Sihiteezra's Weblog

Love the Life You Live&Live the Life You Love

Sarkozy dan Skandal Karachi

leave a comment »

Kasus ini mengandung berbagai unsur: korupsi, komisi, kampanye, teror, dan pemilihan presiden 2012 nanti.


Apa yang disebut “skandal Karachi” di Prancis tampaknya mirip kasus Bank Century. Melibatkan sejumlah pejabat tinggi, bahkan presiden, namun bukti tak kunjung ditemukan, hanya hipotesa-hipotesa.
Peristiwa bom mobil di Karachi pada 2002 dikaitkan dengan penjualan kapal selam Prancis ke Pakistan pada 1994, dan komisi penjualan yang dibatalkan sepihak.
Pembatalan itu karena ada dugaan, sebagian uang komisi dipakai salah satu kubu kandidat presiden dalam pemilihan presiden Prancis 1995.
Bukan Al-Qaeda?

Pada awalnya adalah bom mobil meledak di depan Hotel Sheraton, Karachi, 8 Mei 2002. Korban tewas 14 orang, 11 di antaranya warga negara Prancis yang bekerja untuk DCNS, perusahaan maritim pemerintah Prancis.
Segera pemerintah Pakistan dan Prancis menduga pelaku pemboman adalah kelompok Al-Qaeda, kelompok yang memang menjadi “kambing hitam” bila ada aksi teror di sebuah negara Barat atau korbannya warga Barat setelah tragedi 11 September 2001.
Di Pakistan, dua orang yang dicurigai sebagai pelaku pemboman ditangkap. Mereka memang anggota Al-Qaeda. Namun Asif Zaheer and Mohammad Rizwan, tersangka itu, yang diadili mulai 2003 dan tak kunjung ditemukan bukti kejahatan mereka, Mei 2009 lalu dibebaskan.
Di Prancis, pemerintah pun membentuk tim investigasi, diketuai oleh hakim investigasi, Jean-Louis Bruguiere. Sampai tim ini mendapat pemimpin baru, pada 2008, tak diketahui hasil investigasinya, atau setidaknya hasil itu tak dipublikasikan.
Namun tampaknya Burguiere yakin bahwa Al-Qaeda di belakang pemboman itu. Mei lalu majalah L’Express mewawancarai Bruguiere tentang pemboman Karachi.
“Mereka [pelaku pemboman] lingkaran kedua dalam jaringan Osama bin Laden,” kata Burguire dalam wawancara itu. “Mereka itu tidak suka ada kerja sama teknologi ataupun militer antara Pakistan dan Prancis.”
Dokumen Nautilus

Sementara itu pada tahun yang sama, 2008, polisi Prancis menyita dokumen dari DCNS tentang penjualan persenjataan. Salah satu dokumen, berjudul Nautilus, menceritakan pemboman Karachi.
Dokumen yang ditulis oleh Claude Thevenet, mantan agen badan inteleijen nasional Prancis (DST), antara lain menyatakan bahwa pemboman itu mendapat “bantuan” dari seksi tertentu di angkatan darat dan agen rahasia Pakistan serta didukung oleh gerilyawan Islam.
Yang kemudian membuat kasus bom Karachi dihubungkan dengan korupsi dalam penjualan persenjataan Prancis ada pada bab selanjutnya.
“Mereka yang memanfaatkan kelompok Islam untuk melakukan aksi ini mempunyai tujuan finansial … Mereka mempertanyakan komisi yang tak dibayarkan.”
Di Prancis, komisi dalam penjualan persenjataan dihalalkan. Baru pada 2000 disahkan undang-undang antikorupsi yang melarang pemberian komisi dalam penjualan persenjataan buatan Prancis.
Pada 2008 itu polisi sedang melakukan investigasi penjualan persenjataan, adakah yang melanggar undang-undang tahun 2000 itu. Dengan kata lain, disitanya dokumen Nautilus hanyalah kebetulan.
Lalu bagaimana menghubungkan Nautilus dan pemboman Karachi? Sebelas korban warga negara Prancis adalah insinyur kapal selam yang ditugaskan memberikan bantuan teknik di tiga kapal selam Prancis  yang dibeli Pakistan pada 1994.
Dokumen itulah tampaknya yang oleh dua hakim anggota tim investigasi bom Karachi, Marc Trevidic dan Yves Jannier, disebut sebagai “keeping-keping fakta” pemboman itu.
Hakim anggota tim inilah yang pada Juni 2009 mengatakan kepada keluarga korban bom Karachi, ada alasan “logis” untuk menduga bahwa pemboman itu dilakukan sebagai pembalasan tak dicairkannya komisi pembelian kapal selam pada 1994.
Kalau kemudian tuntutan keluarga korban menjadi santapan media Prancis, penjualan tiga kapal selam Prancis beserta kasus komisinya bisa dikaitkan dengan nama-nama besar, antara lain Presiden Nicolas Sarkozy.
Lebih daripada itu, nama-nama itu pun di antaranya bakal bertarung dalam pemilihan presiden Prancis pada 2012 nanti: Sarkozy dan  Dominique de
Villepin, dua kandidat presiden.
Dana kampanye

Penjualan tiga kapal selam Prancis pada 1994 berlangsung menjelang pemilihan presiden pada 1995. Pemilihan presiden ini dimenangkan oleh Jacques Chirac, walikota Paris, yang tim pemenangannya dipimpin oleh Dominique de Villepin, seorang diplomat yang menjadi politisi.
Yang kalah, Edouard Balladur, perdana menteri kala itu, yang didukung tim pemenangan yang dipimpihn oleh Nicolas Sarkozy, menteri anggaran.
Kembali soal penjualan kapal selam. Kala itu Prancis bersaing dengan negara lain, antara lain Jerman, dalam menawarkan kapal selamnya ke Pakistan.
Konon, karena tak ada larangan pemberian komisi, Prancis menjanjikan komisi 10% kepada para pejabat Pakistan kalau mereka memilih kapal selam Prancis.
Pendek kata, kapal selam Prancis dipilih, dan tiga Agosta 90, nama kapal selam ini, terjual dengan harga  826 juta euro. Jadi, lebih kurang 82,6 juta euro adalah komisi untuk pejabat Pakistan.
Tapi kemenangan Jaques Chirac menjadi sebab komisi dibatalkan. Presiden baru ini, begitu melantik kabinetnya (Prancis menerapkan sistem setengah presidensial), segera memerintahkan membatalkan pemberian komisi sehubungan penjualan tiga kapal selam.
Tentang pembatalan komisi itu, Menteri Pertahanan Charles Millon (1995-1997) dalam wawancaranya dengan majalah Paris Match, Juni 2009, membenarkan.
“Beberapa hari setelah saya diangkat menjadi menteri pertahanan oleh Presiden Chirac, Presiden meminta saya memeriksa penjualan persenjataan yang sedang diproses dan menghentikan pembayaran komisi yang berindikasi sebagian komisi dikirimkan balik [ke Prancis].”
Jaques Chirac memang layak curiga bahwa uang komisi digunakan oleh lawan politiknya, Edouard Balladur.
Adalah Dewan Konstitusi, lembaga judikatif tertinggi di Prancis, yang meminta dana kampanye kubu Balladur diaudit. Disinyalir beberapa dana tak jelas asal-usulnya, dan tak jelas jumlahnya.
Tapi, setelah pemilihan presiden itu dimenangkan oleh Chirac, Dewan Kontitusi mengurungkan mengaudit pembukuan kubu Balladur. Toh, Balladur ternyata kalah.
Kalau saja tak ada bom meledak di Karachi, 2002, yang menewaskan 11 teknisi kapal selam Prancis, soal komisi dan dana kampanye Balladur terlupakan sudah.
Dokumen Luxemburg

Seperti sudah diceritakan, tim investigasi Prancis untuk bom Karachi menduga bom itu ada kaitannya dengan pembatalan pemberian komisi ke Pakistan. Dugaan itu menguat setelah muncul pula informasi baru.
Info datang dari kepolisian negara tetangga, Luxemburg. Konon, polisi Luxemburg menyita dokumen yang menyatakan bahwa dua perusahaan di Luxemburg, Heine dan Eurolux, antara lain menjadi perantara pengiriman komisi penjualan senjata Prancis.
Dan dua perusahaan tersebut, menurut polisi Luxemburg, didirikan dengan supervisi dari Sarkozy dan Balladur.
Informasi dari polisi Luxemburg itu menambah semangat keluarga korban bom Karachi. Juni lalu, keluarga korban bom Karachi bersatu dan memilih seorang pengacara untuk meminta penjelasan dari Presiden Sarkozy.
Dugaannya, adanya Heine dan Eurolux memungkinkan uang komisi dimainkan, termasuk, misalnya, dikirimkan balik ke Prancis untuk mendanai kampanye kubu Balladur.
Dan ini tak susah dilakukan mengingat Balladur adalah perdana manteri dan Sarkozy menteri anggaran, meski andai mereka nonaktif di pemerintahan begitu kampanye berlangsung.
Sarkozy: itu hanya fabel

Hingga hari ini, soal komisi penjualan tiga kapal selam Prancis itu tak kunjung jelas.
Media Prancis umumnya cenderung berpihak pada keluarga korban dan mendukung agar Presiden Sarkozy membeberkan yang diketahuinya di seputar penjualan dan komisi tiga kapal selam Prancis ke Pakistan.
Belum lama ini, 18 November, pengacara keluarga korban menggelar konferensi pers. Kata Olivier Morice, pengacara yang dikenal selalu bersuara keras terhadap Presiden Sarkozy:
“Kami mulai melihat adanya kecemasan menyusul ditemukannya berbagai data yang mendukung dan mengarah ke Sarkozy dan presiden harus segera memberi penjelasan.”
Bantahan, data lain, jarang ditampilkan. Misalnya, belakangan Jaques Chirac, mantan presiden itu, mengatakan bahwa ia membatalkan komisi lebih untuk mengangkat citra Prancis di dunia internasional.
Lalu hakim anti-teroris yang menginvestigasi bom Karachi, mengaku tak mendapatkan dokumen yang konon ditemukan oleh polisi Luxemburg, tentang dua perusahaan pengelola komisi itu.
Jadi, informasi Luxemburg sebenarnya belum dicek kebenarannya.
Tentu saja, berkali-kalai Presiden Sarkozy membantah tentang segala hal yang dituduhkan kepadanya. Ia meminta bukti-bukti, termasuk dokumen yang disita polisi Luxemburg.
Dalam suatu konferensi pers di pertengahan tahun ini, kata Sarkozy, perkara komisi dan bom Karachi dikaitkan tanpa fakta dan data, melainkan hanya dengan “keyakinan”.
Sebelumnya, saat menghadiri pertemuan tingkat Uni Eropa tahun lalu, katanya: “Ini benar-benar konyol. Kita harus menghormati keluarga korban dan jangan percaya cerita fiktif.”
Kalau bukti itu tak ada, katanya pula, semua itu hanyalah sebuah fabel, dongeng dunia binatang.
Juga, Balladur, manta kandidat presiden yang kalah, tegas berkata bahwa semua dana yang dihimpunnya sesuai peraturan. Dewan Konstitusi pun tak jadi mengaudit kubunya karena memang tak ada yang perlu diaudit.
Zardari, suami Benazir

Juga tak banyak disinggung latar belakang politik di Pakistan tatkala bom meledak di Karachi. Waktu itu Pakistan di bawah pemerintahan militer Jenderal Musharraf, yang mengkudeta pemerintah sipil pada 14 Oktober 1999.
Januari 2002, empat bulan sebelum bom meledak, Musharraf menyatakan empat organisasi “ekstrim” Islam sebagai organisasi terlarang. Ini memicu kemarahan bukan hanya empat organisasi itu, melainkan banyak organisasi yang dianggap ekstrim lainnya.
Sedangkan uang komisi, konon sebagian masuk ke saku Asif Ali Zardari, suami Benazir Bhutto. Pada waktu kontrak pembelian kapal itu ditandatangani, perdana menteri Pakistan kala itu memang Benazir Bhutto (1993-1996).
Juni lalu Henri Guittet, direktur Sofma, perusahaan mediator antara Prancis dan Pakistan, mengungkapkan, dari 6,25 persen komisi pembelian kapal selam Prancis mengucur ke Zardari dan keluarga Bhutto.
Sebelum Benazir Bhutto terbunuh dalam aksi bom, 2007, pengadilan Pakistan menyatakan bahwa pasangan Bhutto-Zardari memiliki sejumlah rekening mencurigakan di bank di Jenewa, Swiss.
Uang tersebut dicurigai sebagai hasil pencucian uang. Karenanya, setelah kematian Bhutto dan sebelum Zardari naik menjadi presiden, 2008, pengadilan Pakistan meminta bank Swiss membekukan sejumlah rekening mereka.
Lalu antara Zardari dan bom Karachi? Kepada harian Prancis Le Monde, Agustus lalu,ia mengatakan kala itu sedang dalam penjara, bagaimana mungkin ia terlibat. “Bom itu murni perbuatan teroris,” Katanya.
Benar, kala bom meledak, Zardari sedang menjalani hukuman tujuh tahun, 1997-2004. Ia dituduh korupsi dan mendalangi beberapa pembunuhan politik.
Tampaknya, rame-rame ini berujung pada pemilihan presiden 2012, karena Sarkozy masih ingin menghuni Istana Elysee sampai 2017. Lawan politiknya, Dominique de Villepin, atau siapa saja, tentu tak tinggal diam.

Writer : Ezra Sihite    Editor : Bambang Bujono

Dikutip sepenuhnya dari http://www.beritasatu.com edisi 1 Desember 2010

Written by Me

December 9, 2010 at 10:16 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: