Sihiteezra's Weblog

Love the Life You Live&Live the Life You Love

Jepang, dari Korupsi ke Korupsi

leave a comment »

Selangkah demi selangkah Jepang mengalahkan korupsi, termasuk di kepolisian yang semula tak hendak dicampuri institusi lain.




Jepang dan korupsi merupakan hal yang unik. Menurut skor indeks persepsi korupsi Internasional Transparansi, sejak 1998 boleh dikata skor Jepang terus naik.
Pada 1998 skor itu 5,8. Pada 2000 menjadi 6,4. Pada 2004 skor IPK Jepang memasuki angka 7, dan pada 2010 sekarang ini skor itu 7,8 (Indonesia 2,8).
Negeri Matahari Terbit ini memang tergolong negara maju; produksi per orang pada 2006, misalnya, lebih dari US$ 34 ribu, tertinggi di Asia (Singapura US$ 30 ribu, Taiwan US$ 23 ribu, Korea Selatan US$ 18 ribu, Malaysia US$ 5.700, Indonesia US$ 1.600). Sebagai perbandingan, produksi per orang AS,  US$ 44 ribu.

Padahal Jepang pernah menjadi berita internasional karena skandal suap. Tak tanggung-tanggung skandal itu melibatkan seorang mantan perdana menteri, Kakuei Tanaka, yang menjabat pada 1972-1974. Itulah “Skandal Lockheed”.
Tanaka dan Lockheed

Sebelum Skandal Lockheed terkuak, pada 1974 Tanaka mengundurkan diri karena skandal seks. Media Jepang membeberkan hubungannya dengan seorang bendahara.
Dua tahun setelah Tanaka mengundurkan diri, pada 1976 skandal suap itu terkuak. Seorang eksekutif Lockheed, perusahaan pesawat jet Amerika, mengaku di depan Kongres AS soal suap ini.
Kata dia, ia sukses menjual produknya karena menyuap sejumlah pejabat tinggi di negara calon pembeli.
Kontan Jepang ribut. Media massa kembali membeberkan kebijakan di masa Tanaka: keharusan perusahaan penerbangan Jepang menggunakan pesawat jet Lockheed.
Kejaksaan segera melakukan pengusutan, 16 pejabat tinggi menjadi tersangka, termasuk Tanaka. Proses hukum, dari penyidikan sampai pengadilan, cukup lama.
Baru pada 1985 Tanaka dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Ia mengajukan banding, dan sampai ia meninggal pada 1993, setelah terkena stroke di awal 1990, belum juga ada keputusan banding dari Mahkamah Agung.
Takeshita dan Recruits

Sehabis Lockheed, muncul skandal insider trading saham perusahaan Recruits, menjelang akhir 1980-an. Sesungguhnya skandal ini hanya melibatkan sejumlah pejabat partai berkuasa, Partai Demokratik Liberal.
Tapi Takeshita Noboru, perdana menteri dari partai tersebut mengundurkan diri pada 1989, sebagai tanda bahwa ia menarik tanggung jawab semua pejabat partainya kepada dirinya. Sebelas anggota parlemen dari partainya diusut, seorang staf Takeshita bunuh diri.
Pengusutan skandal Recruits makan waktu 13 tahun, lebih dari 320 dengar-pendapat dilakukan sebelum para tersangka diajukan ke pengadilan. Takeshita tak tersentuh, konon tetap menjadi king maker di partainya sampai meninggal pada Juni 2000.
Shinzo dan Menterinya

Skandal korupsi terheboh mungkin pada masa Perdana Menteri Abe Shinzo (2006-2007). Sejumlah pejabat di masa ini melakukan hal-hal yang mengundang kritik.
Dari ulah yang tak ada hubungan dengan politik (seorang petinggi pajak memanfaatkan perumahan pemerintah untuk foya-foya; menteri kesehatan menjuluki perempuan sebagai “mesin pembuat bayi”)hingga yang serius (menteri pertahanan mengomentari pemboman AS di Irak sebagai tak terelakkan dan sah).
Lalu Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Totshikatsu Matsuoka yang gantung diri di sebuah hotel. Sedianya parlemen akan menginterogasi menteri ini sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan kementerian.
Sehari sesudah Matsuoka gantung diri, seorang direktur Japan Green Resources, Shinichi Yamazaki, terjun dari lantai 10 apartemen.
Japan Green diduga menyogok para politisi, termasuk Matsuoka, untuk melicinkan nasionalisasi perusahaan itu. Nasionalisasi itu sendiri merupakan akal bulus agar utang perusahaan ditanggung pemerintah.
Kasus bunuh diri Matsuoka adalah kasus pertama seorang menteri bunuh diri sejak Perang Dunia II. Yang biasa terjadi, yang bunuh diri adalah pejabat setingkat direktur atau direktur utama.
Konon, bunuh diri para direktur bukan hanya untuk menebus malu diri dan keluarga, melainkan juga untuk menutupi kasus agar tak merembet ke bos, yakni Pak Menteri.
Kimiko Manes penulis Culture Shock in Mind, menulis di koran Yomiuri. “Kalau seorang karyawan atau atasan melanggar hukum, seluruh kantor menjadi susah,””tulis Manes.
“Sulit bagi seorang Jepang untuk mengatakan hal yang membuat organisasinya kehilangan muka,” kata Manes selanjutnya. Mereka memilih diam, terlibat atau tidak dalam pelanggaran hukum itu.
Semangat Samurai

Sikap itu bukan terutama untuk membela diri, kata Manes, melainkan untuk memutus pengusutan ke atasan mereka. Dan bila perlu, itu tadi, bunuh diri.
Menurut Kimiko Manes pula hal ini menurun dari semangat para samurai di masa silam. “Para samurai diharapkan menjaga ‘pikiran murni’ dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka dengan sangat tinggi.”
Untuk itu, nyawa adalah taruhannya. Lebih baik berkalang tanah daripada mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan.
Maka jarang sekali ada “peniup peluit” di Jepang. Namun ini bukan semangat “right or wrong my group“. Ini karena “etika” menjaga kepercayaan tadi.
Apa akibatnya, di negeri yang hadiah kecil-kecilan hampir menjadi kebiasaan sehari-hari? Hadiah untuk pak atau bu dokter yang menyembuhkan anak, hadiah untuk guru yang penuh perhatian, hadiah untuk bos di hari ulang tahun dan seterusnya?
Kata seorang pengusaha Amerika, “Sedikit pelumas diperlukan di Jepang, untuk melancarkan urusan di birokrasi.”
Dan persoalan menjadi berbeda ketika kebiasaan ini pun dipelihara di kepolisian.
Korupsi di Kepolisian

Menurut sebuah makalah yang ditulis pada 2001 tentang birokrasi di Jepang, kritik atau koreksi, laporan dugaan pelanggaran hukum termasuk dugaan korupsi melibatkan polisi umumnya membentur tembok dan hilang.
Ada dua “metode” untuk melenyapkannya. Pertama, “gerakan tutup mulut”. Laporan hanya tidur di kotak arsip, dan penerima laporan tak akan membicarakannya dengan siapa pun.
Pihak pelapor, warga masyarakat, akan didekati dengan cara apa pun untuk tak melanjutkan laporannya, dan melupakannya.
Akio Kuroki, mantan perwira di kepolisian Tokyo menyatakan, polisi, siapa pun dia, berani membawa laporan itu ke luar dari “kelas”, ia akan terganggu karirnya seumur hidup.
Bila jalan pertama gagal, ditempuh jalan kedua, “tebang pilih” atau “mengorbankan” yang memang sulit dipertahankan.
Jadinya, memang akan ada dua atau tiga polisi dipecat, diadili, dihukum, namun institusi tak tersentuh: tak ada perubahan organisasi, tak ada peraturan baru.
Semuanya berjalan seperti hari kemarin, termasuk bahwa perkara yang melibatkan polisi hanya bisa diusut oleh polisi, instansi di luar polisi dilarang ambil bagian.
Jadinya, kata David Johnson yang menulis makalah yang dikutip ini, semua orang takut pada polisi, tapi polisi tak takut pada siapa pun.
Baru pada 2000 terjadi sesuatu. Adalah reformasi birokrasi di Jepang yang dipelopori oleh PM Nakasone Yasuhiro (1982-1987). Yasuhiro membentuk badan koordinasi dan manajemen pada 1984.
Badan yang langsung bertanggung jawab kepada PM itu bertugas memperbaiki organisasi dan manajemen kantor perdana menteri, agar PM bisa berfungsi sebaik-baiknya.
Jadi, badan koordinasi dan manajemen itu pun perlu menunggu 16 tahun sebelum bisa masuk ke organisasi kepolisian. Pada 2000, ketika skandal korupsi di kepolisian makin sering terdengar, badan ini pun tak bisa lagi hanya menonton.
Badan ini segera melakukan pemeriksaan dan kemudian memerintahkan agar kepolisian memperbaiki managemen dan membuat laporan yang masuk akal.
Pada tahun berikutnya, 2001, sebuah undang-undang kebebasan informasi disahkan. Kepolisian pun terikat oleh undang-undang ini. Para pengamat kepolisian Jepang, ketika itu, pesimistis bahwa kepolisian rela mereformasi diri.
Sejauh publikasi yang bisa diakses, belum ada penilaian baru terhadap kepolisian Jepang sesudah gebrakan badan koordinasi dan managemen, serta disahkannya undang-undang kebebasan informasi.
Pelajaran untuk Indonesia?

Kita hanya bisa menduga, bunuh dirinya menteri pertanian di masa PM Shinzo Abe misalnya, bunuh diri pejabat setingkat menteri pertama sejak Perang Dunia II, bisa dianggap secara langsung juga didorong oleh kepolisian yang sudah berubah.
Bagaimana pun prestasi Jepang berada di depan Indonesia. Tentang pejabat setingkat menteri dan perdana menteri yang berani mengundurkan diri, dan kepolisian yang akhirnya tersentuh juga oleh reformasi.
Dalam kepolisian, kasus Jepang relevan dengan Indonesia. Dari soal rekening perwira polisi yang mencurigakan sampai kasus Gayus Tambunan, tampaknya yang terjadi sesuai dengan “metode” kedua polisi Jepang merahasiakan kebobrokan.
Yakni, mengorbankan beberapa personal sambil melindungi agar institusi tak tersentuh, untuk kemudian semuanya berjalan seperti hari kemarin
Soal Gayus Tambunan misalnya. Kalau pengusutan hanya untuk membongkar siapa bertanggung jawab atas pikniknya Gayus ke Bali, ini soal kecil. Ini hanya akan “mengorbankan” sejumlah personil, tak meyentuh institusi kepolisian.
Padahal, niat kita semua, menghabisi mafia pajak dan penegakan hukum. Bukan menjerat satu-dua polisi, satu-dua jaksa dan hakim, satu-dua pegawai pajak.
Gayus tampak lucu dengan rambut palsu dan kacamata. Di balik kelucuan itu adalah masalah serius, kita akan berjaya atau sebaliknya..

Writer : Ezra Sihite   Editor:Bambang Bujono

Dikutip sepenuhnya http://www.beritasatu.com edisi 16 November 2010

Written by Me

November 29, 2010 at 1:21 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: