, mantan ketua Komisi Independen Anti-Korupsi, mencatat bahwa korupsi di Hong Kong berkembang tanpa kendali sebelum lembaga yang dipimpinnya
dibentuk.
Salah satu yang memarakkan korupsi, hampir tiap hari ada imigran dari Cina ke Hong Kong. Dan tentu saja mereka ingin mudah diterima di Hong Kong dan karena itu suap adalah bagian tak terpisahkan dari imigrasi tersebut.
Baru seusai Perang Dunia II, Inggris memikirkan korupsi di salah satu koloninya ini. Dan sebelum sampai ke ICAC, proses itu panjang, berliku, malah sempat muncul fenomena cicak dan buaya.
Langkah pertama Inggris, membikin undang-undang anti-korupsi, pada 1948. Untuk menjamin penegakan Prevention of Corruption Ordinance, demikian undang-undang ini disebut, dibentuk biro khusus antikorupsi.
Biro tersebut berada di bawah departemen investigasi kriminal kepolisian Hong Kong. Ternyata biro khusus ini jalan di tempat. Hambatannya jelas. Bagaimana bisa polisi yang korup mengusut korupsi di berbagai lembaga termasuk kepolisian sendiri?
Maka, untuk memberi wewenang lebih besar, biro khusus dilepaskan dari departemen kriminal, tapi tetap berada dalam kepolisian. Hasilnya, hampir tak ada bedanya.
Dalam setahun, biro ini pernah hanya mengusut dua kasus, dan paling banyak 20 kasus. Bagaimana bisa begitu? Kata seorang polisi, korupsi di Hong Kong ibarat sebuah bus. “Sebagian besar orang naik bus itu, yang lain berlari mengikuti bus, sisanya, sedikit sekali, yang berani berdiri di depan bus,” katanya.
Pemerintah Koloni Inggris berpikir keras. Dikirimlah tim untuk melakukan studi banding ke Singapura, pada 1968. Singapura kala itu sudah dikabarkan sukses memberantas korupsi. CPIB, Biro Investigasi Kasus Korupsi, sudah dibentuk pada 1952.
Hasilnya, tim yakin bahwa lembaga antikorupsi mesti independen. Personil boleh dari kepolisian, namun lembaga harus tak ada kaitan sama sekali dengan lembaga tersebut. Inilah studi banding sebenarnya, bukan studi banding ala DPR kita.
Antara SBY dan Gubernur HK

Apa lacur, kepolisian Hong Kong, Royal Hong Kong Police Force namanya, menolak keras ide tersebut. Apa pun alasannya, kepolisian tak bisa menerima pengusutan dari luar.
Bagaimana orang di luar kepolisian tahu seluk-beluk kepolisian, kata polisi. Bagaimana polisi bisa mengusut sesama polisi, apalagi kalau yang diusut lebih tinggi pangkatnya, kata administrator Inggris.
Debat tak menemukan solusi. Yang dicapai, kompromi. Pertama, nama biro khusus diganti menjadi Anti-Corruption Office, Kantor Anti-Korupsi. Kedua, Jumlah tenaga ditambah.
Ketiga, lembaga dengan nama baru tapi bersemangat lama ini, diresmikan pada 1971, diberi waktu tiga tahun untuk membuktikan kinerjanya.
Namun sebuah kasus korupsi pada 1973, melibatkan seorang polisi, membawa berkah dibentuknya lembaga antikorupsi independen itu.
Inspektur Polisi Peter Fitzroy Godber, pernah menjadi kepala di kepolisian polisi Wanchai, memiliki kekayaan yang mencurigakan. Rekening banknya pernah mencapai HK $ 4,3 juta atau sekitar Rp 150 juta (kurs waktu itu).
Jumlah tersebut setara dengan tiga kali besar gaji seorang inspektur polisi dalam waktu sekitar 20 tahun. Segera Divisi Investigasi kepolisian meminta Godber yang sudah dimutasikan ke kantor polisi di Bandara Kai Tak, menjelaskan asal kekayaannya itu.
Mungkin karena kebetulan Godber bertugas di bandara, tiba-tiba saja, 8 Juni 1973, ia raib pulang ke negerinya, Inggris, dan kemudian tinggal di Australia.
Masyarakat Hong Kong marah — seperti belum lama lalu di Indonesia, muncul gerakan massa di FaceBook untuk Bibit-Chandra — mereka turun ke jalan. Kepercayaan masyarakat pada polisi mencapai titik nadir.
Gubernur Hong Kong membentuk komisi pencari fakta, untuk mencari siapa saja yang membantu pelarian Godber. Tapi ini tak membuat kemarahan massa mereda.
Maka — seperti Presiden SBY yang membentuk Tim 8 untuk kasus Bibit-Chandra—Gubernur Sir Murray MacLehose, demi menenangkan massa dan dengan wewenang yang dimilikinya, membentuk lembaga antikorupsi independen, ICAC tadi, pada 15 Februari 1974.
Tugas pertama ICAC menangkap Inspektur Godber. Sukses. Pada 24 April 1974 Godber ditangkap London, diekstradisikan ke Hong Kong, diadili dan dihukum empat tahun penjara. Harta Godber yang disita, tinggal sekitar HK $ 25.000 atau kurang dari 1% jumlah aslinya.
Cicak merangkul buaya

Gebrakan ICAC di tahun pertama sungguh mengesankan. Pimpinan ICAC yang waktu itu didominasi orang Inggris, dalam waktu tiga bulan mengungkapkan korupsi 26 perwira tinggi polisi. Sebagian perwira itu diminta mundur atau dipensiunkan dini, yang lain masuk pengadilan.
Tentu Kepolisian “berang” melihat sepak terjang ICAC, makhluk baru yang memiliki kekuatan super, mengacak-acak lembaga yang lebih besar, Royal Hong Kong Police Force.
Tapi Gubernur Hong Kong dan pemerintah Inggris yang menopang lembaga ini tak gentar, mendorong ICAC maju terus. Maka terjadilah ketegangan antara polisi dan ICAC, mirip kasus buaya dan cicak di Indonesia.
Bedanya, ICAC didukung penuh oleh gubernur Hong Kong dan pemerintah Inggris. Namun wewenang itu tak digunakan ICAC melakukan konfrontasi dengan polisi, justru sebaliknya.
Ihwal cicak merangkul baya tu dikisahkan oleh Raymond H.C Wong, komisioner ICAC periode 2003-2006, dalam konferensi antikorupsi bertema “Polisinya Polisi: Sebuah Tantangan”, di Irlandia Utara, November 2003.
Pertama-tama, kata Wong, ICAC harus memberikan bukti mempunyai nyali dan kemampuan mengungkap kasus-kasus korupsi. Dan ini memang sudah terbukti sejak awal ICAC beroperasi.
Itu, selain kemampuan personil ICAC, juga karena wewenang yang dimiliki. Berdasarkan undang-undang, ICAC berhak menahan, melakukan penyidikan awal, menyita dokumen, mengetahui rekening bank mereka yang disidik, dan menyita aset tersangka.
Maka pada tahun pertama kerja, seperti sudah disinggung, 26 perwira diusut terkait dengan memberikan perlindungan pada bisnis ilegal. Dan sejak itu, justru kepolisian mempersulit kerja sama, melakukan berbagai hambatan penyidikan, hampir tiap hari, tutur Wong dalam konferensi itu.
Dan kemudian ICAC membikin program pertemuan dengan para petinggi kepolisian secara berkala. Banyak hal dibicarakan dalam pertemuan ini.
Antara lain, tukar-menukar pengalaman dan informasi, mendiskusikan kasus terakhir, dan mencari cara komunikasi yang saling menguntungkan antara ICAV dan kepolisian. Dari pertemuan ini disepakati diadakan program peningkatan pemahaman polisi tentang korupsi.
Peserta latihan, dari berbagai level, dari pejabat hingga petugas junior yang baru direkrut. Dalam tiga tahun, sudah lebih dari setengah jumlah polisi mendapat latihan dari ICAC.
Perubahan kultur polisi Hong Kong mulai terasa pada 1982. Polisi mulai konsisten menyidik sekitar 50 kasus per tahun. Ketika inilah ICAC memperkenalkan program yang disebut zero tolerance, tanpa toleransi [untuk koruptor].
Memasuki abad ke-21, menurut ICAC, polisi Hong Kong telah menjadi tuan rumah pemberantasan korupsi di Hong Kong. Di awal 2000, keluhan masyarakat terhadap polisi tinggal 12%, menurun dari 45% pada 1970-an.
Pada 2003, sebuah survei menyimpulkan, kepolisian sebagai salah satu lembaga paling tepercaya di antara enam institusi sosial-politik termasuk DPR dan media massa.
Indeks persepsi korupsi Hong Kong pun meningkat. Pada 1995 skor Hong Kong 7,12. Pada 2009, angka itu menjadi 8,2 dan Hong Kong pada peringkat ke-12 dari 180 negara. Bandingkan dengan Indonesia yang dari 1995, skornya tak beranjak dari 2.
Kisah polisi Hong Kong dan korupsi pun masuk dunia perfilman. Pada 2009, sutradara Hong Kong, Wong Jing, membuat film tentang polisi Hong Kong yang korup. Judul film itu, I Corrupt All Cops.
Singkatan judul film ini sama dengan ICAC, Komisi Independen Anti-korupsi. Mengherankan bahwa film ini belum diputar di Jakarta, ibu kota negara yang sedang gencar melawan korupsi.
Film ini berkisah tentang seorang kepala polisi, Lak, diperankan oleh Tony Leung. Berbagai penyelewengan dilakukan Lak, dan dengan cara itu Wong Jing mengungkapkan sisi gelap kepolisian Hong Kong, yang kerap terlibat konspirasi dengan pelaku kejahatan.
Tentu saja ada tokoh ICAC dalam film ini, yang oleh Lak dan rekan-rekannya dijadikan sasaran tembak.
Kunci sukses ICAC

Menurut Wong yang berceramah dalam konferensi di Irlandia Utara, November 2003, ada tiga kunci pokok yang membuat ICAC berhasil membersihkan polisi, dan dengan demikian Hong Kong seluruhnya, dari korupsi.
Pertama, dukungan penguasa yang 100%. Kedua, undang-undang yang mendukung. Ketiga, keberanian dan kebersihan personil ICAC.
Dari modal itu, ICAC sendiri menyusun program yang juga terdiri dari tiga hal. Yakni, tindakan tanpa pandang bulu; program bantuan memberantas korupsi untuk instansi-instansi pemerintah; dan komunikasi massa, menyebarluaskan pentingnya memberantas korupsi dan meraih dukungan publik.
Kalau akan ada studi banding tentang korupsi dan etika, dari pihak mana pun –KPK, Kejaksaan Agung, Kementerian Kehakiman, atau DPR –mungkin ICAC adalah pilihan yang baik, bukan ke Yunani.

Writer : Ezra Sihite   Editor : Bambang Bujono

Dikutip sepenuhnya dari http://www.beritasatu.com edisi 26 Oktober 2010

Written by Me

November 29, 2010 at 1:40 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: