Frustrasi dari Tapanuli

Ketidaktegasan pemerintah pusat dan rasa frustrasi pendukung Provinsi Tapanuli berujung anarki.

“Mengapa mereka bisa padahal datang belakangan dari kami? Dan persiapan kami jauh lebih bagus, misalnya Banten, itu DPRD dan Gubernur tidak ada persetujuan. Kok bisa?”

Sekali lagi semangat era reformasi menelan korban. Azis Angkat, ketua DPRD Sumatera Utara, harus kehilangan nyawa di tengah aksi pendukung Provinsi Tapanuli ke kantor dewan. Tidak hanya merusak pagar, pengunjuk rasa, merangsek ke ruang rapat, bahkan ke ruang kerja anggota Dewan. Azis menjadi sasaran, karena dianggap bertanggungjawab melambankan proses pembentukan Provinsi Tapanuli Utara.

Azis memang punya penyakit jantung. Orang sehat mana pun bisa terkena serangan jantung bila jadi sasaran ribuan massa yang marah, di tempat tertutup pula. Sejumlah tersangka pelaku lapangan sudah ditangkapi, sebagian pengatur dan penyandang dana aksi juga sudah ditahan. Masih ada lubang besar dalam kasus ini. Terlalu kejam bila ada skenario unjuk rasa dibuat untuk mencabut nyawa seseorang. Tapi bila sedikit menggeser titik pandang, aksi itu bukan karena sebab sepele.

Selain jatuh korban, yang membuat aksi ini sangat disoroti adalah terjadi menjelang pemilu, ketika suhu politik naik. Karena waktunya tak tepat, sontak saja aksi ini langsung menjadi santapan perang pernyataan politik. Sejumlah tokoh asal Tapanuli disebut tersangkut dengan masalah ini, seperti mantan Menteri Perindustrian Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan dan Anggota Dewan Tim Pertimbangan Presiden Jenderal (Purn) TB Silalahi.

Banyak orang Tapanuli merindukan berdirinya provinsi Tapanuli berpisah dari Sumatera Utara. Daerah Tapanuli dianggap terlalu luas. Sumatera Utara memang provinsi termaju di pulau Sumatera, tapi kesenjangan pembangunan tetap saja kelaziman yang menjadi salah satu alasan permintaan pemekaran. Ide pemekaran provinsi Tapanuli sudah ditelurkan sejak tahun 2000, yang akan meliputi kawasan di jazirah Tapanuli, yang sebelum masa reformasi hanya terdiri dari tiga kabupaten (Tapanuli Utara, Selatan dan Tengah serta satu kotamadya (Sibolga).

“Black Campaign”
Yansen Sitorus, sekjen Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) mengatakan tewasnya Azis tidak murni karena aksi Protap. Yansen orang dekat DL Sitorus, bos grup Torganda yang kini dipenjara 8 tahun karena kasus pembakaran hutan di Riau. DL Sitorus disebut-sebut sebagai salah satu donatur panitia pembentukan Protap. GM Chandra Panggabean, ketua badan pemenangan Pemilu PPRN di Sumut, termasuk salah satu tersangka yang ditangkap. Dia anak GM Panggabean, pemilik Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) yang sekarang di Singapura. Ketua DPW PPRN Nurdin Manurung juga ditahan.

“Kalau ditangkap sampai hari ini bukan hanya Chandra dan Nurdin. Ada juga dari partai lain, PDI-P, Demokrat juga. Mereka ditangkap semata-mata karena panitia Protap. Kebetulan mereka itu kader-kader PPRN,” kata Yansen.

“Saya melihat adanya tendensi kepentingan pihak-pihak lain, khususnya dalam kaitan dengan pemilu. Partai-partai mencoba membuat black campaign,” kata Yansen. “Saya melihat kelompok tertentu, tiba-tiba bergerak serentak dengan pernyataan politik di media yang menyudutkan aspirasi Protap,” kata Yansen yang mengenal Azis ketika dulu sama-sama di Golkar.

Menurut Yansen partainya tidak pernah mengeluarkan pernyataan langsung tentang mendukung atau tidak masalah Protap. ”Tapi secara pribadi karena saya berasal dari daerah itu wajar-wajar saja jika saya mendukung Tapanuli untuk berkembang menjadi provinsi. Itu pernyataan saya sebagai warga yang berasal dari Tapanuli. PPRN tidak pernah menyetujui atau menolak. Kita tidak mau masuk dalam konteks itu. PPRN biacara nasional bukan regional,” kata dia.

Yansen menampik bila aksi itu sudah direncanakan untuk menjadi anarkis. “Saya hanya yakin kalau ada provokasi yang terjadi saat ini. Direncanakan memang untuk melakukan penekanan atas pihak-pihak yang harus membuat keputusan,” kata dia. “Mereka sudah letih, sudah berapa tahun mengajukan ini tapi belum ada hasilnya. Soal keterlibatan pendanaan atau instruksi dari Jakarta ke Sumatra Utara, itu saya tidak memahami. Tidak tahu,” kata Yansen.

Luhut Panjaitan menengarai ada rasa frustrasi di kalangan pendukung Protap karena daerah lain seperti Banten, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Papua Barat, Bangka Belitung, dan Gorontalo bisa mendapatkan keinginan mereka dengan mulus. “Mengapa mereka bisa padahal datang belakangan dari kami? Dan persiapan kami jauh lebih bagus, misalnya Banten, itu DPRD dan Gubernur tidak ada persetujuan. Kok bisa?” kata penasehat panitia pembentukan Protap.

Luhut mengatakan tidak perlu ada kecurigaan yang berlebihan terhadap pembentukan Protap, terutama yang berkaitan dengan isu agama. “Dianggap ini mau bikin provinsi Kristen. Tidak ada sama sekali korelasinya,” kata dia.

Sementara itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan pembentukan Protap perlu mengacu pada aspek historis dari kawasan bekas Kerasidenan Tapanuli. “Kalau diperjuangkan menjadi provinsi, itu mempunyai nilai historis. Karena secara historis kawasan eks Karesidenan itu mempunyai arti penting dalam pergerakan kemerdekaan. Salah seorang tokohnya dr Ferdinand Lumban Tobing kan dari sana, menjadi tokoh nasional,” kata Akbar.

Adinda, Kok Belum Jadi?
Masyarakat Tapanuli Selatan yang populasi mayoritasnya beragama Islam menolak bergabung dengan Provinsi Tapanuli. Demikian juga dengan Tapanuli Tengah dan Sibolga. Peserta provinsi baru tinggal Tapanuli Utara yang kemudian menjadi empat kabupaten baru, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir dan Humbang Hasundutan. Kabupaten ini mayoritas populasinya beragama Protestan dan Katolik.

“Belum apa-apa sudah menguat suara yang mengatakan ibukotanya bukan di Sibolga, tapi di Siborong-borong. Sibolga menjadi menolak ikut,” kata Akbar.

Sebagai tokoh nasional, Luhut dipercaya untuk melakukan lobi-lobi berkaitan dengan macetnya proses pembentukan Protap. Luhut sempat bertemu Azis Angkat pada 12 Januari 2009. Maksud pertemuan itu untuk mengetahu kenapa DPRD Sumut belum juga mengeluarkan persetujuan. Luhut mengaku tidak mengenal Azis secara pribadi.

“Ada yang mengatur pertemuan itu. Kami bertemu makan pagi. Dia datang dengan beberapa orang. Saya tanya: ‘Adinda itu bagaimana dengan propinsi Tapanuli, kok belum jadi, masalahnya dimana? Saya dengar semua kewajiban sudah terpenuhi, ini kan sudah sejak tahun 2000’,” kata pensiunan Jenderal AD ini.

Azis mengatakan masih ada 3 sampai 4 fraksi di DPRD Sumut yang belum setuju soal Protap. Dari Azis, Luhut tahu DPRD Sumut akan menggelar sidang paripurna tanggal 16 Januari untuk memutuskan pemekaran itu. “Dia bilang tolonglah abang approach juga empat partai ini di Jakarta,” kata Luhut yang enggan menyebutkan keempat partai itu.

Luhut bercerita, dirinya lalu bilang,” Gubernur kan sudah setuju. Feasibility study sudah dilakukan sejak lama, Komisi II DPR sudah setuju, terus apalagi? Dia bilang, tolong Abang telepon saja DPR dan Pak Mendagri.”

Sodjuangon Situmorang (dirjen Otonomi Daerah Depdagri) juga ditelponnya, karena Luhut tidak dapat Pak Menteri. Kepada Luhut, mereka bilang akan ada utusan DPRD ke Jakarta. “Depdagri bilang soal keputusan tidak harus bulat, kalau sudah lonjong pun bisa selesai,” kata Luhut lagi.

Sesudah itu, Luhut tidak lagi bertemu atau berkomunikasi dengan Azis, sampai kemudian dia mendapat kabar dari ponsel tentang meninggalnya Azis. Luhut menyangkal soal adanya aktor intelektual atau skenario besar yang dijalankan dalam soal ini. “Ini sebenarnya sederhana kok, jangan dibikin jadi complicated, ada aktor intelektual lah,” kata dia.

Luhut mengakui dirinya cukup mengenal sejumlah tersangkat yang sudah ditangkap di Medan GM Chandra Panggabean dan Hasudungan Butar-butar. “Saya telepon Chandra sehari sebelum ditangkap,” kata dia.

Hasudungan bahkan sempat menemui Luhut di Jakarta. Tapi Luhut menyarankan agar dia menyerahkan diri. “Kau kan masih muda, berani berbuat, berani tanggungjawab, ya sudah kau lapor ke polisi, ini saya kasih tiket pesawatmu pulang,” kata dia.

Tidak Sabar

Akbar Tanjung melihat ada rasa tidak sabar di antara pendukung Protap. Ketika kabupaten pendukung Protap tinggal empat, sementara syaratnya adalah lima, mereka semakin frustrasi. Akbar pernah mengusulkan kepada beberapa tokoh Tapanuli, agar proses pemekaran ini didahului dengan penguatan kabupaten-kabupaten. “Memang kalau kita lihat daerah Tapanuli cukup tertinggal. Atas dasar itulah aspirasi menguat. Kita sudah cukup puas sudah bisa terjadi pemekaran menjadi beberapa kabupaten, perkuat dululah kabupaten itu. Tapi kemudian para tokoh berpendapat, kabupaten sudah terbentuk, kenapa tidak sekalian provinsi,” kata Akbar.

Luhut melihat persoalan ini berangkat dari macetnya komunikasi antarpihak yang berkaitan dengan keputusan pembentukan Protap. “Saya tanya DPRD, apa alasan kalian. Apa ada alasan politik? Sampaikan saja. Komunikasi ini yang tidak jalan,” kata Luhut.

Dia karena itu melihat “peristiwa Medan” itu menjadi aneh sendiri. “Dimana-mana ada demonstrasi kok, itu buahnya reformasi, jadi harus diterima. Alam reformasi ini terkadang memberikan orang peluang menjadi tak terkontrol, berbuat semau gua. Ini terjadi di Maluku, terjadi juga di orang-orang Batak ini.”

Setelah apa yang terjadi, Luhut toh tetap menyatakan mendukung pembentukan Protap. Kata dia, provinsi baru akan memberi peluang bagi daerah Tapanuli untuk sejahtera. Menurut dia daerah Sumatera Utara terlalu luas untuk dikelola dalam satu provinsi. “Saking luasnya, siapapun gubernur di Medan, akan susah untuk melihat semuanya. Untuk ke Tapanuli Utara bisa tujuh jam perjalanan, belum lagi ke dalam. Gubernurnya Batak atau bukan Batak, entah itu Islam atau bukan, pasti akan kehilangan scan control terhadap daerahnya,” kata Luhut.

Dalam hal ini menurut Luhut, pemerintah harus tegas. “Kalau pemerintah bilang tidak, tinggal bilang tidak dan jelaskan kenapa. Pasti nurut mereka itu. Sekarang pemerintah bilang moratorium (jeda), tidak ada yang ribut kan,” kata dia. N alfred ginting/ezra sihite/rangga prakoso/selo cahyo

Dikutip sepenuhnya dari Koran Jakarta Minggu 15 Februari 2009