Wawancara Antasari Azhar

Siapa di Indonesia tak kenal wajah pria berkumis ini. Lembaganya dianggap berwibawa, bahkan cenderung ditakuti oleh pihak-pihak yang tak tahan membiarkan uang negara masuk ke kantungnya. Sejumlah anggota legislatif telah tercoreng kehormatannya karena tertangkap tangan dengan uang suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketika kami memasuki ruangan kerjanya di lantai 3 gedung KPK di jalan Kuningan, Jakarta, Antasari sedang membelakangi pintu, memperhatikan monitor kamera pemantau (CCTV). Dalam pembicaraan yang hangat dengan Rusdi Mathari, Alfred Ginting dan Teguh Nugroho, sejak awal Antasari mengatakan tidak ingin berbicara tentang kasus. Berikut petikan wawancaranya: Ketua KPK bercerita tentang mengusut potensi korupsi di KPU, indeks prestasi korupsi yang tidak realistis dan lembaganya bukan debt collector uang negara. Siapa di Indonesia tak kenal wajah pria berkumis ini. Lembaganya dianggap berwibawa, bahkan cenderung ditakuti oleh pihak-pihak yang tak tahan membiarkan uang negara masuk ke kantungnya. Sejumlah anggota legislatif telah tercoreng kehormatannya karena tertangkap tangan dengan uang suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketika kami memasuki ruangan kerjanya di lantai 3 gedung KPK di jalan Kuningan, Jakarta, Antasari sedang membelakangi pintu, memperhatikan monitor kamera pemantau (CCTV). Dalam pembicaraan yang hangat dengan Rusdi Mathari, Alfred Ginting dan Teguh Nugroho, sejak awal Antasari mengatakan tidak ingin berbicara tentang kasus. Berikut petikan wawancaranya:

 

KPK mulai masuk ke KPU, yang saat ini tengah disoroti kinerjanya. Langkah populis atau memang terlihat ada indikasi korupsi?

Dalam pemilu ini kan sudah ditentukan tahapan-tahapan. Apa yang terjadi bila tahapan tahapan itu tidak terjadi? Chaos. Misalnya tanggal 5 Mei batas akhir pengumumkan. Setelah pengumuman ada agenda untuk pendaftaran calon presiden. Bagaimana mungkin pendaftaran calon tanpa pengumuman perolehan. Karena ada syaratnya 20 persen kursi (DPR) atau 25 persen suara. Kalau ini tak bisa diumumkan repot. KPK memang tidak concern di bidang politik karena wilayahnya hukum. Kondisi terakhir saya lihat di tabulasi nasional penghitungan baru 10 persen, apakah bisa ngebut sampai selesai. Mereka bilang ICR (?), SDM tidak siap. Loh bagaimana, perencanaan, pengadaan alat, penggunaan, bagaimana kesiapan SDM? Masa’ tidak disiapkan? Sebelumnya kami sudah meminta sebagai langkah antisipasi para rekanan KPU. Makanya kami ingin teliti itu masalahnya apa. Syukur-syukur nggak ada korupsi. Syukur-syukur? Loh iya, apa Anda berharap ada korupsi? Apa indikasi korupsinya Kalau korupsi kita bicara tentang uang negara yang hilang. Sejauh mana perencanaan yang tidak matang ini berpotensi korupsi. Ini perlu kajian. Dengan anggaran KPU kali ini yang sebesar 21 triliun rupiah dibanding pemilu sebelumnya hanya 5 triliun rupiah mestinya IT-nya bisa empat kali lebih canggih? (Antasari hanya tersenyum) Mereka minta nantilah kalau sudah selesai diteliti. Loh, Anda kerja-kerja saja, saya bilang. Tugas kami jangan dikendalikan seperti itu. Silahkan Anda bekerja sesuai mekanisme yang sudah ada. Kami tidak akan ganggu itu. Tapi kami akan lihat siapa di balik pengadaan alat itu. Misalnya PT A, kami akan teliti siapa PT A ini. Bagaimana dulu perencanaannya, pengadaan barangnya. Ini kan sudah terjadi.

KPK sudah enam tahun berdiri kenapa korupsi tak berkurang?

Lembaga penegak hukum di Indonesia kan bukan hanya KPK. Selama ada KPK tapi bila sistem yang berpotensi korup tidak juga dibenahi apa artinya? Artinya yang terjadi adalah represif, represif dan represif dan represif. Menangkapi, menangkapi dan menangkapi. Akhirnya kita simpulkan apakah menangkapi itu akan menimbulkan efek jera? Belum tentu, makanya harus ada sinergi antara tindakan represif dan tindakan pencegahan supaya jangan sampai terjadi lagi. Pencegahan ini kan masuk ke dalam sistem, sistem kelembagaan, SDM, sistem pengawasan dan sistem hukumnya. Banyak yang harus kita lihat. Persoalannya sekarang adalah sejauh mana ini sudah berjalan. KPK mengambil peran seperti monitoring jalannya pemerintahan dan kajian sistem adminitrasi kebijakan, di situ kami masuk. Tapi persoalannya apakah bisa selesai oleh KPK sendiri? Saya pesimis. Harus ada sinergi dan kemauan bersama sebagai bangsa untuk betul-betul membenahi agar jangan sampai terjadi lagi korupsi. Contoh sederhananya, saya jarang melihat orang Indonesia di luar negeri melakukan kesalahan. Lihat jemaah haji, mereka bisa tertib kok. Ketidakberanian mereka melanggar peraturan bisa apa saja, takut denda tinggi atau apapunlah itu. Tapi artinya hukum sebagai kekuatan pemaksa itu jalan. Ketika pulang, di Cengkareng saja mereka berani buang tisu sembarangan. Mengapa mereka berani? Inilah kelemahan kita. Konsistensi dan kemauan untuk tertib kita masih lemah. Kenapa tidak konsisten? Karena kita belum membangun komitmen yang tegas. Kita masih permisif. Anda mau coba buang puntung rokok di Singapura? Atau mau coba misalnya bawa mobil di kota 1000 kamera –London- polisi tidak nggak ada tapi kamera dimana-mana. Begitu kita melanggar, toh nggak ada polisi, tak lama kita akan dipanggil karena terekam oleh kamera. Hukum itu bukan alat untuk balas dendam. Hukum harus berperan sebagai alat pemaksa. Tanpa kekuatan memaksa hukum hanya menjadi norma yang tanpa sanksi. Bicara soal kamera, di ruangan ini ada layar yang memantau kamera CCTV. Kenapa? Untuk kontrol. Bukankan ada bagian lain yang memang manangani masalah ini di KPK? Lha iya, itu fungsi kontrol saya. Apakah memang fungsi itu berjalan, misalnya saya lihat di CCTV di ruang pemeriksaan apakah pemeriksaan berjalan dengan benar, saya bisa lihat dari situ. Ruang kantor apakah misalnya jam sekian aktivitas berjalan, apa ada yang sedang baca koran. Ini yang saya maksud dengan fungsi kontrol. Kalau ada yang aneh saya catat, bawa ke rapim dan pertanyakan. Setiap hari kami perintahkan mereka bikin timesheet, apa saja yang telah dilakukan. Ini adalah indikator kinerja.

Sistem itu memang sudah ada sejak pimpinan KPK sebelumnya?

Baru setelah saya di kantor ini. Di ruang-ruang wakil ketua ada semua. Berapa kamera yang tersambung ke CCTV? Seluruh ruangan sampai ke halaman itu ada. Ruangan ini juga terpantau kamera? Nggak lah ini kan ruang keluarga. Dari sini saya juga bisa teleconference. Misalnya saya sedang di luar tapi ada yang mendesak untuk dibicarakan. Empat pimpinan ada di sini, saya bisa dari mobil atau mana saja, tinggal pakai kamera (Antasari menunjuk kamera yang menempel di atas monitor di atas meja kerjanya). Jadi mobilitas tidak menjadi kendala.

Indeks presepsi korupsi Indonesia selalu buruk, artinya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil?

Saya sudah ngomong secara informal dengan teman-teman yang suka bikin survey. Saya minta diganti jangan indeks persepsi tapi indeks reality korupsi. Ukurannya pakai apa? Penanganan perkara. Presepsi itu bahaya bila tidak dibarengi dengan reality. Indeks presepsi yang dibuat oleh lembaga-lembaga luar negeri itu sesuai dengan kenyataan tidak? Sudah banyak perubahan menggembirakan di sektor layanan publik, tapi presepsi orang masih seperti dulu. Dari sidak-sidak yang kami lakukan perubahan itu nyata. Memang masih ada calo, ngurus perkara tapi tidak sedahsyat dulu. Sudah ada perbaikan. Misalnya di imigrasi sudah ada perbaikan. Tapi kalau ditanya presepsi, orang akan jawab masih seperti dulu. Mungkin kualitas responden yang ditanya itu. Coba lihat urusan bikin SIM, lima tahun lalu ketika orang bikin SIM, ambil formulir dia akan dimintai ini-itu. Kesal dia, ketika ditanya lagi kenapa tidak bikin SIM, “Malas lah.” Ini kan presepsi. Dia tidak tahu kalau sekarang sudah berubah. Hukum tidak menimbulkan efek jera sehingga korupsi tetap ada? Cina menerapkan hukuman mati untuk koruptor tapi korupsi juga tetap terjadi walau kecil. Sebaliknya Korea Selatan, presiden Roh Tae Woo dimaafkan, tidak dihukum mati. Tapi sekarang angka korupsi mereka paling rendah se-Asia. Karena apa? Perbaikan sistem, selain memberantas korupsi mereka juga melakukan perbaikan sistem, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa tidak bertemu langsung. Total mereka. KPK lebih fokus pada pencegahan dibanding penindakan? Kita kembali pada amanah UU No 31 Tahun 2002 disitu ada tugas-tugas KPK. Pertama melakukan fungsi koordinasi dan supervisi dengan penegak hukum lain, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, melakukan pencegahan dan yang keempat monitoring jalannya pemerintahan dan kajian sistem. Saya katakan sejak awal antara pencegahan dan penindakan akan seiiring. Dalam gambaran saya porsi penindakan pada akhirnya akan berkurang. Tadi ada yang nggak suka bila penindakan berkurang. Nggak ramai. Perbaikan yang lebih penting dibanding menghukum. Dengan kewenangan yang besar KPK ternyata juga belum bisa menghilangkan sama sekali korupsi, apa lagi yang dibutuhkan KPK? Banyak yang mengatkan KPK itu superbody. Saya kurang sependapat. Apanya yag superbody? Harus dibedakan antara ketegasan dan superbody. Saya tanya ada berapa penyidik di Indonesia? Pegawai negeri sipil punya kewenangan menyidik. Mana kinerjanya penyidik pegawai negeri sipil di Pajak, Bea cukai, Depnakertrans, Deperindag, Kehakiman, Kehutanan? Kenapa mereka tidak pernah dituntut kinerjanya. Seperti dilupakan begitu saja. Padahal mereka diberi gaji sebagai penyidik. Kalau saja semua bergerak kurang apa lagi kita? Misalnya kalau ada masalah pajak, kok KPK yang dituntut padahal di situ juga ada penyidik. Kok bukan itu yang dituntut. Kembali lagi ke masalah awal kita tidak konsisten. Bagi saya hukum adalah ultimate remedium, nggak bisa lagi dengan pencegahan ya kita kasih efek jera. Sementara KPK ini kan lingkupnya terbatas pada penyelenggara negara dan penegak hukum. Sudah jelas itu diatur siapa penyelenggara negara, si A, si B dan C. Bahkan untuk korupsi kita dibatasi harus diatas 1 miliar. Misalnya kepala Dinas Kesehatan DKI apakah dia penyelengara negara sesuai UU no 28 tahun 1999? Kalau bukan itu bukan kewenangan kami lho. Maka kita serahkan ke polisi atau kejaksaan. Seperti kasus Depnakertrans yang tertangkap tangan di (Hotel) Ciputra itu kemudian kami serahkan ke Kejaksaan Agung. Polisi dan Kejaksaan itu bisa di semua kapasitas, jadi siapa yang superbody? Sejumlah kasus KPK yang mendapat sorotan luas yaitu melibatkan anggota legislatif.

Dari kalangan eksekutif justru jarang?

Pernah saya ditanya, dari semua kasus yang ditangani KPK berapa legislatif, berapa yang eksekutif? Saya nggak mau begitu. Secara umum saya bisa kategorikan, mereka-mereka yang melakukan ini tidak tahu apa yang dilakukannya masuk dalam katagori delik korupsi. Ini kenyataan. Kedua, tahu UU-nya jelas mengatur tidak boleh tapi kemudian dia cari celah hukumnya supaya boleh. Ketiga memang karena serakah dan rakus karena tuntutan lingkungan. Kami ita juga rajin bikin himbauan-himbaun kepada pejabat-pejabat dari kapasitas apapun misalnya bila pejabat-pejabat pusat ke daerah untuk tidak dilayani secara belebihan. Apalagi sampai menyediakan fasilitas yang sebetulnya sudah didapat dari Jakarta. Mereka toh sudah dapat uang saku dari Jakarta, jangan terus hotel dan lain-lainya dibayari orang daerah. Sekedar menghimbau? KPK kan tidak bisa keluarkan instruksi. Tapi kalau mereka terbukti menerima fasilitas, ya mereka kena pasal gratifikasi. Kita panggil mereka, kembalikan itu. Dampak lebih parahnya lagi orang daerah menjadi resah tiap kali pejabat mau datang. Anggaran KPK sangat bergantung pada DPR yang sebenarnya terancam dengan penindakan KPK. Anggaran selama ini cukup? Sampai saat ini anggaran KPK sekitar 300 miliar rupiah, cukup itu. Selain itu kita punya kerjasama dengan donor-donor tapi kita tidak pegang uang hanya proyeknya saja. Itupun selektif hanya untuk kegiatan pengembagan kapasitas. Sering orang mengatakan biaya yang diserap KPK tidak sebanding dengan uang yang diselamatkan KPK. Padahal di tahun 2008 saja dengan biaya sekitar 300 miliar kami telah selamatkan uang negara 750an miliar dari penindakan dan pencegahan. Untuk tahun ini dengan biaya yang kurang lebih sama kita telah selamatkan uang negara 2 triliun lebih. Apakah harus ada standar impas itu, biaya yang keluar perlu sebanding dengan yang diselamatkan? Seperti debt collector saja? Nggak ada. Ini presepsi. Nggak ada. Dari DPR saja ada yang bicara seperti itu. Kalau mengejar itu memang jadi seperti debt collector. Nggak apa-apa misalnya biaya kami satu triliun per tahun dan nggak ada satu sen pun uang negara yang bisa diselamatkan, asal setelah itu korupsi tidak ada lagi. Itu sudah bisa disebut berhasil.

RUU Tipikor masih belum beres, apakah KPK mendesak Perpu?

Masalah UU Tipikor ini kami sudah pernah memberi masukan secara formal ke ke DPR. Saya ingin jelaskan itu karena masih ada cara pandang di publik yang melihat KPK dan Peradilan Tipikor itu satu atap. KPK ya KPK, Tipikor ya lembaga peradilan. Bukan berarti kalau perkara dari KPK masuk Tipikor pasti dihukum karena satu atap. Bukan berarti kami dalam posisi yang menggebu-gebu dengan RUU itu, nanti dibilang subjektif. Kami serahkan saja ini pada DPR. Tapi yang jelas kita harus komitmen seperti yang tersebut dalam Inpres no 5 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

Kenapa disebut percepatan?

Anda bisa bayangkan kalau nanti digabung dengan peradilan umum. Di sana ada peradilan umum, perdata atau pidana. Kami memang berharap sebelum Desember RUU ini selesai. Agar proses hukum dari KPK itu juga jalan. Saya secara pribadi sepakat dengan putusan MK yang mengeluarkan Peradilan Tipikor dari UU KPK. Dibuatkan UU sendiri. Saya rasa MK tidak membahas subtansi lain seperti komposisi hakim, MK tidak membahas itu. Tinggal dikumpulkan pasal-pasal tentang peradilan Tipikor, lalu bikin UU sendiri sudah itu. KPK mendesak Perpu? Itu pertanyaan kepada staf presiden, kalau saya yang jawab nanti dikiranya KPK menekan presiden. Tidak ada yang meributkan saat KPK menangkap Pono walau kejadian tersebut salah tangkap dan terpaksa disidang. Di era Anda banyak kasus yang “mengharumkan” KPK khususnya kasus Artalyta. Saya tidak melihat pengkhususan kasus A atau kasus B, kami tetap berpegang pada UU, saya ingin tetap profesional dan proposional. Saya tidak akan segan-segan menolak apabila kemudian posis KPK dipolitisisasi. Ini yang saya ingin katakan. Makanya tahapan-tahapan penyelesaian perkara di sini tidak bisa sembarangan. Harus ada tahapan-tahapan yang benar-benar hati-hati, filternya harus benar-benar jalan jangan sampai seperti itu. Waktu menangkap Depnaker itu dia kan bukan penyelenggara negara, tapi saya bilang “action,” toh kita punya waktu 24 jam untuk menentukan sikap.

Maksudnya?

Setelah kami ambil ada indikasi kejahatan kami lihat siapa dia. Masuk tidak. Kalau tidak sebelum 24 jam kami serahkan pada aparat hukum yang lain. Jangan begitu kami tangkap dia bukan penyelenggaran negara. Bubar kita. Sekali kami melangkah tidak profesional sulit menjaga kepercayaan publik.

Dikutip sepenuhnya dari Koran Jakarta 26 April 2009

Kegamangan PKS dan Manuver Amien

Pecahnya kongsi kubu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Partai Golkar mestinya memang menjadi berkah bagi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Partai inilah, yang setelah Pemilu Legislatif 2009 menginginkan Yudhoyono tidak memilih cawapres dari Golkar.

Setidaknya hal itu pernah diungkapkan oleh Wakil Sekjen PKS, Fachri Hamzah. Kata dia, Yudhoyono sebaiknya memilih calon wakil presiden yang tidak neko-neko, selama lima tahun. Syarat itu kata dia, akan sulit ditemukan pada watak tokoh dari Golkar.

Golkar Malang Golkar Sayang

Bak istri tua yang merasa dizalimi, Golkar meninggalkan “rumah koalisi.” Demokrat ingin Golkar terlebih dahulu mencermati kriteria cawapres yang telah diajukan Yudhoyono.

Bak istri tua yang merasa dizalimi, Golkar meninggalkan “rumah koalisi.” Demokrat ingin Golkar terlebih dahulu mencermati kriteria cawapres yang telah diajukan Yudhoyono.

Jalan Panjang si Kuning Beringin

Partai Golkar dengan paradigma baru. Kata-kata itu menjadi semacam sihir yang dimunculkan hampir setiap hari pada iklan-iklan layanan masyarakat di televisi dan media cetak di awal-awal reformasi awal 1999.

Tujuannya jelas Partai Golkar (selanjutnya disebut Golkar) ingin dianggap bukan bagian dari rezim lama atau kalau pun dianggap bagian dari Orde Baru, Golkar ingin publik menilai telah terjadi perubahan mendasar di dalam Golkar, sejak reformasi. Sebuah manuver politik, yang kelak ternyata ampuh mendongkrak perolehan suara Golkar di parlemen secara dominan.

Cuaca dan Roti Unyil dari Kalla

Yang menyesakkan bagi Golkar, lima syarat cawapres dari Yudhoyono seolah isyarat bagi Golkar untuk tidak memaksakan orang yang tidak masuk kriteria tersebut.

Seorang peserta rapat di Hotel Borobudur itu bercerita, saat memberikan sambutan, watak asli Kalla sebagai orang Bugis-Makassar seolah keluar. Pidatonya selama 10 menit sanggup membakar peserta rapat dan menekankan pentingnya menjaga martabat partai.

Tanpa Jahitan, Simpel dan Kekal

Setelah cuplikan tari klasik Jawa, Kanjeng Raden Tumenggung Hartoyo Brodjonegro mempraktekkan proses pengenaan ngadibusono Jawa di ruang Cendrawasih Balai Sidang Jakarta 15 April lalu. Menang semua orang bisa memaki baju, tapi dalam ngadibusono, sama sekali tak diperkenankan peniti, kancing maupun jepitan.

Lalu master tata busana klasik Jawa tersebut memakaikan kain berukuran 4,5 x 2 m kepada seorang penari lelaki. Dengan melipat dan mengikat, dalam lima menit, si penari sudah berdiri gagah dengan kain yang dilengkapi sabuk. Sentuhan terakhir, keris disematkan di antara lipitan kain dan sabuk.

Ragam Pesona Kain Nusantara

Agar bisa masuk ke kalangan anak muda, warna-warna kain tradisional kini lebih beragam. Hampir semua warna bisa dijadikan.

Dulu ketika Suharto masih berkuasa, batik menjadi keharusan yang dikenakan pada berbagai acara. Korps PNS bahkan dibuatkan batik khusus, warna biru kembang-kembang itu. Setiap Jumat anak-anak sekolah juga diminta mengenakan batik. Swadesi, katanya meski saat itu banyak yang mengecam, terutama karena penggunaan batik dipaksa.

Koalisi, Jurus Ampuh Melayangkan Ambisi

Kalau mau kebal terhadap segala kata-kata maka jadilah politisi. Saat ingin dimaklumi berdusta jangan sungkan berkarir di partai-partai yang ada. Jika ingin belajar senyum meskipun segunung rasa benci ada di hati maka belajarlah dari para calon pemimpin negeri ini.

Apabila kuasa menjadi hal yang paling diingini apapun jalannya, tak pelak lagi, bidang yang akan disebut birokrasi ini ajangnya.

Apa judulnya bagi Jusuf Kalla yang sedang heboh lobi sana lobi sini menyiapkan koalisi. Setelah patah hati karena Demokrat memandangnya sebelah mata, politisi sepuh ini tak kehabisan ide.

Soal Kiamat Lagi Tersemat

Pada akhirnya kembali kepada dua.

Menjatuhkan pilihan pada sepasang Adam dan Hawa baru. Itu barangkali yang ingin disampaikan melalui film Knowing yang dibintangi aktor kawakan Nicolas Cage dan diputar di Indonesia mulai awal April. Meskipun bagian itu ditampilkan pada adegan terakhir, tapi puncak cerita letaknya justru bisa di bagian penghabisan itu. Orang-orang pilihan yang kemudian menjadi umat baru dari Sang Khalik yang dalam layar lebar itu memang tak disebut secara eksplisit. Tapi rujukan kitab Yehezkiel dari Alkitab, kitab umat Kristiani, menguatkannya. Sebuah kehancuran terbesar, kiamat, hari terakhir, hari penghakiman, banyak istilahnya.Sifat ilmiah yang digabungkan dengan unsur ramal dipaketkan dalam film ini.

Cerita Dibalik Hujan

Dua lapis berbentuk kaca, satu pintu dua jendela. Diluar guyuran hujan deras menghantam. Deru jalanan kalah dengan rintik air yang volumenya makin membesar. Aku diam dan ingin mengajakmu bicara.Namun kuurungkan. Di bawah cahaya lampu putih di dalam ruangan nyaman kokoh, terasa aman berlindung tapi ada hujan. Tak hanya di luar juga terasa di dalam sini. Menepis rasa bukan hal mudah karena tak secepat itu bisa musnah. Namun barangkali ini saat mencoba.

Aku duduk di sini engkau di sana. Enggan menoleh, toh punya kesibukan sendiri. Tak ada kemarahan, apalagi pertengkaran maupun perselisihan. Justru semuanya yang baik-baik ini terasa tak menyamankan.