Sihiteezra's Weblog

Love the Life You Live&Live the Life You Love

Untung Ada PSC

leave a comment »

KPK-nya Afrika Selatan tak bisa seenaknya bekerja. Ada PSC yang menilai.

Pemberantasan korupsi di Indonesia tak buruk amat, dibandingkan dengan pemberantasan korupsi di Afrika Selatan.

wikimeida.org

Indonesia Corruption Watch menilai, pengusutan beberapa dugaan kasus korupsi di Indonesia hanya jalan di tempat. Di Af-Sel, dua pertiga dugaan korupsi yang dilaporkan tak ada kabar beritanya.
Padahal skor indeks persepsi korupsi Indonesia hanya 2,8, sedangkan Af-Sel 4,5 untuk tahun 2010 ini. Apa yang terjadi?
Di Af-Sel, kontrol kinerja pemberantasan korupsi dijamin oleh UUD, yang salah satu pasalnya mengharuskan pemerintah membentuk lembaga independen yang bukan saja mengevaluasi pemberantasan korupsi, melainkan pelayanan publik secara keseluruhan .
Lembaga itu, Public Service Commission (PSC), meski tak mempunyai wewenang menindak aparat pemerintah maupun lembaga anti-korupsi, pengaruh PSC terlihat.
Tapi, tampaknya, justru karena tak memiliki wewenang tersebut penilaian PSC dianggap objektif. Secara tak langsung, hasil kerja PSC dalam “mengawasi” pelayanan pemerintah terhadap publik terlihat dari kenaikan pendapatan nasional Af-Sel.

Ketika PSC dibentuk, 1996, pendapatan nasional Af-Sel sekitar US 243,609 miliar. Setelah itu pendapatan nasional negara ini tak pernah turun.
Ketika dibentuk lembaga anti-korupsi, Forum Anti-Korupsi Nasional, pada 2001, angka itu sudah sekitar US 290 miliar dollar. Tiga tahun kemudian, ketika Forum membukahotline, pendapatan nasional sudah lebih dari US 360 miliar dollar.
Sejak itu, setelah ada PSC dan Forum Anti-Korupsi beserta hotlinenya, kenaikan pendapatan nasional yang semula di bawah 15%, menjadi di atas 15%. Pada 2010, Af-Sel pun sukses menyelenggarakan acara akbar internasional: Piala Dunia.
Secara langsung, hasil penilaian PSC terlihat dari tak hentinya pengawasan pada aparat pemerintah. Bulan Oktober lalu misalnya, 54 polisi dipecat oleh Menteri Kepolisian Nathi Mthethwa.
100 laporan per bulan

Di negeri Nelson Mandela ini laporan dugaan korupsi mengalir hampir tanpa henti setelah dibuka hotline Forum Anti-Korupsi. Pukul rata 100 laporan per bulan atau tiga sampai empat laporan per hari masuk.
Kepedulian pemerintah di Pretoria (tempat para eksekutif pusat bekerja) inilah agaknya yang mengangkat skor indeks persepsi korupsi Af-Sel ke angka 4,9 pada 2008 dari 4,5 pada 2005.
Lalu mengapa angka tersebut kembali menjadi 4,5 pada tahun ini, setelah di tahun sebelumnya juga turun, hanya 4,7?
Rupanya jumlah kasus korupsi dibandingkan dengan kemampuan Forum Anti-Korupsi, tak sebanding. Laporan Public Service Commision (PSC) – lembaga pemantau layanan publik yang lingkup kerjanya termasuk memantau kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi – menyimpulkan hal itu.
PSC melaporkan, sekitar dua pertiga jumlah dugaan korupsi yang masuk sejak dibukahotline Forum Anti-Korupsi, tak jelas nasibnya. Hanya sepertiga, atau 2.717 dari 7.529 laporan, yang ditindaklanjuti.
Paling parah terjadi tahun lalu, 2009. Dari 1.430 laporan yang masuk, hanya 150, kurang dari 10%, yang disidik.
PSC juga melaporkan penanganan laporan yang masuk ke hotline kepresidenan. Inilahhotline yang baru dibuka tahun lalu, persisnya 14 September 2009.
Hotline kepresidenan terdiri dari sejumlah nomor, dari pemerintah daerah sampai departemen di pusat. Hotline ini tak hanya khusus menerima laporan dugaan korupsi, melainkan segala hal yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Pun, dari hotline kepresidenan ini PSC menyimpulkan hal yang sama: sebagian besar laporan tak ada kabar beritanya. Hanya sekitar 17% kasus di daerah dan 39% kasus nasional ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Yang masuk ke hotline kepresidenan bukan hanya kasus, melainkan juga pejabat. Total, sampai September 2010, lebih dari 1.200 pejabat pusat dan daerah dicurigai korup.
Angka itu mengejutkan Ralph Mgjima, ketua PSC. Menurut dia seharusnya itu tak terjadi. Undang-undang dan peraturan sudah bagus. Jadi, tampaknya penerapannya yang bermasalah.
PSC menemukan, antara lain, koordinasi antar-departemen tak berjalan. Laporan keuangan satu departemen dan departemen lain bisa berbeda padahal itu laporan untuk proyek yang sama.
Tapi tidak selalu amburadulnya laporan keuangan karena pejabat korup, kata Mgijima pula. Ada laporan buruk karena pejabat terkait kemampuannya di bawah standar. Ada pula laporan yang sangat rapi, sekilas masuk akal, namun setelah diperiksa ternyata “dirias” di sana-sini.
Itu sebabnya PSC mengusulkan peningkatan kemampuan pejabat, dan perbaikan dalam seleksi penerimaan pegawai negeri.
Inilah kelebihan Af-Sel dibandingkan dengan Indonesia: adanya PSC yang independen dan bisa dipercaya dalam menilai kinerja Forum Anti-Korupsi dan pemerintah.
Dengan begitu KPK-nya Af-Sel tersebut, juga pemerintahnya, mempunyai tolok ukur untuk selalu memperbaiki kinerjanya. (Dari berbagai sumber)

Writer : Bambang Bujono

Pada Mulanya Adalah Korupsi

Alkisah pemerintah Inggris pusing kepala karena korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berlangsung di negeri-negeri koloninya. Ketika itulah seorang pejabat bernama Sir Charles Edward Trevelya (1879-1886) yang ditugasi di India menciptakan sistem anti-korupsi.


Kesetiaan, kejujuran, dan kepiawaian Sir Trevelya sampai membawanya dipercaya sebagai gubernur Madras, India. Ia dianggap sukses” membersihkan” pemerintahan Inggris di negeri-negeri koloni.
Setahun sebelum Trevelya meninggal, ide-idenya dalam menyelenggarakan pemerintahan bebas KKN diadopsi pemerintah Inggris. Dibentuk British Civil Service Commission pada 1885 di negeri-negeri koloni Inggris kala itu: India, Nigeria, Zimbabwe, Zambia dan Namibia.
Adalah Afrika Selatan, yang menjadi republik merdeka pada 31 Mei 1961, dan tentu saja mencoba membentuk model pemerintahan sendiri, “melupakan” British Civil Service Commission.
Pemerintah negara “baru” ini “melupakan” ihwal memberantas KKN, karena sibuk dengan politik apartheid, pembedaan warna kulit.
Baru ketika politik apartheid dibubarkan pada awal 1990 berkata perjuangan panjang para aktivis anti-apartheid, dan seorang tokoh penting anti-apartheid, Nelson Mandela dibebaskan dari penjara, pemerintah Afrika Selatan berbenah, termasuk dalam memberantas KKN.
Pemilihan presiden langsung pun diselenggarakan, dan Mandela terpilih untuk masa lima tahun (1994-1995). UUD baru yang anti-apartheid dibuat, dan pada pasal 1995 dan 19996 dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik perlu ada lembaga penilai pelayanan publik.
Demikianlah, pada tahun itu juga pemerintahan Mandela membentuk PSC, Public Service Commision. Tugas lembaga ini, menyelidiki, mengawasi dan mengevaluasi pelayanan publik oleh birokrasi. Ketua PSC kini, Ralph Mgijima.
Fokus kerja PSC, mengevaluasi laporan keuangan 35 departemen dan 110 pemerintah provinsi. Jika terdapat kejanggalan, PSC meneruskannya ke penegak hukum sesuai masalahnya.
Berbeda dengan negara-negara lain yang lembaga antikorupsinya satu dan terpusat, Af-Sel mempunyai beberapa lembaga anti-korupsi. Yang terstruktur dalam pemerintahan adalah kepolisian dan kejaksaan.
Lalu ada  SIU (Special Investigation Unit) yang dibentuk bersama oleh presiden dan parlemen. Anggaran SIU dari departemen hukum.
Kemudian ada juga ACCC (Anti-Corruption Coordinating Committee), lembaga bentukan kabinet yang tugas utamanya menggalang kerjasama antar-departemen dalam memberantas KKN.
Di samping itu, tiap pemerintahan daerah juga mempunyai lembaga antikorupsi sendiri. Dan pada 15 Juni 2001, pemerintah membentuk National Anti-Corruption Forum yang lebih luas jangkauannya: pemerintah dan perusahaan swasta. Juga, Forum ini bertugas mengkampanyekan semangat antikorupsi di masyarakat.
Banyaknya lembaga antikorupsi ini dimungkinkan, agaknya karena ada PSC itu tadi.
Jadi, PSC yang bertanggung jawab ke parlemen, tak hanya menilai kerja lembaga-lembaga antikorupsi dan pemerintah, juga kebijakan pemerintah menggunakan uang rakyat.
Misalnya, tahun ini PSC menilai bahwa banyak pengeluaran sektor publik yang tak efektif hasilnya. Alokasi anggaran yang kurang jelas tujuannya pada tahun lalu hanya sekitar 2,8 juta rand. Tahun ini, 35,2 juta rand.
Kemudian, menurut laporan PSC, salah satu hambatan pemberantasan korupsi adalah ketika kasus mulai diendus, ada satu atau lebih pejabat mengundurkan diri. Ini membuat penyidikan sulit menemukan bukti.
Masalahnya, adakah PSC — yang tak mempunyai wewenang “memaksa” lembaga mana pun– didengarkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga antikorupsi?
Tak mudah menjawab masalah ini. Yang jelas, PSC merupakan lembaga yang diamanatkan oleh UUD. Jadi, lembaga ini niscaya harus ada. Kedua, justru dengan tak mempunyai wewenang itu, ketidakberpihakannya terjamin.
Dengan demikian, PSC bisa dilihat sebagai pembawa “suara moral”, mewakili masyarakat. Berhasil atau tidaknya PSC, antara lain ditentukan oleh “kualitas” masyarakatnya.
Lain daripada itu laporan PSC juga bisa menjadi arsip yang menyimpan jejak rekam birokrasi serta lembaga antikorupsi. Arsip ini menjadi catatan berharga bila pemerintah dan lembaga antikorupsi membenahi organisasi dan cara kerjanya.
Yang jelas, Afrika Selatan termasuk negara yang dijadikan contoh oleh negara lain dalam memberantas KKN. Sekadar contoh, Korea Selatan dan Brazil antara lain belajar dari Afrika Selatan dalam memberantas korupsi.
Ketika Brazil menjadi penyelenggara Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, 2005, satu tim ditugasi belajar ke Afrika Selatan tentang pemberantasan korupsi.
Korea Selatan bisa dianggap sukses. Selain organisasi dan penanganan kasus korupsi yang andal, mungkin yang terpenting di Korea Selatan adalah tumbuhnya rasa malu melakukan korupsi dalam jajaran birokrasi .
Tampaknya Indonesia pun perlu belajar ke Af-Sel, apalagi menurut survei Lembaga Survei Indonesia, pemberantasan korupsi di Indonesia setengah hati.

Writer : Ezra Sihite  Editor : Bambang Bujono

Dikutip sepenuhnya dari http://www.beritasatu.com edisi 8 November 2010

Written by Me

November 29, 2010 at 1:33 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: