Perang Calderon III: Kritik Amnesty Internasional

Operasi militer seperti ini dilematis. Seperti ketika militer Indonesia membasmi preman, tahun 1980-an.

http://www.gob.mex

Presiden Felipe Calderon dikecam karena mengerahkan militer untuk membasmi kartel obat bius. Tentara, kata kritik, menembak dulu, menginterogasi kemudian.

Sang Presiden yang berlatar pendidikan hukum dan ekonomi itu tak membantah. Tapi dia setidaknya punya dua alasan.

Pertama, kartel obat bius adalah pelaku kriminal yang kejam, memiliki persenjataan modern. Kedua, polisi Mexico sudah sejak lama ditelikung kartel ini lewat suap. Militer tentu saja tak kebal suap, namun karena tugasnya bukan di masyarakat, relatif militer tak banyak berhubungan dengan para kriminal itu.

Perang Caldoron II: Dampak Ekonomi dan Bisnis

Indikator paling kuat untuk menilai bahwa keadaan tak memburuk melainkan sebaliknya, datang dari dunia ekonomi dan bisnis.

http://www.gob.mex

Akhir Agustus 2010, pemerintah Mexico mengumumkan tertangkapnya Edgar Valdez, salah satu gembong narkotik paling dicari di negeri itu. Valdez, lebih dikenal dengan nama Barbie, disergap di salah satu kediamannya dekat ibukota.

Ini terjadi dua pekan sebelum Mexico merayakan 200 tahun kemerdekaannya, 16 September 2010. Bisa jadi tertangkapnya Valdez menjadikan perayaan 200 tahun itu relatif aman berlangsung, terutama di Bogota, ibukota Mexico.

Perang Calderon I : Menggempur Kartel Obat Bius

“Saya bukan presiden yang ingin melihat orang-orang Mexico meninggalkan negaranya gentayangan mencari kerja di negara orang.”

whitehouse.gov

Sebaik-baik presiden, itulah yang memahami masalah negaranya dan tahu mengatasinya. Felipe Calderon Hinojosa, presiden Mexico kini, tampaknya salah satu di antaranya. Lebih daripada itu, ia juga cepat bertindak, siap bertanggung jawab.

Belum sepekan setelah ia dilantik pada 1 Desember 2006, Calderon menaikkan gaji tentara dan polisi federal, lalu mengumumkan perang melawan kartel obat bius secara besar-besaran. Kata Calderon, “Kita menghadapi pelaku kriminal yang kejam, yang didukung kekuatan ekonomi mahabesar dan persenjataan sangat canggih.”

Liu Xiaobo, pada awalnya pembantaian di Tiananmen

Penghargaan Nobel Perdamaian 2010 untuk aktivis Cina, Liu Xiaobo, mengingatkan kembali bahwa kita tak bisa lagi sembunyi. Pemerintah Cina boleh marah, dan memprotes, tapi dunia akan menilainya.

Pemerintah Cina sontak bereaksi begitu mengetahui Liu Xiaobo dinominasikan menerima Penghargaan Nobel Perdamaian tahun ini. Juru bicara Departemen Luar Negeri Cina menggertak pemerintah Norwegia dalam surat yang dikirimkan ke Komite Penghargaan Nobel Perdamaian.

saveluxiaobo.wordpress.com

“Kalau panitia jadi memberikan penghargaan Nobel Perdamaian kepada Liu Xiaobo, ini menyimpang dari prinsip Nobel Perdamaian itu sendiri, sebab Liu seorang kriminal dan melakukan pelanggaran Undang-Undang,” kata Mao Zhaoxu, juru bicara itu.

Tapi Jumat 8 Oktober dari Norwegia datang pengumuman, panitia memutuskan bahwa penerima Penghargaan Nobel Perdamaian 2010 adalah Liu Xiabo dari Cina, “yang konsisten memperjuangkan tanpa kekerasan penegakan hak asasi manusia”. Ia menyisihkan lebih dari 200 calon.

Dan Cicak pun Merangkul Buaya

Cara Hong Kong membersihkan korupsi, sasaran pokok dan pertama: kepolisian. Dan sukses.

Adakah cara efektif membersihkan kepolisian dari korupsi? Tengoklah Hong Kong.

hkcinemagig.com

Ketika kepulauan ini jatuh ke tangan Inggris, awal 1840-an, korupsi sudah sistemik. Inilah warisan dari Cina, sudah dianggap lazim pejabat-pejabat kerajaan hidup dari memeras rakyat. Ketika itu, pemerintah Inggris pun tak bisa melakukan apa pun.

Untung Ada PSC

KPK-nya Afrika Selatan tak bisa seenaknya bekerja. Ada PSC yang menilai.

Pemberantasan korupsi di Indonesia tak buruk amat, dibandingkan dengan pemberantasan korupsi di Afrika Selatan.

wikimeida.org

Indonesia Corruption Watch menilai, pengusutan beberapa dugaan kasus korupsi di Indonesia hanya jalan di tempat. Di Af-Sel, dua pertiga dugaan korupsi yang dilaporkan tak ada kabar beritanya.

Padahal skor indeks persepsi korupsi Indonesia hanya 2,8, sedangkan Af-Sel 4,5 untuk tahun 2010 ini. Apa yang terjadi?

Di Af-Sel, kontrol kinerja pemberantasan korupsi dijamin oleh UUD, yang salah satu pasalnya mengharuskan pemerintah membentuk lembaga independen yang bukan saja mengevaluasi pemberantasan korupsi, melainkan pelayanan publik secara keseluruhan .

Lembaga itu, Public Service Commission (PSC), meski tak mempunyai wewenang menindak aparat pemerintah maupun lembaga anti-korupsi, pengaruh PSC terlihat.

Tapi, tampaknya, justru karena tak memiliki wewenang tersebut penilaian PSC dianggap objektif. Secara tak langsung, hasil kerja PSC dalam “mengawasi” pelayanan pemerintah terhadap publik terlihat dari kenaikan pendapatan nasional Af-Sel.

Jepang, dari Korupsi ke Korupsi

Selangkah demi selangkah Jepang mengalahkan korupsi, termasuk di kepolisian yang semula tak hendak dicampuri institusi lain.

Jepang dan korupsi merupakan hal yang unik. Menurut skor indeks persepsi korupsi Internasional Transparansi, sejak 1998 boleh dikata skor Jepang terus naik.

Pada 1998 skor itu 5,8. Pada 2000 menjadi 6,4. Pada 2004 skor IPK Jepang memasuki angka 7, dan pada 2010 sekarang ini skor itu 7,8 (Indonesia 2,8).

Negeri Matahari Terbit ini memang tergolong negara maju; produksi per orang pada 2006, misalnya, lebih dari US$ 34 ribu, tertinggi di Asia (Singapura US$ 30 ribu, Taiwan US$ 23 ribu, Korea Selatan US$ 18 ribu, Malaysia US$ 5.700, Indonesia US$ 1.600). Sebagai perbandingan, produksi per orang AS,  US$ 44 ribu.